Wednesday, April 29, 2026

Posted by adrianizulivan Posted on 9:28:00 AM | No comments

Adegan Usia Seabad


Adegan usia seabad, 28 April katanya.


Aku nonton sekuel ini, pada suatu malam di Setiabudi One bersama wankawan kantor. Padahal film pertamanya belom nonton, meski kami tulis di terbitan buletin kampus saking hebohnya karena bikin Bioskop Permata yang banyak tikus itu menjadi rame 🤣


Ku lari ke Ratu Boko... lalu teriakku: 

KAMU DUDUK SEBELAH SANA, AKU SINI, CEK(R)EK!

*Agak takjub liat Pak El mau-mau-an pose begini 😜


Foto atas lebih duluan hadir di muka bumi sih, jauh sebelum foto bawah.


_az_

Wednesday, April 22, 2026



Magelang menjadi saksi bagi sebuah pembelaan yang tidak memuat penyesalan sedikitpun dari seorang tahanan politik bernama Enrille. Dalam pledoinya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menyesal karena telah berani bersuara melawan ketidakadilan.


Mandat di balik sebuah nama

Nama Enrille bukanlah sekadar identitas, melainkan sebuah doa yang diambil dari pejuang demokrasi di Filipina yang meruntuhkan penindasan pada tahun 1986. Orang tuanya menitipkan nama tersebut dengan harapan agar ia menjadi manusia yang mampu melindungi kemanusiaan dan menegakkan keadilan.


Luka keluarga jadi bahan bakar perlawanan

Perlawanan yang dilakukan Enrille lahir dari pengalaman pahit di rumahnya sendiri. Ia menyaksikan ibunya menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh kapitalis multinasional, sementara ayahnya kehilangan pekerjaan akibat aktif mengorganisir serikat buruh. Air mata orang tuanya terekam jelas dalam ingatannya, menjadi janji untuk tidak tinggal diam melihat ketidakadilan yang terjadi di depan mata.


Generasi yang tumbuh dalam penindasan

Lahir pada tahun 2002, Enrille merasa tumbuh besar dengan menghirup udara penindasan. Baginya, menjadi aktivis adalah konsekuensi alami dari pengamatan terhadap proses reformasi yang perlahan mulai membusuk.


Ironi hukum sebagai senjata kekuasaan

Meski pernah bermimpi mengenakan toga sebagai hakim atau jaksa, Enrille menyadari bahwa banyak penindasan justru tidak tersentuh di dalam ruang sidang, sehingga ia memilih berjuang di jalanan. Ia melihat adanya getir dalam hukum yang seharusnya menjadi perisai rakyat, namun kini berubah menjadi senjata kekuasaan untuk membungkam suara kritis melalui pasal-pasal yang tidak masuk akal.


Harapan pada kebenaran

Pada akhir pembelaannya, Enrille meminta Majelis Hakim untuk berani memihak pada kebenaran. Ia berharap pengadilan dapat membantu menghapus dosa negara dengan memutus perkara ini seadil-adilnya. Menutup nota tersebut, ia menyerukan semangat perjuangan untuk rakyat Indonesia.


Foto: Mas Beni


_az_


Tuesday, April 21, 2026


Ungkapan "lebih baik diam daripada peduli" kini menjadi bayang-bayang kelam bagi generasi muda Indonesia. Hal ini mencuat seiring dengan kasus hukum yang menjerat Muhammad Azhar Fauzan, seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang kini harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Magelang sebagai tahanan politik.


Sosok mahasiswa pengabdi

Azhar bukanlah sekadar angka dalam berkas perkara; ia adalah mahasiswa yang tumbuh besar di Bandung. Sejak SMA, ia merasa terpanggil karena melihat ketimpangan sosial, sehingga baginya pengabdian masyarakat adalah napas hidup di kampus. Di bangku kuliah, ia mendedikasikan diri melalui berbagai peran nyata, antara lain:


Menjabat pengurus BEM

Selama masa mahasiswanya, Azhar dikenal sebagai sosok yang aktif berorganisasi dengan mengemban amanah sebagai pengurus BEM KM Untidar. Kepedulian sosialnya yang nyata mewujud dalam gerakan "Bungkus Kehidupan", sebuah inisiatif berbagi makanan yang ia gagas untuk membantu masyarakat kecil. Selain dikenal karena jiwa sosialnya, Azhar juga merupakan figur berprestasi yang berulang kali dipercaya mewakili Jawa Tengah di berbagai forum dan ajang nasional.


Kriminalisasi berbalut dalih hukum

Ironisnya, kepedulian tersebut justru membawanya ke ranah hukum dengan tuduhan menghasut, menyebarkan berita bohong, hingga membangkitkan kebencian SARA. Padahal, Azhar menegaskan bahwa aksinya pada 29 Agustus lalu di Magelang hanyalah upaya konsolidasi dan mitigasi agar massa tetap kondusif. 


Dalam nota pembelaannya, ia menyatakan tidak sedang melawan negara, melainkan ingin berdiri bersama mereka yang tak didengar. Ia merasa tuntutan Jaksa sangat memaksakan dan tidak merefleksikan fakta persidangan, yang diduga sebagai upaya kriminalisasi politik untuk memberi efek jera bagi para aktivis.


Dilema moral dan suara kebenaran

Perjuangan Azhar juga menyisakan kisah personal yang menyentuh bersama ibunya yang membesarkannya sendirian sejak kecil. Meski sang ibu sempat melarangnya turun ke jalan karena khawatir akan keselamatannya, Azhar memilih untuk tetap bersuara. Ia menuliskan bahwa pembangkangan ini bukan karena tidak hormat pada ibu, tetapi karena ia merasa mengkhianati rasa keadilan jika diam melihat penderitaan orang lain.


Azhar mengutip kisah Nabi Musa yang berani bersuara di depan penguasa zalim dan mengingatkan bahwa saat ini ada 700 lebih aktivis yang dibungkam dengan dalih menjaga stabilitas. Baginya, jika kepedulian dianggap sebagai kejahatan, maka nasib nurani di negeri ini sedang dalam bahaya besar.


Harapan pada ruang sidang

Melalui proses hukum ini, Azhar mengirimkan pesan kuat kepada sistem peradilan agar tidak menjadikan ruang sidang sebagai tempat sejarah buruk terjadi, melainkan titik balik di mana hukum berdiri di sisi keadilan. Ia tidak meminta bebas karena merasa sempurna, melainkan karena sejatinya ia tidak bersalah. 


Jika Azhar dihukum karena sebuah unggahan yang lahir dari empati, pesan buruk yang sampai ke generasi muda adalah "lebih baik diam daripada peduli," yang merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.


Foto: Mas Beni


_az_



Posted by adrianizulivan Posted on 4:09:00 AM | No comments

[URUN] Amicus Curiae untuk Tapol Magelang dalam Prahara Agustus


SAHABAT PENGADILAN (AMICUS CURIAE) 

DALAM PERKARA PIDANA NOMOR: PDM-03/MGL/EKU 2/02/2026


Kepada Yang Mulia,

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor PDM-03/MGL/Eku 2/02/2026

Pada Pengadilan Negeri Kota Magelang


I. IDENTITAS DAN KUALIFIKASI AMICUS CURIAE

Dokumen ini disusun dan diajukan oleh Adriani Dwi Kartika, seorang praktisi komunikasi publik dengan pengalaman profesional lebih dari 18 tahun dalam manajemen pesan strategis dan advokasi media di tingkat nasional dan global. 

Secara akademis, saya merupakan alumnus ilmu sosial yang mendalami perilaku komunikasi massa dan saat ini sedang menempuh studi hukum. Kombinasi kompetensi ini memberikan saya dasar yang cukup untuk menganalisis bagaimana sebuah teks digital bertransformasi menjadi fenomena hukum di tengah sosiologi masyarakat Indonesia.


II. LANDASAN KEPENTINGAN

Kehadiran saya sebagai Sahabat Pengadilan bertujuan memberikan perspektif teknis-komunikasi dan yuridis terkait tuntutan yang ditujukan kepada para Terdakwa yang seluruhnya memiliki latar belakang sebagai pemuda terpelajar, yakni: Muhammad Azhar Fauzan Bin Haris Martanova (Terdakwa I), Purnomo Yogi Antoro Bin Nurkhalis AR (Terdakwa II), dan Enrille Championy Geniosa Bin Wahyu Triyono (Terdakwa III). 


Sebagai praktisi, saya memandang perlu bagi Majelis Hakim untuk memahami konteks pengarusutamaan (mainstreaming) narasi digital guna menghindari kekeliruan dalam menafsirkan ekspresi publik yang bersifat kolektif sebagai tindakan kriminal individual.


III. ANALISIS TERHADAP NARASI YANG DIPERSOALKAN

Telaah saya berdasarkan berkas perkara, terdapat beberapa poin narasi yang menjadi objek pemidanaan, yang perlu ditinjau dari kacamata komunikasi publik:

  1. Akronim "ACAB" dan Kode "1312": Jaksa memandang ini sebagai pernyataan kebencian. Namun, dalam ekosistem digital, simbol ini telah bergeser menjadi simbol protes universal terhadap perilaku represif aparat, bukan instruksi kekerasan personal.
  2. Frasa "KEMARIN MENINDAS SEKARANG MELINDAS": Kalimat ini dianggap berita bohong. Padahal, jika merujuk pada fakta peristiwa rantis di Jakarta yang diakui dalam dakwaan, kata ini adalah bentuk analogi faktual atau metafora atas peristiwa nyata.
  3. Seruan "SAATNYA KITA TERABAS!": Jaksa menafsirkan ini sebagai instruksi pengrusakan fisik. Namun, dalam diksi aktivisme terpelajar, "Terabas" bermakna metaforis untuk menembus kebuntuan aspirasi atau hambatan birokrasi dalam mencari keadilan.
  4. "KONSOLIDASI SOLIDARITAS MAGELANG RAYA": Ini adalah bahasa konstitusional yang dijamin oleh hak berkumpul. Mengundang berbagai elemen (ojol, buruh, mahasiswa) menunjukkan tujuan aslinya adalah penyatuan aspirasi publik, bukan persekongkolan jahat tertutup.


IV. ANALISIS YURIDIS - KOMUNIKASI TERHADAP PASAL TUNTUTAN

1. Analisis Pasal 45A ayat (3) UU ITE (Penyebaran Berita Bohong)

ACAB adalah pernyataan nilai (value judgment), bukan pernyataan fakta (fact). Mengingat peristiwa rantis aparat melindas warga adalah fakta yang diakui, maka ekspresi tersebut memiliki basis faktual dan tidak dapat dikategorikan sebagai hoaks.


2. Analisis Pasal 160 KUHP (Penghasutan)

Pasca Putusan MK No. 7/PUU-VII/2009, pasal ini mensyaratkan kausalitas langsung. Secara sosiologis, kerusuhan di Magelang adalah hasil dari amplifikasi sosial nasional, bukan akibat instruksi dari satu poster lokal yang jangkauannya terbatas di tengah jutaan mention serupa secara nasional.


3. Analisis Pasal 156 atau 157 KUHP (Kebencian Antar Golongan)

"Golongan" merujuk pada SARA, bukan institusi negara. ACAB adalah kritik terhadap performa institusi, yang dalam demokrasi merupakan bentuk kontrol sosial sah, bukan kebencian primordial.


V. ANALISIS DATA PANTAUAN MEDIA SOSIAL (PERIODE APRIL 2025 - APRIL 2026)

Data membuktikan narasi ACAB adalah respons terhadap peristiwa nyata yang diakui negara. Lonjakan data Google Trends dan analisis sistem pemantauan digital pada Agustus 2025 menunjukkan volume jutaan mention secara nasional. Ini membuktikan ACAB adalah produk sosiologis dari kemarahan publik yang nyata, bukan "pemberitahuan bohong" yang diciptakan oleh para Terdakwa.


VI. SARAN KEPADA MAJELIS HAKIM

  1. Penerapan Restorative Justice: Pendekatan edukatif harus dikedepankan untuk menghindari efek gentar (streisand effect) yang justru bisa memicu ketegangan sosial lebih luas.
  2. Latar Belakang Akademis Para Terdakwa: Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa ketiga Terdakwa merupakan kaum terpelajar. Penggunaan diksi dan simbol kritik dalam flyer merupakan bentuk aktivisme intelektual. Mengkriminalisasi diksi akademik dan aktivisme dari para pemuda terpelajar, akan mematikan daya kritis generasi muda sebagai pilar kontrol sosial.
  3. Pengakuan Realitas Sosiologis: Menghukum para Terdakwa di saat jutaan rakyat menggunakan simbol yang sama, merupakan bentuk ketidakadilan selektif yang melukai rasa keadilan masyarakat.


VII. KESIMPULAN

Memidana para Terdakwa atas ekspresi arus utama yang berpijak pada peristiwa nyata adalah tindakan yang tidak proporsional. Saya merekomendasikan Majelis Hakim untuk membebaskan para Terdakwa demi menjaga marwah demokrasi dan kemerdekaan berpendapat di Indonesia.


Yogyakarta, 21 April 2026


Hormat Saya,

Adriani Dwi Kartika

Praktisi Komunikasi Publik



`

Monday, April 20, 2026




Dunia hukum di Magelang kembali menjadi sorotan setelah Purnomo Yogi Antoro, seorang desainer grafis dan pendiri Aktualis.id, membacakan nota pembelaannya (pledoi) yang emosional sekaligus menggugat profesionalisme aparat penegak hukum. Yogi, yang selama ini dikenal aktif mengajar UMKM di Borobudur hingga memberikan edukasi etika media sosial di sekolah-sekolah, kini harus duduk di kursi pesakitan.


Pedagang sayur yang injak bangku kuliah

Kehidupan Yogi adalah cermin perjuangan kelas bawah. Sejak SMA, ia terbiasa membantu ekonomi keluarga dengan berdagang sayur lotek. Tekadnya untuk menempuh pendidikan tinggi sempat diwarnai tangis sang ibu yang merasa tidak memiliki biaya. Namun, dengan prinsip "Bu, aku bilang mau kuliah, bukan minta uang," Yogi membuktikan kemandiriannya dengan membiayai studinya sendiri melalui keahlian desain grafis.


Kini, karya grafis yang lahir dari empati terhadap realitas sosial tersebut justru dianggap sebagai ancaman oleh negara. Ia dituduh memicu kerusuhan hanya karena menyematkan kata "konsolidasi" dalam desainnya.


Keadilan yang "copy-paste"

Dalam pledoinya, Yogi membongkar kebobrokan dokumen tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setidaknya ditemukan 84 cacat tipografi hanya dalam enam halaman surat tuntutan. Hal yang paling fatal adalah praktik copy-paste ceroboh yang menyebutkan bahwa "Yogi pergi bersama Terdakwa II," padahal Terdakwa II merujuk pada dirinya sendiri.


Yogi mempertanyakan nilai keadilan dalam sistem hukum yang bekerja secara serampangan tersebut: Apakah nasib hidup seseorang pantas diputuskan melalui dokumen yang dibuat secara serampangan?


Belajar dari "12 Angry Men"

Yogi membawa analogi film klasik "12 Angry Men" untuk menggambarkan kondisinya. Film tersebut menceritakan tentang satu juri yang berani melawan arus demi kebenaran, di saat 11 juri lainnya ingin cepat-cepat menghukum mati seseorang hanya agar bisa segera menonton pertandingan baseball. Baginya, keadilan harus menjadi nilai yang hidup, bukan sekadar prosedur formalitas di atas kertas.


Seni bukan kriminal

Kasus ini dipandang bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan ledakan kekecewaan rakyat terhadap kegagalan negara dalam melindungi hak bersuara. Yogi menegaskan bahwa jika hari ini karya seni dipidana, maka generasi masa depan akan tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan.


Perjuangan ini bukan hanya milik Yogi, melainkan perjuangan untuk menjaga ruang bagi nurani, empati, dan kebebasan berpikir yang kian menyempit. Di akhir pembelaannya, ia menyisipkan pesan mendalam tentang kemanusiaan: "Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, itu sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia".


Foto: Mas Beni


_az_


Sunday, April 19, 2026

Posted by adrianizulivan Posted on 12:47:00 PM | No comments

UNDANGAN: Kawal Sidang Tapol di PN Magelang


Mengundang teman-teman untuk memberikan dukungan solidaritas pada agenda sidang lanjutan Pembacaan Nota Pembelaan (pledoi) di PN Magelang. 


Tersedia dua bus kapasitas total 60 orang.

  • 📆 Senin, 20 April 2026
  • ⏰️ Jam berangkat: 13.00
  • ⏰️ Jam sidang: 15.00
  • 📍 Tikum: UII Cik Ditiro, Yogyakarta


  • Keberangkatan tepat pukul 13.00.
  • Harap sudah makan siang. Makan malam disediakan. 
  • Bawa botol minuman, disediakan air galon di bus dan di PN.
  • Bawa alat peraga aksi.
  • Bawa identitas diri untuk ditukar dengan kartu pengunjung sidang.
  • Berpakaian rapi, tidak diperkenankan memakai sandal jepit, topi, dan jaket di dalam ruang sidang.


Rapatkan barisan untuk mengawal keadilan. Terima kasih telah bersolidaritas! ✊


_az_


Posted by adrianizulivan Posted on 9:34:00 AM | No comments

Sahabat Pengadilan untuk Tapol Banyumas dan Magelang



Halo kawan-kawan,


Tiga pemuda Banyumas Ibnu Jafar, Kusuma Andhika, dan Roma Adi dan tiga aktivis Magelang Muhammad Azhar Fauzan, Purnomo Yogi Antoro dan Enrille Championy Geniosa kini terancam hukuman berat akibat keterlibatan dalam peristiwa Geger Agustus 2025. 


Kita perlu bersuara karena aksi mereka adalah bentuk ekspresi atas keresahan sosial yang kini justru dikriminalisasi dengan tuntutan pidana maksimal yang mengancam masa depan mereka. 


Kami mengajak akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat umum baik lembaga maupun perorangan, untuk mengirimkan amicus curiae kepada Majelis Hakim PN Purwokerto dan PN Magelang guna mendorong keadilan yang lebih substantif.


Kirimkan dukunganmu sekarang!


Dokumen diterima paling lambat 26 April 2026. Pelajari perkara dan lihat contoh di sini 👇🏿

  • Banyumas https://drive.google.com/drive/folders/1zyRCikWF65JVC5JImzU9KP7ACLsAS4yG
  • Magelang https://drive.google.com/drive/folders/1VxeAZkchWdcnWyP2CDQJmYiOZsG8TmtI


Contoh amicus curiae:

https://drive.google.com/drive/folders/1RDfv76UmZjw9E0JhJWZZkngopNt6qfEB


Kirim dokumen:

  • Langsung ke PN Purwokerto atau melalui email moveproject07@gmail.com
  • Langsung ke PN Magelang atau melalui email enrilleazharyogi@gmail.com


#SampaiSemuaBebas


_az_

Posted by adrianizulivan Posted on 1:18:00 AM | No comments

[BERITA] Sidang Maraton Tapol Magelang


MAGELANG – Proses persidangan perkara yang melibatkan terdakwa Azhar, Enrille, dan Yogi di Pengadilan Negeri (PN) Magelang tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Fokus utama tertuju pada manajemen waktu persidangan yang dinilai sangat cepat dalam menuju agenda putusan akhir.

J

adwal Maraton Jelang Putusan

Berdasarkan rangkaian agenda persidangan, proses hukum ini berjalan dengan ritme yang padat dalam kurun waktu dua minggu. Dimulai dari pembacaan tuntutan pada Kamis (16/4/2026), persidangan dilanjutkan dengan Pleidoi pada Senin (20/4), Replik pada Kamis (23/4), Duplik pada Senin (27/4), hingga diagendakan mencapai puncaknya pada pembacaan putusan hari ini, Kamis (30/4).

Jeda waktu rata-rata 72 jam di antara setiap tahapan krusial tersebut memicu diskusi di tengah masyarakat. Muncul pertanyaan mengenai efektivitas pendalaman ribuan lembar fakta persidangan dan ratusan alat bukti jika proses dilakukan dalam durasi yang sangat singkat.


Manajemen Waktu dan Masa Penahanan

Cepatnya laju persidangan ini kerap dikaitkan dengan batasan masa penahanan para terdakwa. Secara regulasi, apabila masa penahanan habis sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa harus dibebaskan demi hukum.

Situasi ini memicu dua sudut pandang. Di satu sisi, percepatan sidang dianggap sebagai langkah efisiensi agar status hukum terdakwa segera mendapat kepastian sebelum masa penahanan berakhir. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pengejaran tenggat waktu ini dapat berisiko pada ketelitian hakim dalam menimbang seluruh pembelaan yang disampaikan.


Status Penangguhan Penahanan

Pihak penasihat hukum terdakwa sebelumnya diketahui telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun hingga menjelang agenda putusan, status permohonan tersebut belum diputuskan oleh majelis hakim. Hal ini menambah daftar poin yang diperhatikan oleh para pemantau peradilan terkait aspek perlindungan hak terdakwa selama proses berjalan.


Sorotan terhadap Kualitas Putusan

Kini publik menanti bagaimana Majelis Hakim PN Magelang merumuskan putusan akhir. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa meskipun proses berjalan cepat, prinsip ketelitian dan keadilan substansial tetap menjadi prioritas di atas formalitas administratif.


Sejumlah pihak berharap agar proses "maraton" ini tidak menjadi preseden yang mengurangi kualitas pemeriksaan perkara. Monitoring dari masyarakat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan jernih, mempertimbangkan seluruh fakta yang muncul di persidangan tanpa terbebani oleh batasan waktu birokrasi.


_az_

Saturday, April 18, 2026

Posted by adrianizulivan Posted on 2:15:00 AM | No comments

[KAJI] Peran Hukum Mengatur Kepentingan Bisnis

`

Dalam aktivitas bisnis di Indonesia, terdapat dua jenis subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara legal, yaitu manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Pembedaan kedua jenis subjek hukum ini menjadi pilar utama terciptanya kepastian hukum (rechtszekerheid). Hal ini didasarkan pada pembagian kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid) yang spesifik bagi masing-masing subjek dalam transaksi bisnis maupun penyelesaian sengketa.


Selain membedakan identitas subjeknya, hukum juga berperan sebagai sarana pengatur untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku bisnis dengan ketertiban serta keadilan di tengah masyarakat.


Pentingnya Pembedaan Manusia dan Badan Hukum

Pembedaan antara manusia dan badan hukum membawa implikasi yuridis yang sangat fundamental dalam lalu lintas hukum bisnis. Manusia merupakan individu biologis yang sejak lahir hingga meninggal dunia memiliki hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perbuatan hukum yang dilakukannya. Sementara itu, badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, atau yayasan merupakan entitas yang diciptakan oleh fiksi hukum (fictie-theorie) dan memiliki identitas serta kewajiban yang terpisah dari pendiri maupun pengurusnya.


Pembedaan identitas hukum ini ditopang oleh tiga prinsip utama. Pertama adalah prinsip independensi harta kekayaan (separation of assets) dan tanggung jawab terbatas (limited liability) pada badan hukum, yang memastikan risiko kegagalan usaha tidak serta-merta melenyapkan aset pribadi pemilik perusahaan.


Kedua adalah keberlanjutan usaha (perpetual succession), di mana status hukum badan usaha tidak terikat pada usia biologis manusia sehingga kontrak bisnis tetap sah meski terjadi pergantian pengurus atau kematian pendiri. Ketiga adalah kedudukan hukum mandiri (persona standi in judicio), yang memberikan kapasitas bagi badan hukum untuk bertindak di muka pengadilan, memiliki aset, dan menandatangani perjanjian atas namanya sendiri.


Secara praktis, pembedaan ini penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam transaksi bisnis, memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga, serta mencegah pencampuran antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan.


Peran Hukum sebagai Pengatur Kepentingan

Hukum menjalankan fungsi rekayasa sosial (social engineering) untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi mengejar profit tanpa mencederai ketertiban masyarakat. Fungsi regulatif dan integratif hukum menetapkan batas-batas yang bersifat memaksa (dwingend recht), seperti kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility).


Selain itu, hukum memaksa pelaku bisnis menginternalisasi biaya dampak buruk operasional mereka, seperti pencemaran lingkungan, melalui penerapan asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) pada sektor berisiko tinggi. Hukum juga menyediakan mekanisme korektif melalui doktrin Menembus Tirai Perusahaan (Piercing the Corporate Veil) untuk mencabut perlindungan tanggung jawab terbatas jika status badan hukum disalahgunakan dengan itikad buruk (te goeder trouw).


Melalui regulasi seperti UU Perseroan Terbatas dan UU Perlindungan Konsumen, hukum mencegah terjadinya benturan kepentingan, melindungi hak investor dan masyarakat, serta menegakkan keadilan sosial.


Studi Kasus dan Analisis IRAC: PT Lapindo Brantas

Contoh nyata penerapan pembedaan subjek hukum dan peran pengatur ini terlihat pada kasus semburan lumpur panas akibat aktivitas pengeboran gas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo yang merugikan ribuan warga.


Melalui analisis IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion), isu hukum utama yang muncul adalah pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas sebagai badan hukum atas kerusakan yang terjadi serta potensi akuntabilitas pribadi direksi.


Dasar hukum yang relevan mencakup Pasal 1 ayat (1) KUHPerdata (setiap orang adalah subjek hukum), Pasal 1653 KUHPerdata (pengakuan badan hukum), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (tanggung jawab terbatas pemegang saham dan tanggung jawab pribadi direksi bila lalai), serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.


Dalam penerapannya, korban sebagai manusia (natuurlijk persoon) berhak menuntut ganti rugi, sementara PT Lapindo Brantas sebagai badan hukum (rechtspersoon) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Apabila ditemukan kelalaian pengurusan, tanggung jawab pribadi direksi dapat dimintakan.


Secara umum, jika seorang pemegang saham terbukti melakukan pencampuran harta (commingling of assets) atau melakukan penipuan (fraud), maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT, tabir perusahaan dibuka (Piercing the Corporate Veil). Tindakan yang melampaui kewenangan hukum (ultra vires) tersebut membuat tanggung jawab beralih kembali secara pribadi kepada individu.


Kesimpulannya, pembedaan antara manusia dan badan hukum merupakan syarat mutlak bagi kepastian hukum dalam bisnis. Hukum berfungsi menjaga keseimbangan agar perlindungan bagi pelaku usaha tidak mengorbankan ketertiban publik dan keadilan masyarakat.


_az_



`


Thursday, April 16, 2026

Posted by adrianizulivan Posted on 1:50:00 PM | No comments

[OBITUARI] Selamat Jalan, Pak Safwan


Setiap pertemuan dengannya adalah ruang belajar bagi kami. Namun, empat tahun terasa terlalu singkat untuk menyerap seluruh keteladanan yang beliau miliki.


​Kami belajar banyak tentang keteguhan, kejujuran, dan arti perjuangan; dari sosok yang meski banyak dizalimi negara ini, tetap berdiri tegak berintegritas dengan terus menguatkan doa.


​

Selamat jalan, Pak Safwan. Husnul khatimah 🤲 


Semoga Bu Aan @andayani20226 beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan, ketabahan dan perlindungan.



Innalillahi wa inna ilaihi rajiun...


_az_

Wednesday, April 8, 2026

Posted by adrianizulivan Posted on 9:20:00 PM | No comments

[BERITA] Ketika Ahli Hukum menjadi Corong Pembungkam Kebenaran


MAGELANG – Persidangan kasus tahanan politik (Tapol) di Pengadilan Negeri Magelang terus memicu kontroversi. Muncul dugaan kuat adanya upaya "akal-akal hukum" melalui keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjerat warga yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.


Analisis terhadap jalannya persidangan mengungkap beberapa poin krusial yang dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap hak konstitusional warga. Berikut adalah rangkuman kejanggalan dalam keterangan ahli hukum tersebut:


Penafsiran Niat yang Dipaksakan

Ahli hukum yang dihadirkan JPU menafsirkan bahwa niat politik dapat disamakan dengan niat jahat atau mens rea. Ahli berpendapat bahwa niat tersebut dapat dibuktikan melalui rangkaian tindakan terdakwa.


Namun, pandangan ini ditentang keras karena mengabaikan fakta bahwa orasi menuntut hak dan kritik terhadap kebijakan merupakan hak konstitusional, bukan sebuah rencana kriminal. Mengkritik ketidakadilan tidak serta merta menunjukkan adanya niat jahat.


Paradoks "Ketenangan Batin" dalam Penindasan

Salah satu poin yang paling disorot adalah penggunaan Pasal 340 (Pembunuhan Berencana) yang mensyaratkan adanya "ketenangan batin" dalam melakukan tindakan.


Pihak pembela dan masyarakat menilai teori ini sangat dipaksakan. Pasalnya, aksi massa yang terjadi bersifat spontan dan dilingkupi tekanan emosi kolektif akibat hak rakyat yang dirampas. Keterangan tersebut dianggap mengabaikan realita bahwa aksi massa merupakan murni reaksi, bukan sebuah konspirasi.


Bahaya Pasal "Karet" Penyertaan

Tafsir ahli mengenai Pasal 55 KUHP juga dinilai sangat berbahaya. Ahli berpendapat bahwa kehadiran di lokasi aksi dan pemberian dukungan moril sudah cukup untuk dikategorikan sebagai "turut serta" dalam tindak kriminal.


Implementasi pasal ini dikhawatirkan menjadi "pasal karet" yang menjerat siapa saja yang berada di lokasi aksi, seolah-olah mereka berbagi niat jahat yang sama. Padahal, solidaritas di jalanan dan kehadiran fisik seharusnya tidak dijadikan alat jerat hukum.


Ancaman terhadap Demokrasi

Jika pendapat ahli yang mengabaikan konteks sosiopolitik ini terus digunakan, dikhawatirkan hukum akan bergeser fungsi dari alat mencari kebenaran menjadi alat pembungkaman.


Kritik tajam menyebutkan bahwa pendapat ahli yang bias ini cenderung berpihak pada kekuasaan otoriter. Ironisnya, dalam persidangan Tapol Geger Agustus, ahli yang sama tercatat sudah dua kali memberikan keterangan dengan logika yang dinilai selalu memberatkan kepentingan rakyat.


_az_



Sunday, April 5, 2026

Posted by adrianizulivan Posted on 2:05:00 PM | No comments

Back on the Market, Officially






Now that I'm officially back on the market and open to new professional opportunities,

I figured it was time to post one of those 'professional' poses. This is from almost seven years and 15 kilograms ago! 🫣


Head over to my LinkedIn to see more of my work in communications, media, campaigns, and advocacy.


_az_



  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata