Tuesday, February 19, 2013



FORUM JOGJA SEHAT TANPA TEMBAKAU
Sekretariat:
Kantor MTCC, Lantai II Sektor Utara Gedung ASRI Medical Center,
Jl. HOS Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta 55252
Fax : 0274-583900 (d.a. Perkumpulan IDEA)
E-mail: forum.jstt@gmail.com
CP. Valentina Sri Wijiyati (081392413509),
Nanik Prasetyoningsih (08157969113)

No. 008/Eks./FJSTT/II/2013


SIARAN PERS; DAPAT DIKUTIP TANPA KONFIRMASI


PENUNDAAN PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BANTUL TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR),
PENGKHIANATAN AMANAT RAKYAT

Penantian rakyat Kabupaten Bantul akan adanya payung hukum yang bisa melindungi rakyat Kabupaten Bantul, terutama anak dan perempuan, dari ancaman bahaya asap rokok orang lain (AROL) semakin tidak menentu. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bantul dan Pengambilan Keputusan Terhadap Hasil Pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diselenggarakan pada Selasa, 19 Feburari 2013 ditunda. Apa pasal?

Kuorum pengambilan keputusan 2/3 jumlah anggota DPRD tidak tercapai. Ketika rapat dibuka sesudah mundur lebih dari 2 jam, dilaporkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul bahwa dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Bantul, 25 orang hadir, 2 orang ijin, dan 18 orang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Perinciannya :
  • Fraksi PDIP beranggota 14 orang, 1 orang ijin, 13 orang tidak hadir�raksi;
  • Fraksi PAN beranggota 7 orang dan hadir seluruhnya,
  • Fraksi Partai Demokrat beranggota 5 orang dan hadir seluruhnya,
  • Fraksi PKS beranggota 5 orang dan hadir seluruhnya,
  • Fraksi Partai Golkar beranggota 5 orang, 1 orang ijin, 4 orang tidak hadir
  • Fraksi PPP beranggota 4 orang dan hadir seluruhnya,
  • Fraksi Karya Bangsa beranggota 5 orang, 4 orang hadir, 1 orang tidak hadir
Perilaku wakil rakyat yang sungguh memprihatinkan!

Raperda Bantul tentang KTR yang merupakan raperda prakarsa (inisiatif) DPRD Kabupaten Bantul masuk dalam Prolegda 2013 dan merupakan terobosan penjabaran UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sayang sekali prakarsa baik untuk memajukan derajat dan kualitas hidup rakyat Kabupaten Bantul dengan pemajuan hak asasi manusia atas kesehatan serta untuk memajukan perlindungan anak dari ancaman bahaya rokok ini dikhianati tanpa kejelasan. Betapa ironis sikap wakil rakyat yang malah menyiakan hak inisiatifnya!

Seruan senyap anak Kabupaten Bantul yang membutuhkan perlindungan dari ancaman bahaya rokok seolah tidak bergema di hati sebagian wakil rakyat Kabupaten Bantul. Penelitian Heni Trisnowati, Yayi Suryo Prabandari, dan Retna Siwi Padmawati (Cigarette Advertising Exposure And Smoking Behaviour Among Teenagers At Junior High School In Bantul District Yogyakarta Special Province, 2012) menunjukkan bahwa jumlah remaja yang mencoba merokok adalah 39,5% responden, remaja perokok mencapai 58,9% responden, dan remaja rentan terhadap merokok adalah 11,6% responden. Proporsi anak laki-laki yang mencoba merokok lebih tinggi (63,5%) dibandingkan dengan perempuan (8,6%). Ancaman bagi generasi penerus bangsa yang tidak bisa dianggap sebelah mata!

Ketika dunia sedang berjibaku untuk memperjuangkan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan bahkan sudah bergegas menyusun agenda pasca 2015, sebagian wakil rakyat Kabupaten Bantul justru mengkhianati seruan dunia ini. Ketika dunia berjuang memajukan kesehatan, memerangi kemiskinan-pemiskinan, dan mengupayakan dunia layak anak, sebagian wakil rakyat Kabupaten Bantul seolah menuli. Mereka tidak peduli bahwa amanat rakyat untuk pemajuan derajat kesehatan rakyat serta perlindungan anak sudah dimaktubkan dalam peraturan perundangan Republik Indonesia.

Mari kita tilik!
  • Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan ‘Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.’
  • Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyatakan ‘Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau memproduksi Produk Tembakau.’
  • Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyatakan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.’
  • Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.’
  • Pasal 10 huruf j Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menyatakan ‘Indikator KLA untuk klaster [hak anak atas] kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi : … j. tersedianya kawasan tanpa rokok.’
Perilaku sebagian wakil rakyat Kabupaten Bantul ini semakin ironis karena pada tahun 2011 Bupati Bantul melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 241 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2014 telah menguatkan komitmen Kabupaten Bantul terhadap pemajuan hak anak dengan membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2014. Upaya Kabupaten Bantul menuju kabupaten layak anak ternyata
justru dikhianati oleh sebagian wakil rakyat Kabupaten Bantul.

Kami menyeru:
  1. DPRD Kabupaten Bantul mewujudkan komitmen memajukan derajat kesehatan rakyat Kabupaten Bantul serta memajukan perlindungan anak Kabupaten Bantul dengan segera menetapkan Perda Kabupaten Bantul tentang Kawasan Tanpa Rokok.
  2. Semua pihak di Kabupaten Bantul ---DPRD Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul dan seluruh jajaran eksekutif serta seluruh elemen masyarakat sipil--- untuk mewujudkan prinsip ‘kepentingan terbaik untuk anak’ serta keberpihakan kepada hak asasi manusia atas kesehatan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan.

Yogyakarta, 19 Februari 2013.

*
Unduh PDF Siaran Pers di sini.
about it
Categories:

0 comments:

Post a Comment

  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata