Uji Yuridis Program MBG: Antara Hak Konstitusional dan Realitas APBN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir sebagai bentuk kewajiban konstitusional negara dalam menjamin gizi serta kesehatan masyarakat. Landasan utamanya berakar kuat pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Namun, pelaksanaan skema cakupan universal pada periode 2025 hingga 2026 mulai memicu permasalahan yuridis material yang serius. Persoalan ini berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara yang wajib menunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.

Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, serta efektif. Keputusan Badan Gizi Nasional per Juni 2026 yang memangkas alokasi anggaran dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun merupakan langkah rasional.

Penyesuaian anggaran tersebut diiringi dengan penghentian insentif dapur saat libur sekolah serta penataan ulang sasaran penerima manfaat di wilayah mandiri. Kebijakan korektif ini penting untuk menjaga efisiensi anggaran dan menegakkan prinsip keadilan hukum.

Dilema Konformitas Konstitusi dan Realitas Anggaran Negara

Secara normatif, pengelolaan keuangan negara mewajibkan asas efisiensi dan kehati-hatian yang bertanggung jawab. Sebagaimana diulas William N. Dunn, mengabaikan daya dukung fiskal dalam pembuatan kebijakan akan berujung pada krisis efektivitas.

Penerapan program bantuan tanpa menetapkan skala prioritas berpotensi melanggar rasionalitas anggaran. Jika dibiarkan tanpa kendali, kebijakan masif ini berisiko mengancam stabilitas APBN secara keseluruhan.

Di sisi lain, persoalan kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan dapur umum juga menjadi sorotan. Masih ditemukannya dapur umum yang mengabaikan standar sanitasi jelas bertentangan dengan Pasal 109 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 67 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Munculnya indikasi tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program juga merusak sendi-sendi hukum pemberantasan korupsi. Praktik penyimpangan tersebut melanggar asas kecermatan dan kepatutan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014.

Landasan Rekomendasi Kebijakan dan Kepastian Hukum

Untuk menyelesaikan kebuntuan ini, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Presiden baru sebagai dasar hukum pembatasan bantuan. Alokasi anggaran seyogianya difokuskan penuh pada daerah 3T dan warga miskin. Langkah ini sejalan dengan doktrin welfare state dari Jimly Asshiddiqie dan prinsip keadilan sosial UUD 1945.

Secara operasional, penghentian insentif dapur saat libur sekolah yang menghemat APBN hingga Rp 3,4 triliun harus dituangkan dalam Petunjuk Teknis formal. Penghematan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk sertifikasi sanitasi dapur umum demi menjamin keamanan pangan masyarakat.

Pemerintah juga wajib bersikap tegas dengan menutup penyedia makanan yang gagal memenuhi standar hukum kelaikan. Kewajiban tingkat komponen dalam negeri minimal 70 persen dari petani dan UMKM lokal perlu diikat dalam klausul pengadaan.

Ketentuan persentase pasokan lokal ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi usaha kecil sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2023. Pendekatan ini sekaligus memperkuat partisipasi ekonomi lokal di daerah.

Penerapan Evidence-Based Policy dan Keadilan Distributif

Seluruh penyesuaian regulasi dan alokasi anggaran ini disandarkan pada bukti yuridis serta empiris yang valid. Penyesuaian APBN 2026 menjadi wujud nyata kepatuhan pemerintah terhadap norma penghematan belanja negara.

Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan verifikasi penerima manfaat sangat krusial. Langkah verifikasi ketat ini dilakukan agar penerimaan bantuan terhindar dari cacat hukum salah sasaran.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan berbasis bukti ini merupakan penerjemahan langsung dari prinsip-prinsip AAUPB. Asas kecermatan menuntut agar setiap keputusan pemangkasan anggaran didasarkan pada audit data yang sahih, bukan diskresi politik semata.

Pengalihan sumber daya anggaran ke wilayah terpencil memenuhi rasio keadilan distributif bagi warga yang paling membutuhkan. Pada akhirnya, penataan regulasi secara cermat memastikan setiap rupiah APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

_az_