Monday, June 9, 2014

Posted by adriani zulivan Posted on 10:09:00 AM | No comments

Jurnalisme Sehat dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi



Diskusi
“Jurnalisme Sehat dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi”
Selasa, 10 Juni 2014 Pukul 08.00 – 12.00
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)
Jl. Cendana No 15 Yogyakarta


Ketika Media Membaca Bencana

Media massa tampak sangat mudah menuliskan dinamika yang terjadi pada Gunungapi Merapi sebagai sebuah letusan. Padahal, dalam ilmu kegunungapian, ada beragam mekanisme dan tipe dalam peristiwa erupsi, yang tidak harus berarti letusan. Informasi yang tidak akurat dan tidak tepat dapat menimbulkan reaksi yang negatif dari masyarakat. Pada peristiwa erupsi Merapi tahun 2010, misalnya, reporter TV swasta nasional bisa menyebutkan telah terjadi luncuran awan panas yang mencapai puluhan kilometer. Informasi ini memicu terjadinya kebingungan dan kepanikan di sebagian kelompok masyarakat, bahkan yang saat itu tak berada di sekitar Merapi. Erupsi freatik yang terjadi beberapa kali pada kurun waktu 2013 – 2014 pun banyak ditulis oleh media cetak sebagai letusan. Bahkan, sebagian media massa segera mengaitkannya dengan mitos siklus erupsi besar Merapi.

Berita yang dimuat oleh media massa tentang bencana pun sering dihimpun dari proses liputan yang tidak memenuhi kaidah dan kode etik jurnalistik. Tayangan tentang kesedihan dan kemalangan lebih sering menghiasi layar kaca daripada tayangan tentang informasi penting tentang cara menghadapi ancaman bencana atau cara berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Dramatisasi laporan situasi di lapangan telah sering mendapatkan kritik dan masukan dari publik. Namun, hingga kini, praktik ini masih tetap berjalan. Media massa juga kerap memposisikan letusan gunungapi sebagai sebuah isu politis. Ketika publik berharap informasi tentang kedaruratan yang membantu untuk membaca situasi, media massa justru fokus pada mengemas peristiwa bencana yang dihadapkan pada dinamika politik. Berita tentang kunjungan pejabat pusat ke wilayah bencana atau perbedaan prinsip antara pejabat/instansi pemerintah dalam penanggulangan bencana menjadi kisah yang bisa muncul di halaman utama surat kabar. Padahal, masyarakat lebih membutuhkan informasi yang membantu untuk memahami situasi terkini yang terjadi. 

Peran media lainnya yang menjadi sorotan publik pada ranah kebencanaan adalah tentang kerja-kerja filantropis yang dikelola oleh media. Pengelolaan dana sumbangan bencana ini oleh beberapa pihak dinilai terkait dengan indikasi dramatisasi liputan oleh media. Lebih jauh, kritik terhadap media dilayangkan ketika distribusi donasi ini dilakukan sepihak, tanpa pelibatan peran warga. Dampaknya, kerap terjadi kecemburuan di tingkat akar rumput akibat praktik filantropi yang tidak terkoordinasi oleh media. Hal terpenting dari isu ini adalah tentang transparansi pengelolaan dana bantuan yang mendorong para pihak berupaya meyakinkan Dewan Pers untuk segera menyusun kode etik filantropi media massa.


Membangun Media Tanggap Bencana

Mengapa media massa atau pers yang dibangun dan dikelola sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial dapat berlaku seperti di atas? Dengan fungsi-fungsi tersebut, media massa seharusnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas isi (content) yang diterbitkannya, terutama kepada publik. Apalagi, sebagian media massa kemudian menjelma menjadi lembaga ekonomi. Media massa yang bersifat komersial ini harus mampu membedakan kepentingannya sebagai pers dan kepentingannya sebagai lembaga ekonomi pada ranah yang berbeda. Pada praktiknya, banyak media massa komersial yang kemudian tidak mampu, atau bahkan sengaja, memanfaatkan fungsinya sebagai pers untuk tujuan komersial belaka. Bahkan, pada banyak kasus, kepentingan politik juga semakin menguasai ranah pers ketika pemilik media berlomba-lomba terjun ke dunia politik.

Kebebasan pers yang disokong oleh keberadaan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang No. 32 tentang Penyiaran pada satu sisi mendorong demokratisasi informasi, tetapi sekaligus membangun pasar media yang terbuka. Sayangnya, pasar yang terbuka ini kemudian dikuasai oleh korporasi swasta raksasa. Faktanya kini, pada tingkat nasional, industri media massa di Indonesia dikuasai oleh 14 kelompok saja, meliputi MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota Teknologi, Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media Holdings (Lippo Group), Media Group, Visi Media Asia, Jawa Pos Group, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media serta Media Bali Post Group (KMB), dan Cipta Prima Pariwara (CPP) Radionet. Tak hanya berhenti di tingkat nasional, hegemoni korporasi ini terjaringkan hingga ke tingkat daerah, baik media cetak maupun elektronik (TV, radio, online). Demi mengejar tiras, oplah, rating, atau traffic, perusahaan media kerap mengolah konten medianya seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan selera publik (baca: pasar). Akibatnya, kaidah jurnalistik dan prinsip-prinsip objektivitas, profesionalitas, hingga moralitas, seperti yang termaktub dalam kode etik jurnalistik sering terabaikan akibat politik redaksi yang tidak sehat.

Tantangan saat ini adalah bagaimana membawa media di Indonesia dengan fakta di atas, bisa menjadi alat yang mencerdaskan publik dalam ranah kebencanaan. Pengelolaan media di Indonesia, yang secara umum dibedakan menjadi media publik, media komersial, dan media komunitas, perlu memperjelas posisi dan peran masing-masing. Dalam konteks Merapi, media komunitas yang aktif di kelompok-kelompok masyarakat di lingkar Merapi bisa menjadi penyeimbang informasi dari media massa yang tersebarkan ke publik. Namun, sejauh mana media komunitas bisa terus memantau dan meluruskan arah dan content pemberitaan media massa? Harus ada perubahan yang dibangun di tubuh media massa. Masyarakat yang telah memiliki kesadaran tentang isu ini bisa berperan mendorong perubahan tersebut. Kelompok masyarakat Merapi seperti PASAG Merapi, JALIN Merapi, jaringan radio komunitas, jaringan relawan, dan sebagainya bisa menjadi agen pendorong perubahan sikap media massa agar bisa memandang isu kebencanaan secara sehat. Namun, pengetahuan masyarakat Merapi melek media ini harus dilengkapi dengan informasi tentang apa dan bagaimana sebenarnya arah dan strategi industri media massa di Indonesia saat ini. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari tentang bentuk dan gerak media massa dari pelakunya langsung. Hal itu kemudian bisa didiskusikan untuk dirumuskan sebagai catatan rekomendasi masyarakat (publik) Merapi bagi media massa agar bisa membangun peran yang sehat dalam ranah kebencanaan.

Konfirmasi kehadiran dan informasi acara dapat disampaikan kepada Cholik via HP: 085643000177 atau via e-mail noer.cholik@gmail.com.




about it
Categories: ,

0 comments:

Post a Comment

  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata