Mengawal Demokrasi dan Hak Lingkungan

Membedah Level Partisipasi Publik Lewat Kasus Daniel Tangkilisan

Partisipasi masyarakat dalam advokasi kebijakan publik merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Hak memperjuangkan kepentingan umum secara kolektif dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sementara hak atas lingkungan yang sehat dipayungi oleh Pasal 28H ayat (1).

Namun, pelaksanaan partisipasi publik di lapangan sering berhadapan dengan fenomena Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Praktik ini merupakan bentuk penyalahgunaan jalur hukum untuk membungkam kritik warga yang sedang membela kepentingan umum.

Kriminalisasi yang menimpa Daniel Frits Maurits Tangkilisan akibat menyuarakan pencemaran tambak udang ilegal di Taman Nasional Karimunjawa menjadi gambaran nyata ancaman tersebut. Kasus ini memberi pelajaran penting mengenai bagaimana empat level partisipasi masyarakat bekerja dan diuji dalam hukum positif Indonesia.

Pertukaran Informasi dan Konsultasi Publik

Level partisipasi paling dasar adalah pertukaran informasi (information exchange). Tingkatan ini berpijak pada hak keterbukaan informasi publik yang dijamin UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, serta Pasal 19 konvensi hak sipil dan politik (ICCPR).

Tindakan Daniel mengunggah video kerusakan pantai Karimunjawa di Facebook pada November 2022 merupakan contoh konkret level pertama ini. Dokumentasi tersebut menghadirkan fakta empiris atas ancaman ekologis akibat tambak udang ilegal di kawasan konservasi.

Partisipasi naik ke level konsultasi (consultation) ketika saluran komunikasi dua arah terbuka untuk menyampaikan saran atau pengaduan. Saluran ini dilindungi oleh Pasal 65 ayat (4) UU PPLH, Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.

Respons Daniel terhadap komentar publik dan langkah koalisi hukum mengadukan kriminalisasi tersebut ke Komnas HAM mencerminkan level konsultasi. Komnas HAM kemudian menerbitkan Surat Perlindungan Pembela HAM guna mengesahkan aksi pembelaan lingkungan tersebut.

Kekeliruan PN Jepara pada Level Pelibatan

Pada level pelibatan (involvement), warga negara berpartisipasi aktif dalam memengaruhi proses peradilan dan merumuskan argumen hukum. Jaminan pelibatan ini dilindungi Pasal 66 UU PPLH dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 yang melarang pemidanaan terhadap pejuang lingkungan.

Namun, Pengadilan Negeri Jepara melalui Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa gagal mengimplementasikan norma Anti-SLAPP tersebut. Hakim PN Jepara justru menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta menggunakan pasal karet UU ITE terkait ujaran kebencian SARA.

Putusan tingkat pertama ini memperlihatkan kekeliruan fatal karena mengabaikan hak warga dan tidak menguji norma Anti-SLAPP sebagaimana diperintahkan PERMA 1/2023. Kekeliruan peradilan ini mendorong peningkatan level pelibatan masyarakat sipil secara luas.

Koalisi akademisi dan lembaga bantuan hukum (YLBHI, WALHI, LBH Semarang) kemudian menyusun berkas Amicus Curiae dan memori banding. Langkah ini menghadirkan analisis kepakaran untuk membuktikan terjadinya kesalahan penerapan hukum oleh PN Jepara.

Kemenangan Kolaborasi dan Preseden Anti-SLAPP

Kolaborasi (collaboration) merupakan tingkat partisipasi tertinggi yang menunjukkan kemitraan sepadan antara masyarakat sipil dan lembaga peradilan. Kemitraan ini terwujud ketika instrumen hukum progresif seperti PERMA No. 1 Tahun 2023 dan Pedoman Jaksa Agung No. 236 Tahun 2024 benar-benar diadopsi oleh pengadilan.

Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan No. 374/PID.SUS/2024/PT SMG menunjukkan kolaborasi judisial tersebut. Majelis Hakim Banding membatalkan putusan PN Jepara dan memutus melepaskan Daniel Tangkilisan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

Majelis Hakim PT Semarang menegaskan bahwa aksi Daniel merupakan bentuk partisipasi sah yang dilindungi Pasal 66 UU PPLH. Hakim juga mengoreksi kekeliruan PN Jepara dengan menetapkan bahwa ekspresi di media sosial tersebut murni kritik sosial, bukan tindak pidana SARA.

Putusan PT Semarang ini menjadi preseden hukum yang sangat berharga bagi perlindungan ruang sipil di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa pengawalan advokasi berbasis data dan kolaborasi hukum mampu menegakkan norma Anti-SLAPP serta melindungi pejuang lingkungan dari ancaman kriminalisasi.

_az_

`

Sengketa Waris Lintas Negara

`

Analisis Hukum Perdata Internasional dalam Sengketa Waris Lintas Negara: Studi Kasus Alexander Thomson

Sengketa pembagian harta warisan yang melibatkan subjek hukum dari negara berbeda merupakan bagian dari ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Dalam perkara Alexander Thomson, seorang warga negara Inggris yang meninggalkan harta warisan berupa uang senilai 400.000 Poundsterling serta memiliki anak perempuan berdomisili di Indonesia dan seorang keponakan yang mengklaim sebagai ahli waris, penentuan hukum yang berlaku (lex causae) bergantung pada asas-asas HPI yang diakui dalam hukum positif Indonesia.

Secara umum, sistem hukum perdata Indonesia menganut asas Lex Patriae untuk menentukan status personal seseorang, termasuk dalam urusan kewarisan atas benda bergerak. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB), yang menyatakan bahwa ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan status dan wewenang seseorang tetap melekat pada warga negara tersebut, meskipun ia berada di luar negeri. Oleh karena Alexander Thomson merupakan warga negara Inggris, maka berdasarkan Pasal 16 AB, hukum materiil yang menjiwai dan menentukan seluruh mekanisme pembagian harta peninggalannya adalah Hukum Inggris.

Keterkaitan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia menjadi krusial ketika melihat kedudukan anak perempuan Thomson yang lahir dari perkawinan dengan perempuan Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak-hak keperdataan setiap subjek hukum di wilayah Indonesia dijamin dan dilindungi. Namun, status kedudukan hukum anak tersebut terhadap ayahnya harus dinilai terlebih dahulu.

Apabila perkawinan antara Thomson dan ibu si anak tidak dicatatkan secara resmi, ketentuan Pasal 272 sampai dengan Pasal 280 KUHPerdata mengenai pengakuan anak luar kawin menjadi pintu masuk untuk menetapkan ada atau tidaknya hubungan hukum perdata antara si anak dengan Thomson. Jika pengakuan atau keabsahan hubungan nasab tersebut terbukti menurut hukum, maka dalam doktrin Hukum Inggris, keberadaan anak kandung sebagai ahli waris derajat pertama secara otomatis menutup hak waris keponakan, yang merupakan kerabat menyamping.

Selain itu, penting pula membedakan wujud harta peninggalan tersebut. Uang sejumlah 400.000 Poundsterling dikategori sebagai benda bergerak, sehingga tunduk pada hukum personal pewaris (Lex Patriae) sesuai Pasal 16 AB. Hal ini berbeda apabila harta warisan tersebut berupa tanah atau bangunan yang terletak di wilayah Indonesia. Jika harta peninggalannya berupa benda tidak bergerak di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 17 AB berlaku asas Lex Rei Sitae, yaitu hukum tempat benda berada, yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dengan demikian, pengadilan atau forum yang memeriksa sengketa ini akan mempergunakan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 16 AB, sebagai hukum formal penunjuk (choice of law) yang mengarahkan bahwa Hukum Inggris adalah hukum materiil yang berwenang menentukan siapa pihak yang berhak menerima warisan Alexander Thomson. Keponakan Thomson tidak dapat serta-merta mengklaim harta tersebut selama anak perempuan Thomson dapat membuktikan hubungan hukum kekeluargaan yang sah menurut ketentuan penelusuran asal-usul anak.

_az_

`

Asas Pertanggungjawaban Komando dalam Hukum Pidana Internasional

`

Prinsip pertanggungjawaban komando (command responsibility) dalam penegakan hukum pidana internasional menemukan bentuk konkretnya dalam hukum positif Indonesia melalui rezim Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)turan ini pada dasarnya bertujuan memotong mata rantai impunitas atas pelanggaran HAM berat yang kerap berteduh di balik hirarki kekuasaan.

Ditinjau dari kacamata hukum positif, konstruksi pertanggungjawaban komando lahir untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh asas penyertaan (deelneming) konvensional. Dalam sistem hukum pidana umum sebagaimana diatur pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik KUHP lama (UU No. 1/1946) maupun KUHP baru (UU No. 1/2023), hukum mensyaratkan adanya perbuatan aktif atau niat langsung, seperti menyuruh melakukan (doen plegen) atau menggerakkan (uitlokking).

Pertanggungjawaban komando menambal kelemahan tersebut dengan mengkualifikasikan sikap pembiaran (omission) sebagai bentuk tindak pidana mandiri. Langkah yuridis ini menutup celah pembelaan atas dasar ketaatan buta (doctrine of blind obedience), ketika atasan berusaha berlindung di balik ketiadaan perintah tertulis dan bawahan berdalih hanya menjalankan instruksi.

Kendati demikian, penerapan asas ini tetap menuntut kehati-hatian tinggi agar aparat penegak hukum tidak tergelincir menjadikan command responsibility sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Dari sisi praktis, aturan ini memaksa dijalankannya pengawasan melekat di tubuh lembaga militer maupun sipil, meskipun pembuktian alur informasi di medan konflik sering kali menjadi kendala teknis bagi jaksa penuntut umum.

Standar Kesalahan dan Divergensi Ambang Batas Mens Rea

Di Indonesia, norma utama pertanggungjawaban komando dituangkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Aturan ini menyerap esensi Pasal 28 Statuta Roma 1998, sekaligus membedakan standar kesalahan (mens rea) antara komandan militer dan atasan sipil.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000, seorang Komandan Militer atau pihak yang secara nyata bertindak sebagai komandan memikul tanggung jawab atas kejahatan pasukannya. Tanggung jawab tersebut timbul apabila ia mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu "seharusnya mengetahui" (should have known) bahwa bawahannya sedang atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat.

Standar "seharusnya mengetahui" diuji melalui bukti-bukti petunjuk (circumstantial evidence). Dalam praktik peradilan, majelis hakim menguji ketersediaan laporan harian komando, skala pelanggaran yang bersifat sistematis atau meluas sesuai ketentuan Pasal 7, 8, dan 9 UU No. 26 Tahun 2000, pergerakan unit di lapangan, posisi fisik komandan, hingga keberfungsian jalur komunikasi saat peristiwa terjadi.

Sementara bagi atasan sipil, Pasal 42 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 menetapkan ambang batas yang berbeda, yaitu mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi (consciously disregarded information). Standar ini memberikan kelonggaran yang wajar, mengingat kepemimpinan sipil tidak dibekali rantai komando formal dan disiplin garis lurus yang ketat sebagaimana dijumpai pada struktur militer.

Elemen Pembuktian dan Integrasi dalam Perundang-undangan Nasional

Penjatuhan sanksi pidana melalui Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 menuntut pemenuhan tiga elemen utama secara kumulatif oleh Penuntut Umum Kejaksaan Agung:

Pertama, terbuktinya hubungan atasan-bawahan yang didasarkan pada kendali dan pengawasan efektif (effective control), di mana yang dinilai adalah kapasitas faktual untuk mencegah atau menindak, bukan sekadar kewenangan struktural di atas kertas.

Kedua, terpenuhinya unsur mental (mens rea), berupa kesadaran atau kelalaian atas keadaan yang seharusnya diketahui bagi militer, atau sikap mengabaikan informasi secara sadar bagi atasan sipil.

Ketiga, terbuktinya kegagalan atasan (failure to act) dalam mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelaku kepada pejabat berwenang untuk diproses hukum.

Di luar UU Pengadilan HAM, kewajiban komando ini memiliki pijakan pada regulasi sektoral nasional lainnya. Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa prajurit tunduk pada hukum internasional yang telah diratifikasi, yang secara otomatis melimpahkan tanggung jawab kepatuhan hukum pasukan kepada komandan.

Prinsip ini juga berjalan seiring dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam kerangka pidana militer, pembiaran yang dilakukan atasan terhadap tindak pidana bawahan tidak lagi dinilai sebagai kelalaian manajerial semata, melainkan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan tindak pidana militer tersendiri.

_az_

`

Putusan Hak Asuh dan Kewajiban Nafkah Pasca-Perceraian di Peradilan Agama

`

Perceraian dalam hukum perdata keluarga di Indonesia membawa implikasi hukum yang luas. Merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan tidak sekadar mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, melainkan juga menyisakan persoalan turunan yang krusial. Masalah utama yang sering timbul adalah penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No. 1/1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemenuhan kewajiban nafkah anak oleh ayah sesuai Pasal 41 huruf b UU No. 1/1974, serta pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 1/1974 jo. Pasal 96 dan 97 KHI. Di antara sengketa tersebut, penetapan hak asuh menjadi isu yang paling pelik karena melibatkan kepentingan tumbuh kembang anak dan ikatan psikologis orang tua.

Dalam sebuah perkara perceraian, sepasang suami istri yang telah membina rumah tangga selama 10 tahun dan dikaruniai dua anak masing-masing berumur 8 tahun dan 5 tahun dihadapkan pada konflik berkepanjangan. Konflik tersebut timbul karena suami yang berprofesi sebagai wiraswasta di luar kota jarang berada di rumah serta melalaikan kewajiban memberikan nafkah keluarga, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1/1974 jo. Pasal 80 ayat (4) KHI. Sang istri kemudian mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama tempat domisilinya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 KHI. Dalam gugatan tersebut, istri turut menggabungkan tuntutan hak asuh anak, penetapan nafkah bulanan bagi anak, dan pembagian harta bersama sesuai mekanisme penggabungan perkara pada Pasal 86 ayat (1) UU No. 7/1989.

Tahap mediasi yang wajib ditempuh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak mencapai titik temu lantaran suami menolak gugatan cerai dan sebagian tuntutan istri. Pemeriksaan perkara kemudian berlanjut hingga persidangan dan pembuktian. Pada putusan akhir, Majelis Hakim memutus mengabulkan gugatan cerai, menyerahkan hak asuh kedua anak kepada sang istri, dan membebankan kewajiban nafkah bulanan anak kepada suami. Keputusan pemberian hak asuh anak kepada pihak ibu tersebut merupakan langkah hukum yang sangat tepat jika diukur menggunakan pijakan hukum positif, hukum acara peradilan agama, dan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).

Dasar Hukum Normatif Penentuan Hak Asuh Anak

Dalam tata hukum Indonesia, penetapan hak asuh anak pasca-perceraian di lingkungan Peradilan Agama berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam perkara ini, kedua anak masih berumur 8 tahun dan 5 tahun, yang mana dalam konstruksi hukum keluarga Islam dikategori sebagai anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun dan belum mampu membedakan hal yang menguntungkan atau merugikan bagi dirinya secara mandiri).

Pasal 105 huruf a KHI secara spesifik menggariskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau di bawah 12 tahun menjadi hak ibu kandungnya. Penegasan senada tertuang dalam Pasal 156 huruf a KHI yang menyatakan bahwa anak belum mumayyiz berhak memperoleh hadhanah dari ibunya, sepanjang sang ibu tidak terbukti cacat hukum atau hilang kecakapannya dalam mengasuh.

Ketentuan KHI ini berjalan seiring dengan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan kedua orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anaknya demi kepentingan terbaik anak. Apabila timbul perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan diberikan kewenangan penuh untuk memutus perkara tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No. 1/1974 jo. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989. Berdasarkan norma-norma tersebut, putusan hakim yang memberikan hadhanah kepada pihak ibu memiliki pijakan yuridis yang sangat kuat.

Pertimbangan berdasar Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hadhanah tidak boleh terpaku secara kaku pada teks Pasal 105 KHI semata. Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai keadilan substantif dengan menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai ratio decidendi utama, sejalan dengan perintah Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas perlindungan anak ini secara tegas dilindungi dalam Pasal 2 dan Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

Fakta persidangan memperlihatkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi penilaian kelayakan pengasuh. Pertama, terkait kehadiran fisik dan keberlanjutan pengasuhan, sang suami bekerja di luar kota dan jarang pulang. Anak berumur 5 dan 8 tahun sedang berada pada masa tumbuh kembang emosional dan fisik yang membutuhkan pengawasan serta kasih sayang harian secara langsung. Pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi menyulitkan suami untuk hadir secara konsisten, sedangkan sang istri berada di rumah dan selama ini menjalankan fungsi pengasuhan sehari-hari.

Kedua, mengenai kelalaian tanggung jawab, di persidangan terbukti bahwa sang suami melalaikan kewajiban memberi nafkah dan kurang memberikan perhatian emosional, yang berarti melanggar kewajiban suami dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1/1974. Kelalaian ini menjadi catatan minus bagi kelaikan suami sebagai pengasuh utama. Sementara itu, sang istri tidak terbukti memiliki perilaku buruk, gangguan jiwa, atau halangan hukum lain yang dapat membatalkan hak pengasuhannya menurut Pasal 156 huruf c KHI. Dengan demikian, penyerahan hak asuh kepada ibu merupakan bentuk penerapan hukum yang paling menjamin perlindungan fisik, mental, dan kebaikan tumbuh kembang anak.

Pemisahan Hak Asuh dan Kewajiban Nafkah Ayah

Langkah Majelis Hakim yang menetapkan hak asuh kepada ibu sekaligus menghukum sang suami untuk membayar nafkah anak secara rutin bulanan merupakan putusan yang seimbang. Pasal 105 huruf c KHI menetapkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Aturan ini bersesuaian dengan Pasal 156 huruf d KHI dan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam hukum keperdataan Indonesia, putusnya perkawinan tidak memutus hubungan darah maupun tanggung jawab finansial ayah terhadap anak-anaknya. Pemisahan antara tempat pengasuhan dan beban biaya merupakan hal yang lazim serta proporsional. Di samping itu, merujuk pada Pasal 14 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penetapan hak asuh pada pihak ibu tidak boleh dipakai untuk memutus akses hubungan antara ayah dan kedua anaknya, sepanjang interaksi tersebut tidak membahayakan kepentingan anak.

Prospek Upaya Hukum Banding

Pengajuan banding yang akan ditempuh oleh sang suami merupakan hak konstitusional dan prosedural yang dijamin oleh Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 serta UU No. 20 Tahun 1947 / RBg, yang didaftarkan dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan.

Akan tetapi, ditinjau dari hukum acara perdata peradilan agama, peluang untuk membalikkan putusan hadhanah di tingkat banding terbilang kecil. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa kembali berkas perkara secara menyeluruh (de novo). Selama pihak pembanding tidak mampu mengajukan bukti baru (novum) yang menunjukkan bahwa sang ibu tidak layak mengasuh anak, misalnya bukti kekerasan pada anak, penelantaran, atau ketiadaan kelaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c KHI, hakim tingkat banding diyakini akan menguatkan putusan tingkat pertama demi menjaga stabilitas dan kepentingan terbaik anak.

Secara keseluruhan, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyerahkan hak asuh anak berusia 8 tahun dan 5 tahun kepada pihak ibu sudah tepat. Putusan tersebut berpijak pada Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a KHI jo. Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 karena kedua anak masih di bawah umur mumayyiz. Keputusan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta dipertajam oleh fakta kelalaian kewajiban nafkah dan ketidakhadiran fisik sang ayah di rumah. Penetapan nafkah bulanan anak yang dibebankan kepada ayah telah sesuai dengan Pasal 105 huruf c KHI jo. Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, sementara upaya banding diprediksi tidak akan mengubah status hak asuh selama tidak ada bukti ketidaklayakan dari pihak ibu.

_az_

`

Perlindungan atas Pengelolaan Hutan Adat Kenegerian di Riau

`

Hak Ulayat dan Perlindungan Lingkungan: Analisis Hukum Positif atas Pengelolaan Hutan Adat Kenegerian di Riau

Hak ulayat merupakan instrumen hukum adat tertinggi yang mencerminkan hubungan magis-religius dan komunal antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Dalam tatanan hukum Indonesia, pengakuan terhadap hak ulayat tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan identitas budaya, tetapi juga sebagai pilar konservasi ekologis berbasis kearifan lokal. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian di Provinsi Riau, seperti Kenegerian Rumbio dan Batu Songgan, memberikan konformitas nyata mengenai bagaimana otoritas adat mengintegrasikan penguasaan tanah komunal dengan perlindungan hutan dan pencegahan degradasi lingkungan.

Konsep Hak Ulayat dan Pengelolaan Lingkungan Kenegerian

Dalam kosmologi Melayu Kenegerian, tanah ulayat dipandang sebagai harta pusaka komunal yang mengemban fungsi sosial dan ekologis secara terpadu. Falsafah adat "Tanda orang memegang adat, alam dijaga hutan diingat" mendasari pembagian kewenangan atas ulayat menjadi dua dimensi: dimensi publik (beheersrecht) yang dipegang oleh Ninik Mamak bersama Dubalang untuk mengatur peruntukan ruang, serta dimensi privat-komunal yang memberikan hak garap kepada anak kemenakan tanpa hak untuk menjual tanah tersebut kepada pihak luar.

Praktek tata ruang adat Kenegerian membagi kawasan ulayat menjadi beberapa zonasi ekologis. Pertama, Imbo Larangan yang merupakan zona konservasi inti dengan larangan mutlak menebang pohon atau mengonversi lahan guna menjaga resapan air dan keanekaragaman hayati. Kedua, Imbo Cadangan yang berfungsi sebagai zona hutan sekunder dengan pemanfaatan terbatas untuk fasilitas publik adat atas izin musyawarah Ninik Mamak. Ketiga, Imbo Perladangan sebagai area budidaya terbatas seperti perkebunan karet rakyat dan pemungutan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan.

Prinsip fungsi sosial dan ekologis ulayat Kenegerian ini berkesesuaian langsung dengan konsep pemanfaatan tanah nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa seluruh hak atas tanah di Indonesia mempunyai fungsi sosial. Selain itu, norma tersebut sejalan dengan jaminan hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Integrasi Pengelolaan Adat dengan Kerangka Undang-Undang Positif

Penerapan penegakan hukum adat dan pengelolaan ulayat Kenegerian berinteraksi secara intensif dengan dinamika hukum positif Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengoreksi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan Hak, bukan lagi Hutan Negara. Putusan ini memberikan legalitas yuridis bagi Kenegerian untuk mengelola Imbo Larangan secara otonom dari ancaman penyerobotan konsesi perkebunan monokultur skala besar.

Pengawasan Imbo Larangan oleh Dubalang Adat dan pengenaan denda adat bagi pembalak liar merupakan penjelmaan dari kearifan lokal yang diakui oleh Pasal 63 UU PPLH. Regulasi ini mengamanatkan pemerintah untuk menguatkan hak-hak masyarakat adat dalam perlindungan ekosistem. Terlebih lagi, Pasal 108 UU PPLH memberikan pengakuan spesifik terhadap tata cara pembukaan lahan tradisional yang memperhatikan kearifan lokal daerah.

Pemanfaatan kawasan ulayat oleh pihak luar atau orang dagang wajib melalui musyawarah Kerapatan Adat Kenegerian serta kewajiban pembayaran Pancung Alas sebagai kontribusi adat. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UUPA, di mana pihak luar tidak dapat memperoleh Hak Milik individual atas tanah ulayat, melainkan hanya sebatas hak pakai atau hak guna yang tidak meniadakan hak asal-usul masyarakat adat.

Dasar Umum Keberadaan Hak Ulayat

Keberadaan hak ulayat Kenegerian berdiri di atas dua pijakan utama, yaitu syarat sosiologis-keberadaan secara de facto dan jaminan yuridis secara de jure.

Secara sosiologis, hak ulayat diakui secara sah apabila memenuhi tiga syarat material, yakni adanya subjek hukum berupa persekutuan adat Kenegerian yang terstruktur, objek wilayah berupa batas geografis imbo dan permukiman yang jelas, serta pranata hukum berupa norma adat dan lembaga Kerapatan Adat yang ditaati secara nyata.

Sementara itu, secara yuridis hukum positif, keberadaan hak ulayat dijamin oleh beberapa landasan utama:

1. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional utama yang menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip NKRI.
2. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 tentang hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang pengakuan eksplisit atas hak ulayat dalam tata hukum agraria nasional.
4. Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai perlindungan terhadap hak ulayat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat adat.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 sebagai payung hukum daerah yang menguatkan kedudukan kewenangan Ninik Mamak Kenegerian dalam mengelola tanah ulayat dan perlindungan hutan di Riau.

Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian di Riau membuktikan bahwa tata kelola tanah adat tidak bertentangan dengan hukum negara, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan kelestarian lingkungan. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, serta UUPA Nomor 5/1960 dan UU PPLH Nomor 32/2009 memberikan jaminan bahwa keberadaan Imbo Larangan dan peran Ninik Mamak merupakan wujud nyata penegakan hukum agraria dan lingkungan yang berkeadilan di Indonesia.

_az_

`

Dimensi Pidana dalam Alih Fungsi Lahan Produktif Menjadi Kawasan Industri

`

Pengalihfungsian lahan pertanian produktif menjadi area industri dan pergudangan di daerah sentra padi tidak sekadar persoalan berkurangnya areal sawah. Fenomena ini mencerminkan benturan keras antara ambisi ekspansi ekonomi swasta dengan perlindungan hak atas pangan masyarakat. Ketika ruang kelola petani tergerus oleh izin pembangunan, hukum positif di Indonesia telah memasang benteng pertahanan yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana disesuaikan lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Prinsip dasar perlindungan LP2B bersandar pada larangan yang mengikat. Pasal 44 ayat (1) UU No. 41/2009 menegaskan bahwa sawah atau lahan pertanian yang sudah ditetapkan masuk dalam zonasi LP2B sama sekali tidak boleh dialihfungsikan. Pengecualian hanya dibuka untuk kepentingan umum atau Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan syarat kumulatif yang ketat, seperti kajian strategis, rencana alih fungsi, pembebasan tanah oleh negara, hingga penyediaan lahan pengganti. Ketika pengusaha membeli tanah warga lalu mengubah peruntukannya menjadi pabrik atau gudang komersial, tindakan tersebut secara otomatis berstatus sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menabrak aturan tata ruang.

Pertanggungjawaban Pidana Berjenjang bagi Subjek Hukum

Karena pengalihfungsian ini berada di luar batas toleransi hukum, perbuatannya berdampak langsung pada terbukanya celah tindak pidana khusus. UU No. 41/2009 membagi pertanggungjawaban pidana secara berjenjang kepada tiga subjek hukum.

Pihak pertama adalah pengusaha atau perorangan yang mengeksekusi alih fungsi fisik di lapangan. Melalui Pasal 72 ayat (1) UU No. 41/2009 jo. Pasal 69 ayat (1) UU No. 26/2007, perbuatannya memenuhi unsur mengalihfungsikan LP2B atau tidak mematuhi rencana tata ruang, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga satu miliar rupiah.

Pihak kedua yang memegang peran sentral adalah pejabat pemerintah daerah yang menerbitkan izin kawasan industri tersebut. Pasal 73 UU No. 41/2009 mengancam pejabat publik yang meloloskan izin alih fungsi LP2B di luar ketentuan hukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah. Selain sanksi pidana, Pasal 50 ayat (2) UU No. 41/2009 menegaskan bahwa seluruh lembar izin yang terlanjur diterbitkan tersebut dinyatakan batal demi hukum (null and void).

Pihak ketiga yang patut dimintai pertanggungjawaban adalah korporasi itu sendiri. Lewat Pasal 74 UU No. 41/2009, hukum menjangkau pengurus maupun badan hukum korporasi apabila tindak pidana dilakukan atas nama atau untuk memberi keuntungan bagi perusahaan. Selain pemberatan sanksi denda tiga kali lipat dari sanksi perorangan, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga kewajiban merestorasi kondisi lahan kembali menjadi sawah siap tanam.

_az_

`

Media Sosial sebagai E-Portofolio Profesional di Era Media Siber

`

Di era media siber saat ini, platform media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok telah bertransformasi menjadi ruang yang sangat sesuai untuk membangun e-portofolio profesional. Peran media sosial tidak lagi terbatas sebagai sarana hiburan atau jejaring personal semata, melainkan telah menjadi etalase digital yang dinamis. Platform ini mampu menampilkan logika berpikir, keahlian mengemas pesan, serta rekam jejak kerja seseorang secara nyata dan terukur.

Bagi sejumlah praktisi yang bekerja di bidang komunikasi strategis, advokasi publik, media, maupun hukum, setiap platform media sosial menawarkan keunggulan fungsional yang saling melengkapi. Platform X sangat tepat digunakan untuk menunjukkan daya analisis, ringkasan riset kebijakan, dan respons atas isu-isu publik secara terstruktur melalui format utas. Sementara itu, Instagram berfungsi efektif sebagai media dokumentasi visual kampanye publik, edukasi hukum berbasis infografis, serta rekam jejak penggalangan komunitas. Adapun TikTok menjadi sarana pembuktian kemampuan komunikasi publik yang inklusif, khususnya dalam menyederhanakan materi hukum atau isu sosial yang kompleks menjadi narasi video pendek yang relevan bagi masyarakat luas.

Pemanfaatan media sosial sebagai portofolio profesional tercermin jelas saat menyusun analisis kebijakan atau dokumen pendampingan hukum. Dampak dari dokumen formal seringkali terbatas apabila hanya tersimpan dalam bentuk berkas cetak atau format PDF. Namun, ketika poin-poin utamanya diolah kembali menjadi utas analisis di X serta infografis edukatif di Instagram, platform tersebut langsung bekerja sebagai portofolio hidup. Lewat kemasan tersebut, mitra kerja, klien, maupun publik dapat menilai secara langsung kemampuan praktisi dalam melakukan framing isu dan menggerakkan diskursus publik.

Kendati demikian, pengalihan karya profesional ke media sosial tetap menuntut batasan etika yang ketat, terutama dalam menjaga kerahasiaan informasi sensitif serta privasi data klien. Media sosial seyogianya diposisikan sebagai pintu masuk utama yang memikat jangkauan publik, sementara dokumen atau naskah kerja yang utuh tetap ditautkan pada repositori profesional yang formal. Dengan pendekatan yang terukur, media sosial mampu bekerja secara aktif dalam memperkuat reputasi dan membuka akses terhadap berbagai peluang karir baru.

_az_

`

Uji Yuridis Program MBG: Antara Hak Konstitusional dan Realitas APBN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir sebagai bentuk kewajiban konstitusional negara dalam menjamin gizi serta kesehatan masyarakat. Landasan utamanya berakar kuat pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Namun, pelaksanaan skema cakupan universal pada periode 2025 hingga 2026 mulai memicu permasalahan yuridis material yang serius. Persoalan ini berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara yang wajib menunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.

Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, serta efektif. Keputusan Badan Gizi Nasional per Juni 2026 yang memangkas alokasi anggaran dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun merupakan langkah rasional.

Penyesuaian anggaran tersebut diiringi dengan penghentian insentif dapur saat libur sekolah serta penataan ulang sasaran penerima manfaat di wilayah mandiri. Kebijakan korektif ini penting untuk menjaga efisiensi anggaran dan menegakkan prinsip keadilan hukum.

Dilema Konformitas Konstitusi dan Realitas Anggaran Negara

Secara normatif, pengelolaan keuangan negara mewajibkan asas efisiensi dan kehati-hatian yang bertanggung jawab. Sebagaimana diulas William N. Dunn, mengabaikan daya dukung fiskal dalam pembuatan kebijakan akan berujung pada krisis efektivitas.

Penerapan program bantuan tanpa menetapkan skala prioritas berpotensi melanggar rasionalitas anggaran. Jika dibiarkan tanpa kendali, kebijakan masif ini berisiko mengancam stabilitas APBN secara keseluruhan.

Di sisi lain, persoalan kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan dapur umum juga menjadi sorotan. Masih ditemukannya dapur umum yang mengabaikan standar sanitasi jelas bertentangan dengan Pasal 109 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 67 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Munculnya indikasi tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program juga merusak sendi-sendi hukum pemberantasan korupsi. Praktik penyimpangan tersebut melanggar asas kecermatan dan kepatutan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014.

Landasan Rekomendasi Kebijakan dan Kepastian Hukum

Untuk menyelesaikan kebuntuan ini, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Presiden baru sebagai dasar hukum pembatasan bantuan. Alokasi anggaran seyogianya difokuskan penuh pada daerah 3T dan warga miskin. Langkah ini sejalan dengan doktrin welfare state dari Jimly Asshiddiqie dan prinsip keadilan sosial UUD 1945.

Secara operasional, penghentian insentif dapur saat libur sekolah yang menghemat APBN hingga Rp 3,4 triliun harus dituangkan dalam Petunjuk Teknis formal. Penghematan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk sertifikasi sanitasi dapur umum demi menjamin keamanan pangan masyarakat.

Pemerintah juga wajib bersikap tegas dengan menutup penyedia makanan yang gagal memenuhi standar hukum kelaikan. Kewajiban tingkat komponen dalam negeri minimal 70 persen dari petani dan UMKM lokal perlu diikat dalam klausul pengadaan.

Ketentuan persentase pasokan lokal ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi usaha kecil sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2023. Pendekatan ini sekaligus memperkuat partisipasi ekonomi lokal di daerah.

Penerapan Evidence-Based Policy dan Keadilan Distributif

Seluruh penyesuaian regulasi dan alokasi anggaran ini disandarkan pada bukti yuridis serta empiris yang valid. Penyesuaian APBN 2026 menjadi wujud nyata kepatuhan pemerintah terhadap norma penghematan belanja negara.

Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan verifikasi penerima manfaat sangat krusial. Langkah verifikasi ketat ini dilakukan agar penerimaan bantuan terhindar dari cacat hukum salah sasaran.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan berbasis bukti ini merupakan penerjemahan langsung dari prinsip-prinsip AAUPB. Asas kecermatan menuntut agar setiap keputusan pemangkasan anggaran didasarkan pada audit data yang sahih, bukan diskresi politik semata.

Pengalihan sumber daya anggaran ke wilayah terpencil memenuhi rasio keadilan distributif bagi warga yang paling membutuhkan. Pada akhirnya, penataan regulasi secara cermat memastikan setiap rupiah APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

_az_

Menagih Keberpihakan UGM bagi Gerakan Mahasiswa

`

Gelombang aksi demonstrasi dan advokasi kebijakan publik yang marak terjadi di Yogyakarta belakangan ini kembali menegaskan bahwa ruang jalanan masih menjadi sarana krusial bagi penyampaian aspirasi masyarakat. Di tengah dinamika sosial-politik yang kian kompleks, mahasiswa UGM konsisten berada di barisan terdepan untuk mengawal keadilan, hukum, dan demokrasi. Namun, situasi ini memicu pertanyaan mendasar: sudahkah UGM, khususnya Rektorat melalui Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa), hadir secara penuh dan terstruktur untuk melindungi daya kritis warganya, ataukah keberpihakan itu masih sebatas respons parsial?

Predikat "Kampus Kerakyatan" yang melekat pada UGM bukanlah sekadar warisan sejarah atau slogan sentimental saat penerimaan mahasiswa baru. Predikat tersebut adalah amanat hidup yang diuji keberadaannya setiap kali mahasiswa turun ke jalan. Pengawalan terhadap gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada pemantauan administratif atau tindakan darurat saat krisis meletus, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan kebebasan akademik yang tegas, jaminan keselamatan hukum yang terinstitusi, kesiapsiagaan medis dan pers mahasiswa, serta sinergi lintas elemen masyarakat sipil.

Intervensi Lapangan

Kehadiran jajaran pejabat Ditmawa UGM di titik-titik eskalasi aksi hingga ruang perawatan rumah sakit tentu menunjukkan kepedulian moral yang patut diapresiasi. Komitmen menanggung seluruh biaya pengobatan mahasiswa korban kekerasan aparat juga menjadi bukti bahwa kampus tidak lepas tangan secara finansial. Namun, jika dicermati melalui kacamata gerakan sipil, pola intervensi fisik ini menyimpan kerentanan relasi kuasa yang problematis. Kehadiran birokrasi kampus yang sering kali dipicu oleh komunikasi dan lobi-lobi aparat keamanan justru rentan menjadi instrumen pengawasan (surveillance) terselubung. Ketika pemantauan kampus di lapangan bergeser menjadi upaya "menertibkan" atau memulangkan mahasiswa, kehadiran tersebut bukan lagi bentuk perlindungan, melainkan tekanan psikologis di bawah bayang-bayang ancaman akademis.

Legitimasi Akademik

Di tingkat kebijakan perkuliahan, ambivalensi kampus terasa semakin nyata. Keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan negara sejatinya adalah bentuk pembelajaran kewarganegaraan (active citizenship) yang substantif, namun kampus masih kerap memperlakukannya sebagai pelanggaran disiplin presensi semata. Ketika kampus-kampus lain di berbagai penjuru negeri berani mengambil sikap tegas mengosongkan jadwal kuliah demi memberi ruang bagi gerakan warganya, sebagaimana pernah diinisiasi oleh Fakultas Hukum UGM, Rektorat justru belum menetapkan skema dispensasi yang mengikat secara universal. Akibatnya, mahasiswa yang berjuang di jalanan tetap dibayang-bayangi ancaman sanksi akademis dan ketidakpastian nilai dari pengajar masing-masing.

Kepastian Hukum

Kerentanan mahasiswa di lapangan diperparah oleh absennya garis batas yang tegas antara ruang kompromi kampus dan prosedur hukum formal. Upaya "menjemput" atau bernegosiasi informal dengan kepolisian saat penangkapan terjadi berisiko memotong hukum acara pidana serta mengabaikan hak-hak hukum mahasiswa yang dijamin undang-undang. Langkah informal ini berpotensi mereduksi tindakan represif aparat menjadi sekadar urusan kedisiplinan internal kampus. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UGM bersama tim bantuan hukum independen seharusnya berdiri proaktif di garis depan untuk memastikan setiap peserta aksi dibekali surat kuasa (power of attorney) sejak awal. Kampus harus melembagakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Hak Sipil Mahasiswa yang menghormati prosedur hukum formal, sehingga penanganan pasca-aksi berjalan transparan tanpa kompromi di belakang layar yang merugikan posisi tawar mahasiswa.

Pertahanan Internal

Ketimpangan kebijakan juga terlihat dari belum dimutakhirkannya pilar keselamatan internal universitas secara sistematis. UGM memiliki Unit Kesehatan Mahasiswa (Ukesma), Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM, serta lembaga pers mahasiswa seperti BPPM Balairung yang memiliki kapasitas besar. Namun, potensi ini belum pernah dimobilisasi secara resmi oleh kebijakan Rektorat sebagai ekosistem pengawal aksi yang terpadu. Ukesma dan RSA UGM belum dioperasikan sebagai tim medis lapangan (field medic) dan rujukan siaga yang terkoordinasi resmi, sementara pers mahasiswa masih dibiarkan berjuang sendiri menghadapi risiko intimidasi maupun peretasan saat mencatat fakta kekerasan aparat di lapangan.

Solidaritas Gerakan

Kelemahan paling krusial dari kebijakan kampus adalah keengganan untuk secara terbuka berjejaring dengan gerakan rakyat di luar benteng akademis. Selama ini, kampus cenderung menjaga jarak dari koalisi masyarakat sipil, tim bantuan hukum independen, organisasi buruh, dan komunitas warga lokal Yogyakarta karena kekhawatiran birokrasi. Padahal, tanpa sinergi dengan elemen kritis masyarakat, gerakan mahasiswa rentan terisolasi di dalam "menara gading". UGM seharusnya membuka diri menjadi ruang aman (safe zone) bagi konsolidasi gagasan dan penyusunan analisis kebijakan berbasis data (policy brief atau amicus curiae) guna memperkuat substansi tuntutan mahasiswa di jalanan.

Penutupan

Menjaga demokrasi tidak cukup dengan mengobati luka mahasiswa setelah dipukuli atau menjadi perantara lobi aparat di ruang tahanan, melainkan dengan berdiri utuh di depan mereka sebagai benteng perlindungan hak-hak sipil dan akademik yang tak tergoyahkan. Keberanian insidental pejabat Ditmawa di lapangan harus segera ditransformasikan menjadi keberanian institusional yang terukur dan menghormati koridor hukum acara. Tanpa pemihakan yang dilembagakan secara independen, sebutan "Kampus Kerakyatan" hanya akan menjadi nostalgia manis yang kehilangan rohnya di hadapan kenyataan keras jalanan.

_az_

`

Aksi Damai Jogja Berakhir Ricuh akibat Represi Aparat di Malioboro

`

Eskalasi ketegangan mewarnai kawasan pusat Kota Yogyakarta pada Senin malam, 28 Oktober 2026. Aksi penyampaian pendapat publik Aliansi Jogja Memanggil (AJM) di Titik Nol Kilometer yang usai damai pukul 18.00 WIB berbalik menjadi tidak kondusif di gedung DPRD DIY dan Jalan Malioboro.

Pihak Forum Cik Di Tiro (FCD) dan BARA Adil mengecam tindakan represif kepolisian di lapangan. Aparat dilaporkan menyemprotkan water cannon, menembakkan gas air mata, hingga melakukan pemukulan fisik yang membuat massa serta warga sipil terkepung tanpa jalur pulang yang aman.

Kharisma Wardhatul Khusniah dari BARA Adil mengecam keras pola penanganan berlebihan tersebut. "Tarik mundur polisi sekarang! Hentikan penggunaan kekerasan berlebihan!" seru Kharisma tegas. Ia menilai tindakan aparat justru memperbesar risiko jatuhnya korban sipil, padahal pengamanan seharusnya menjamin keselamatan warga.

FCD juga mendesak pembukaan koridor evakuasi aman serta mengingatkan aparat untuk tidak melibatkan pihak luar. Penggunaan organisasi kemasyarakatan atau kelompok milisi dalam pengamanan dinilai berpotensi kuat memicu benturan horizontal dan provokasi di tengah masyarakat.

Di sisi lain, perwakilan Forum Cik Di Tiro, Masduki, menyayangkan pola pengalihan isu yang berfokus pada kerusuhan malam hari. Menurutnya, hal itu sengaja dimanfaatkan untuk menutupi aksi brutal aparat dan menghindari kewajiban merespons tuntutan utama masyarakat.

"Para pihak, khususnya rezim Prabowo, jangan melakukan framing fokus pada kerusuhan massa untuk menghindari kewajiban merespon substansi tuntutan aksi publik terkait isu-isu kebangsaan," tegas Masduki.

FCD menegaskan bahwa pembubaran massa tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk menjawab tuntutan rakyat. Poin krusial bagi situasi Yogyakarta dan nasional mencakup penghentian kriminalisasi warga sipil, penuntasan usut korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida, penghentian pembungkaman terhadap pengemudi ojek online, hingga peninjauan ulang efisiensi anggaran populis agar difokuskan pada penanganan kemiskinan dan bencana.

_az_

`