Monday, May 25, 2026

Posted by adrianizulivan Posted on 2:44:00 AM | No comments

Perbedaan Hak Cipta dan Merek dalam Sistem Hukum Indonesia

` 

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan usaha, khususnya di sektor industri kreatif. Dua bentuk HKI yang paling sering menimbulkan sengketa dalam aktivitas bisnis adalah Hak Cipta dan Merek. Keduanya memiliki perbedaan mendasar yang diatur dalam undang-undang terpisah, baik dari segi cara perolehan hak, jangka waktu perlindungan, maupun fungsi utamanya.


Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ini timbul secara otomatis (deklaratif) sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mewajibkan proses pendaftaran resmi. Perlindungan hak cipta berlaku sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk ciptaan perorangan, sedangkan ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Fungsi utama hak cipta adalah melindungi konten atau isi karya kreatif yang bersifat orisinal—seperti musik, film, buku, perangkat lunak, dan karya seni—agar tidak diperbanyak, didistribusikan, atau digunakan tanpa izin.


Berbeda dengan hak cipta, Merek dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek hanya memperoleh perlindungan hukum setelah didaftarkan secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang secara terus-menerus setiap 10 tahun. Fungsi utama merek adalah sebagai identitas pembeda produk atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Merek memegang nilai komersial yang tinggi karena menjadi simbol reputasi, kualitas, serta kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis.


Pendaftaran merek menjadi sangat krusial dalam sistem hukum Indonesia karena menganut prinsip First to File. Melalui prinsip ini, hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut, bukan yang pertama kali menggunakannya di pasar. Konsekuensinya, perusahaan yang tidak segera mendaftarkan mereknya berisiko kehilangan hak atas identitas bisnis mereka apabila pihak lain mendaftarkannya terlebih dahulu. Kondisi ini sering kali memicu sengketa di pengadilan, di mana pengguna pertama tidak dapat mempertahankan mereknya akibat ketiadaan sertifikat resmi.


Pentingnya perlindungan HKI juga digarisbawahi oleh para ahli hukum bisnis Indonesia. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa HKI lahir dari karya intelektual yang mendatangkan keuntungan ekonomis, sehingga hukum memberikan hak eksklusif bagi pemilik untuk melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin. OK Saidin menekankan bahwa HKI merupakan bagian dari benda tidak berwujud (intangible property) berharga yang harus dilindungi dari penyalahgunaan. Kholis Roisah menambahkan bahwa HKI adalah hak ekonomis atas imbalan karya yang bermanfaat dan menjadi aset penting dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Bahkan pada tataran global, Michelson menegaskan bahwa HKI telah menjadi mata uang utama dalam perekonomian dunia dan instrumen penting bagi pertumbuhan bisnis internasional.


_az_



`


`

Menguji Batas Perisai Badan Hukum: Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dan Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Sengketa Perseroan


Dalam dinamika dunia usaha modern di Indonesia, Perseroan Terbatas menjadi bentuk badan hukum yang paling diminati oleh para pelaku bisnis. Daya tarik utama bentuk usaha ini terletak pada jaminan perlindungan hukum bagi para pemilik modal melalui penerapan prinsip tanggung jawab terbatas. Prinsip tersebut menegaskan adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi para pemegang saham, sehingga Perseroan Terbatas dipandang sebagai entitas hukum mandiri yang berdiri sendiri.


Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Konsekuensi logis dari status badan hukum ini adalah pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya dan tidak menanggung kerugian perseroan melebihi nilai tersebut. Apabila perseroan mengalami gagal bayar utang atau kerugian bisnis, kreditur seperti perbankan secara hukum hanya dapat menagih dari aset atas nama perseroan, bukan mengeksekusi harta pribadi para pemegang saham.


Kendati demikian, sistem hukum di Indonesia tidak menjadikan perisai badan hukum ini berlaku mutlak tanpa batas. Dalam situasi tertentu, hukum dapat menembus dinding pemisah tersebut melalui penerapan doktrin piercing the corporate veil. Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk menyampingkan status independen badan hukum dan membebankan pertanggungjawaban utang atau kerugian perseroan langsung kepada harta pribadi pemegang saham maupun pengurusnya.


Ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur secara spesifik keadaan yang menyebabkan hapusnya perisai tanggung jawab terbatas tersebut. Tanggung jawab terbatas gugur apabila perseroan belum memperoleh status badan hukum resmi, perseroan dimanfaatkan secara melawan hukum oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadi, terjadi perbuatan melawan hukum oleh organ perseroan yang merugikan pihak ketiga, atau terjadi penyalahgunaan kedudukan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan.


Di samping pemegang saham, direksi perseroan juga memikul risiko hukum atas kelalaian dalam mengelola perusahaan. Berdasarkan Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan.


Penerapan doktrin dan pasal-pasal tersebut menjadi krusial saat menangani sengketa bisnis di lapangan, seperti pada kasus perusahaan manufaktur tekstil yang mengalami gagal bayar utang akibat tindakan ekspansi tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam konstruksi hukum perdata Indonesia, tindakan perbankan atau pihak ketiga yang secara sepihak mencoba menyita aset pribadi pemegang saham tidak dapat dibenarkan dan batal demi hukum karena menyalahi prinsip dasar tanggung jawab terbatas.


Penyitaan harta pribadi pemegang saham baru sah secara hukum apabila pengadilan menemukan bukti bahwa pemegang saham menggunakan perseroan sebagai kedok untuk melakukan fraud, perbuatan melawan hukum, atau mencampuradukkan harta pribadi dengan aset perusahaan. Di sisi lain, atas keputusan ekspansi yang dilakukan tanpa persetujuan organ berwenang, pihak direksi yang melampaui wewenangnya dapat dituntut pertanggungjawaban pribadi atas kerugian finansial yang dialami perseroan.


Keberadaan doktrin piercing the corporate veil pada akhirnya berfungsi sebagai sarana penyeimbang dalam hukum bisnis. Doktrin ini menjamin bahwa perlindungan tanggung jawab terbatas diberikan untuk mendukung kepastian investasi dan iklim usaha yang sehat, bukan untuk dijadikan alat perlindungan bagi iktikad buruk, penyalahgunaan status badan hukum, atau tindakan kelalaian yang merugikan pihak ketiga.



_az_



`

Saturday, May 16, 2026

Posted by adrianizulivan Posted on 11:46:00 PM | No comments

Kemenangan Publik: Tiga Tapol Magelang Akhirnya Bebas dari Tahanan


MAGELANG – Tekanan publik yang masif dan pengawasan ketat dari masyarakat sipil akhirnya membuahkan hasil nyata. Tiga tahanan politik (tapol) sekaligus aktivis Magelang—Muhammad Azhar Fauzan (22), Purnomo Yogi Antoro (22), dan Enrille Championy Geniosa (23)—resmi dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapis) Magelang pada Sabtu (16/5/2026) malam. Pembebasan demi hukum ini menjadi simbol kemenangan solidaritas gerakan warga dalam melawan indikasi pelanggaran hukum acara pidana.


Proses pengeluaran para aktivis ini berlangsung mendadak pasca-magrib setelah adanya instruksi dari Pengadilan Tinggi (PT). Berdasarkan ketentuan Pasal 291 KUHAP, masa penahanan ketiganya memang telah habis demi hukum. Namun, situasi di lapangan menunjukkan bahwa pembebasan ini tidak terjadi begitu saja secara sukarela oleh sistem peradilan, melainkan setelah kasus ini menjadi sorotan tajam di media sosial dan konsolidasi gerakan sipil meluas.


Jaringan Kerja Advokasi Rakyat (JANGKAR), selaku tim penasihat hukum para aktivis, menegaskan bahwa peristiwa malam ini adalah bukti autentik betapa krusialnya peran masyarakat dalam mengawal jalannya keadilan. Tanpa adanya desakan publik yang konsisten, penegakan hukum acara pidana rentan diabaikan.


"Hari ini menjadi bukti bahwa desakan publik, pembacaan hukum yang tepat, dan pengawasan masyarakat sipil tetap penting untuk mencegah pelanggaran hukum acara pidana. Para aktivis di Magelang akhirnya dibebaskan karena memang tidak ada lagi dasar hukum untuk terus menahan mereka," tegas Kharisma Wardhatul Khusniah, perwakilan tim JANGKAR.


Kendati disambut dengan haru dan pekik kemenangan oleh jejaring solidaritas, JANGKAR memberikan otokritik dan catatan yang sangat serius terhadap aparat penegak hukum. Mereka menyayangkan sikap aparat yang terkesan lambat dan baru bergerak responsif setelah munculnya gelombang tekanan dari masyarakat.


Menurut JANGKAR, kebebasan warga negara adalah mandat murni dari konstitusi yang wajib dihormati sejak awal oleh negara, bukan sebuah 'hadiah' atau belas kasihan dari penguasa yang baru diberikan setelah didesak oleh rakyat.


Selain itu, atmosfer kemenangan malam ini masih dibayangi oleh ketidakpatuhan prosedural aparat. Hingga ketiga aktivis melangkah keluar dari gerbang lapas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama sekali tidak menyerahkan dokumen atau surat pelepasan resmi kepada tim penasihat hukum maupun pihak keluarga. Informasi pembebasan pun sempat simpang siur dan baru dipastikan setelah Azhar menghubungi rekannya menggunakan nomor telepon asing di luar lapas.


JANGKAR mengingatkan bahwa keluarnya Azhar, Yogi, dan Enrille dari jeruji besi barulah babak awal dari kemenangan yang harus direbut seutuhnya. Secara legal, ketiganya masih menyandang status vonis bersalah dari Pengadilan Negeri (PN) Magelang. Oleh karena itu, momentum kemenangan atas desakan publik ini akan langsung dilanjutkan ke arena hukum yang lebih tinggi melalui upaya Banding demi merebut vonis bebas murni.


Gerakan masyarakat sipil kini diseru untuk tidak melonggarkan solidaritas dan tetap merapatkan barisan. Pengawalan publik yang ketat dipandang sebagai kunci utama untuk memastikan proses banding berjalan transparan, objektif, dan bebas dari intervensi kekuasaan demi masa depan demokrasi di Indonesia.


_az_


Saturday, May 9, 2026

Dunia bisnis modern sering kali didorong oleh dinamika negosiasi pra-kontraktual dan pilihan struktur badan usaha yang tepat. Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku bisnis tidak hanya dihadapkan pada pentingnya menjaga komitmen yang dibangun sejak fase awal perikatan, tetapi juga pada keharusan memahami konsekuensi hukum dari bentuk badan usaha yang mereka pilih untuk mengelola risiko operasional maupun kewajiban finansial.


Selain mengenai perikatan, pemilihan bentuk badan usaha dalam dunia bisnis sangat menentukan batas risiko hukum dan finansial yang ditanggung oleh para pemiliknya terhadap pihak ketiga. Perbedaan mendasar antara Firma dan Perseroan Terbatas terletak pada status subjek hukum serta doktrin pemisahan harta kekayaan.

Firma merupakan bentuk persekutuan perdata bukan badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah satu nama bersama. Karena tidak berstatus sebagai badan hukum, Firma tidak memiliki entitas atau identitas hukum yang terpisah dari para anggotanya. Akibatnya, tidak ada pemisahan antara harta kekayaan pribadi pemilik dengan harta kekayaan persekutuan.

Dalam hal pertanggungjawaban utang kepada pihak ketiga, para sekutu Firma menanggung tanggung jawab secara pribadi dan solider atau menanggung renteng. Jika aset Firma tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban bisnisnya, kreditur berhak menuntut pelunasan hingga mengeksekusi harta pribadi masing-masing sekutu Firma tanpa batas.

Sebaliknya, Perseroan Terbatas berdiri sebagai badan hukum resmi atau rechtspersoon yang diakui oleh undang-undang. Sebagai badan hukum, PT dipandang sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak, kewajiban, dan kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dari harta pribadi para pemegang saham maupun pengurusnya.

Status badan hukum ini melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas atau limited liability, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak menanggung kerugian perusahaan melebihi nilai saham yang dimiliki. Harta pribadi pemegang saham terlindungi dari tagihan utang pihak ketiga, kecuali apabila ditemukan adanya iktikad buruk, penipuan, atau pencampuran harta yang membobol tabir perusahaan melalui doktrin piercing the corporate veil.

Pembedaan status subjek hukum ini memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih kokoh pada PT dibandingkan Firma. Kedudukan PT sebagai rechtspersoon menjamin keberlanjutan usaha secara independen tanpa terpengaruh oleh kematian atau pergantian pemegang saham, sekaligus memberikan kepastian serta keamanan berinvestasi bagi para pelaku bisnis.


_az_



`
Posted by adrianizulivan Posted on 2:25:00 AM | No comments

Keabsahan Kesepakatan Lisan dan Implikasi Hukum Pembatalan Sepihak

`

Dalam praktiknya, hubungan bisnis sering kali dimulai dari kesepakatan lisan sebelum diformalisasikan ke dalam dokumen tertulis. Berdasarkan Asas Konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian lahir dan sah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok, seperti objek sewa berupa ruko dan besaran harga sewa. Dengan disetujuinya hal-hal mendasar tersebut, perikatan hukum di antara kedua pihak secara sah telah mulai berlaku tanpa perlu menunggu penandatanganan surat kontrak fisik.


Hal ini diperkuat oleh Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hukum Indonesia tidak mewajibkan perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk tertulis untuk menguji keabsahannya. Hambatan utama dari perjanjian lisan murni terletak pada aspek pembuktian di muka peradilan apabila terjadi penyangkalan di kemudian hari.


Tindakan pembatalan kesepakatan secara sepihak dengan alasan objek sewa akan digunakan sendiri dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji. Pihak yang membatalkan gagal memenuhi kewajiban hukum untuk menyerahkan dan memberikan kenikmatan objek sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata.


Konsekuensi hukum atas wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, di mana pihak yang ingkar janji berkewajiban memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Pihak yang dirugikan memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menuntut penggantian atas kerugian nyata atau damnum emergens, seperti biaya besar yang telah dikeluarkan untuk membeli peralatan khusus yang dirancang sesuai ukuran ruko tersebut.


Jika dibandingkan dengan sistem hukum asing, Indonesia dan Belanda yang menganut tradisi civil law menempatkan konsensualisme sebagai dasar sahnya perjanjian lisan. Sebaliknya, sistem common law di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat menerapkan aturan evidentiary yang lebih ketat, di mana keberadaan bukti tertulis dan unsur consideration sangat ditekankan untuk menjamin daya paksa suatu kontrak. Dalam praktik bisnis di Indonesia, pembuatan kontrak tertulis, pencatatan korespondensi digital, dan pelibatan saksi tetap menjadi langkah mitigasi risiko yang sangat disarankan guna mengantisipasi sengketa pembuktian di pengadilan.



Tuesday, May 5, 2026


Gejayan.id resmi diluncurkan pada 5 Mei 2026 di Kampus UII Cik Di Tiro, Yogyakarta sebagai media alternatif yang menolak tunduk pada logika klik dan trafik harian. Media ini digagas oleh Masduki bersama sejumlah tokoh jurnalistik di Yogyakarta, dengan semangat menghadirkan jurnalisme mendalam sekaligus ruang aktivisme.  


Masduki, seorang akademisi dan pegiat media, menekankan bahwa jurnalisme adalah fondasi demokrasi. “Tanpa jurnalisme, demokrasi hanya tinggal slogan,” ujarnya dalam peluncuran.  


Nama Gejayan dipilih karena jalan tersebut sarat sejarah gerakan sipil, mulai dari gugurnya Moses Gatotkaca pada reformasi 1998 hingga lahirnya gerakan Gejayan Memanggil yang mengguncang politik nasional 2019–2024. Semangat perlawanan dari jalanan itu kini dihidupkan kembali dalam bentuk kerja jurnalistik.  


Gejayan.id berkomitmen menjaga kualitas dengan ritme terbit dua kali sebulan, membuka pendanaan melalui donasi publik untuk menjaga independensi, serta menghadirkan kanal khusus Arsip dan Tribute to Udin sebagai upaya merawat memori kolektif dan melawan disinformasi.  


Kehadirannya diibaratkan sebagai lilin kecil di tengah gelap, sekaligus kentongan yang membangunkan masyarakat atas krisis demokrasi dan keadilan sosial.


_az_

  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata