Thursday, October 22, 2026

Formulasi kebijakan publik merupakan tahap vital dalam menyintesis aspirasi warga menjadi regulasi resmi yang berdaya ikat hukum. Pada isu kebebasan berpendapat, proses ini kerap diwarnai ketegangan antara pendekatan keamanan negara dan perlindungan hak sipil.


Advokasi masyarakat sipil hadir sebagai instrumen strategis untuk mengoreksi bias kekuasaan tersebut. Melalui perencanaan yang terstruktur, advokasi memastikan agar jaminan hak asasi manusia tetap menjadi prioritas dalam agenda pembentukan hukum.


Landasan Hukum Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki pijakan hukum hirarkis yang sangat kuat. Landasan utamanya dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.


Aturan operasionalnya dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. UU ini menegaskan prinsip kunci bahwa penyampaian pendapat di muka umum bersifat pemberitahuan tertulis, bukan perizinan.


Perlindungan ini diperkuat oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU Nomor 12 Tahun 2005 yang mengesahkan ICCPR. Regulasi tersebut mengikat negara secara hukum internasional untuk menghormati dan melindungi kebebasan berekspresi warga.


Memadukan Pendekatan Rasionalitas dan Pilihan Publik

Merancang strategi advokasi memerlukan integrasi dua pendekatan utama formulasi kebijakan, yaitu pendekatan rasionalitas dan pilihan publik.


Pendekatan rasionalitas menitikberatkan pada penyusunan substansi advokasi berbasis bukti empiris dan riset hukum. Koalisi menyusun kertas kebijakan dan naskah akademis untuk membuktikan bahwa regulasi pro-demokrasi secara rasional menekan potensi konflik sosial.


Sementara itu, pendekatan pilihan publik digunakan untuk memetakan kalkulasi serta insentif politik para pembuat kebijakan. Pejabat sering kali mengkhawatirkan stabilitas politik dan citra elektoral mereka.


Advokasi membingkai kebebasan berpendapat sebagai sarana menjaga legitimasi pemerintah di mata publik dan internasional. Dengan memperlihatkan manfaat reputasi politik tersebut, pengambil keputusan terdorong untuk mengadopsi regulasi yang lebih pro-demokrasi.


Sinergi Aktor dan Strategi Advokasi Terintegrasi

Keberhasilan advokasi ditentukan oleh pemetaan aktor yang tepat, mulai dari pembuat kebijakan (DPR RI Komisi III, Kemenkumham, Kemenko Polkam, dan Polri) hingga koalisi sipil dan media massa.


Strategi dijalankan dengan mengombinasikan empat teknik advokasi utama secara terintegrasi. Pertama, lobi langsung melalui RDPU di legislatif dan audiensi dengan kementerian atau lembaga penegak hukum.


Kedua, advokasi berbasis bukti lewat penyusunan naskah akademis dan data pelanggaran hak sipil. Ketiga, pembentukan koalisi luas yang menggabungkan LSM, serikat buruh, mahasiswa, dan akademisi untuk memperkuat posisi tawar masyarakat sipil.


Keempat, advokasi media dan mobilisasi publik melalui kampanye digital untuk membangun tekanan publik. Kombinasi strategi ini memastikan pembentukan regulasi kebebasan berpendapat berjalan secara aman, inklusif, dan bermartabat.


_az_



`


Monday, October 12, 2026

Posted by adrianizulivan Posted on 2:05:00 AM | No comments

Penanggulangan Kejahatan Sextortion Lintas Batas Teritorial

`

Analisis Yurisdiksi Penegakan Hukum dan Mekanisme Kerja Sama Internasional Dalam Penanggulangan Kejahatan Sextortion Lintas Batas Teritorial


Transformasi digital dan interkonektivitas global telah menggeser batas-batas konvensional penegakan hukum pidana. Salah satu implikasi signifikan dari perkembangan pesat ini adalah munculnya bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual dan pemerasan berbasis media siber, yang dikenal luas sebagai cyber-enabled sextortion. Laporan resmi dari lembaga penegak hukum internasional, termasuk FBI dan NCA, mengindikasikan bahwa modus pemerasan dengan memanfaatkan materi intim anak maupun orang dewasa telah berkembang menjadi ancaman keamanan siber yang bersifat lintas batas negara.

Secara tipologis, kejahatan ini ditandai dengan pemisahan geografis yang nyata antara domisili fisik pelaku dan lokasi fisik korban. Sebagai contoh, pengoperasian skema pemerasan seksual ini marak dikendalikan dari kawasan Afrika Barat dengan menyasar warga negara di Eropa dan Amerika. Di Indonesia sendiri, kasus serupa sempat terungkap di Kepulauan Riau, di mana pelaku yang berada di wilayah Indonesia menyasar warga negara asing, termasuk pejabat serta pengusaha di China. Praktik-praktik tersebut memicu persoalan yuridis yang amat kompleks, terutama terkait benturan yurisdiksi antarnegara dan batasan tindakan penegakan hukum di luar wilayah kedaulatan.

Dalam kacamata Hukum Pidana Internasional, terdapat pemisahan yang tegas antara dua klasifikasi utama kejahatan. Pertama adalah Kejahatan Inti Internasional atau Core Crimes, yang terdiri dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998. Kejahatan-kejahatan ini dianggap mengusik kesadaran kemanusiaan secara universal dan berada di bawah kewenangan Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Kedua adalah Kejahatan Transnasional Terorganisir atau Transnational Organized Crimes, yaitu kejahatan yang melintasi yurisdiksi hukum lebih dari satu negara, melibatkan jaringan lintas batas, atau berdampak sistemik pada masyarakat di luar negara asal pelaku.

Tindak pidana sextortion dikategorikan secara tegas sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. Mendasarkan pada modus operandinya, perbuatan ini memanfaatkan infrastruktur siber dan keuangan global, sehingga tidak memenuhi kriteria yuridis sebagai kejahatan inti internasional. Sebagai kejahatan transnasional, penanggulangannya sangat bergantung pada harmonisasi hukum pidana nasional dan skema kerja sama antarnegara.

Penindakan pemerasan seksual berbasis siber lintas negara memerlukan irisan antara norma hukum domestik dan kesepakatan internasional. Dalam kerangka hukum pidana nasional Indonesia, penindakan kejahatan ini dipayungi oleh beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE memuat ancaman pidana pada Pasal 27 ayat 1 mengenai pendistribusian dokumen elektronik berkarakter melanggar kesusilaan, serta Pasal 27B ayat 2 yang menjerat tindakan pengancaman atau pemerasan elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 14 meliputi Kekerasan Berbasis Gender Online, termasuk merekam dan menyebarkan materi seksual tanpa persetujuan untuk motif pemerasan. Bagi korban anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi yang jauh lebih berat.

Pada tataran internasional, Indonesia mengacu pada United Nations Convention against Transnational Organized Crime atau Konvensi Palermo yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Konvensi ini memberikan dasar bagi pengakuan status kejahatan terorganisir lintas negara dan kewajiban menyediakan bantuan hukum timbal balik. Di samping itu, Budapest Convention on Cybercrime tahun 2001 menjadi rujukan standar operasional internasional dalam pengumpulan alat bukti elektronik dan penindakan siber lintas negara.

Ditinjau dari benturan yurisdiksi, penerapan prinsip par in parem non habet imperium menjadi krusial. Asas ini menetapkan bahwa suatu entitas yang sederajat tidak dapat menjalankan kekuasaan atau yurisdiksi atas entitas sederajat lainnya, yang bersumber dari doktrin kesetaraan kedaulatan negara. Implikasi hukumnya terhadap wilayah negara tempat terjadinya kejahatan sangat tegas: negara asal korban, seperti China, tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan kepolisian, penangkapan, atau penyitaan secara sepihak di wilayah Indonesia. Segala bentuk penyidikan yang dijalankan oleh aparat asing di wilayah Republik Indonesia tanpa izin resmi merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam hukum internasional dan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945.

Meskipun batas kedaulatan menghalangi aksi penegakan hukum langsung oleh negara asing di wilayah negara lain, klaim hak untuk mengadili perkara pidana tersebut tetap dapat berdiri secara independen. Negara korban seperti China dapat mengklaim yurisdiksi berdasarkan Asas Personalitas Pasif, karena korban pemerasan adalah warga negaranya. Di sisi lain, Indonesia memegang yurisdiksi primer atas dasar Asas Teritorialitas Subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Baru dan Pasal 2 UU ITE, sebab perbuatan fisik dan pengoperasian sarana kejahatan dilakukan di wilayah hukum Indonesia.

Untuk menjembatani benturan kewenangan ini, berlaku prinsip aut dedere aut judicare, yaitu kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili. Pemerintah Indonesia sebagai negara tempat ditemukannya pelaku memiliki opsi hukum untuk memproses peradilan sendiri melalui Pengadilan Negeri di Indonesia, atau menyerahkan pelaku kepada otoritas China melalui mekanisme ekstradisi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan skema Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006.

Secara keseluruhan, pemerasan seksual lintas negara merupakan bentuk nyata Kejahatan Transnasional Terorganisir yang memerlukan harmonisasi hukum domestik dan internasional. Walaupun asas par in parem non habet imperium menghalangi negara asing melakukan tindakan penegakan hukum fisik di wilayah Indonesia, hak mengadili tetap dapat dipertemukan secara sah melalui kerja sama ekstradisi dan bantuan hukum antarnegara tanpa melanggar kedaulatan wilayah masing-masing negara.

_az_


`

Posted by adrianizulivan Posted on 1:53:00 AM | No comments

Dialektika Keabsahan Wakaf Lisan dan Resolusi Sengketa

Pertentangan paling tajam antara fikih klasik dan hukum positif terlihat pada persoalan status wakaf lisan tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW).


Fikih muamalah berakar pada mazhab hukum alam transendental, di mana keabsahan perbuatan hukum semata-mata ditentukan oleh pemenuhan syarat substantif-materiil. Wakaf lisan di hadapan saksi dianggap telah sah dan mengikat sejak ikrar diucapkan, sehingga hak milik individu serta-merta berpindah menjadi milik publik. Dokumentasi tertulis dalam fikih tradisional hanyalah instrumen sekunder pembantu pengingat.


Sebaliknya, hukum positif Indonesia menganut positivisme hukum yang mengedepankan legalitas formal-administratif demi kepastian hukum dan perlindungan pihak ketiga. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam, ikrar lisan yang tidak dicatatkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mengalami kerentanan hukum karena hak keperdataan tanah masih tercatat atas nama pribadi di BPN.


Jika terjadi penolakan dari ahli waris, pihak Nazhir tidak boleh melakukan eksekusi sepihak. Nazhir harus mengajukan permohonan penetapan wakaf ke Pengadilan Agama. Kesaksian lisan diuji di persidangan sebagai alat bukti saksi, dan putusan hakim Pengadilan Agama akan mengonfirmasi validitas materiil wakaf tersebut menjadi legalitas formal. Putusan inilah yang menjadi dasar bagi PPAIW untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Susulan guna proses sertifikasi di BPN.


_az_


`

Posted by adrianizulivan Posted on 1:48:00 AM | No comments

Dekonstruksi Normatif dan Kodifikasi Modern Hukum Islam di Indonesia

 `


Perkembangan pemikiran hukum Islam senantiasa berhadapan dengan ketegangan dialektis antara teks syariat yang konstan dengan realitas sosial yang terus berubah. Pemahaman tekstual yang kaku kerap menjebak doktrin keagamaan dalam ruang ahistoris. Sementara itu, tata kelola negara modern menuntut transformasi dari hukum privat murni menjadi hukum positif yang terkodifikasi.


Dua persoalan fundamental muncul dalam diskursus kontemporer. Pertama, bagaimana membaca teks Al-Qur'an dan Hadis secara hermeneutis agar responsif terhadap isu modern seperti regulasi kesehatan. Kedua, bagaimana menjembatani pertentangan antara fikih muamalah klasik yang berbasis validitas materiil substantif dengan hukum positif nasional yang mengedepankan legalitas formal-administratif.


Rekonstruksi Epistemologi Sumber Hukum dan Maqasid Syariah

Pendapat yang membatasi hukum Islam hanya pada Al-Qur'an serta menolak Hadis dan Ijtihad mencerminkan kegagalan pemahaman hermeneutika teks. Al-Qur'an merumuskan norma hukum mayoritas dalam bentuk prinsip umum dan abstrak. Mengisolasi Al-Qur'an dari Hadis sama halnya memotong konteks historis-aplikatif teks tersebut.


Hadis berfungsi sebagai struktur interpretatif terautorisasi yang mentransformasikan prinsip abstrak Al-Qur'an menjadi norma konkret. Sementara itu, Ijtihad menjembatani jurang antara keterbatasan teks dan tidak terbatasnya peristiwa hukum baru melalui metode Qiyas, Maslahah Mursalah, dan Urf. Konstruksi tiga tingkat ini terwujud dalam Surah An-Nisa ayat 59 dan dialog Rasulullah bersama Mu'adz bin Jabal.


Untuk isu kontemporer yang tidak tersurat dalam teks, seperti Kawasan Tanpa Rokok, penafsiran bergeser dari harfiah menuju teleologis berbasis Maqasid Syariah. Hermeneutika ini mengeksplorasi rasio legis (illat) serta tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Konsensus medis menetapkan bahaya asap rokok, sehingga larangan merokok di area umum terjustifikasi oleh prinsip Perlindungan Jiwa (Hifzh an-Nafs) dan Perlindungan Harta (Hifzh al-Mal). Dalam hukum positif, hal ini diwujudkan melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.


_az_


`


Posted by adrianizulivan Posted on 1:43:00 AM | No comments

Pengakuan Hak Ulayat dan Sengketa Agraria Suku Anak Dalam

`

Konflik pertanahan antara masyarakat adat dan korporasi kerap bersumber dari dualisme penafsiran atas penguasaan tanah. Kasus Suku Anak Dalam di Tebing Tinggi memperlihatkan belum optimalnya perlindungan tanah ulayat seluas 2.500 hektar yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit PT Lonsum.


Kesepakatan pola kemitraan inti-plasma tahun 1995–1996 tidak kunjung memberikan manfaat ekonomi bagi warga adat. Hal ini mengakibatkan terdesaknya ruang hidup Suku Anak Dalam.


Konstruksi Pengakuan Tanah Adat Menurut UUPA

Pengakuan tanah ulayat dalam hukum nasional diatur secara limitatif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 3 UUPA menerapkan prinsip pengakuan bersyarat.


Hak ulayat diakui sepanjang masih nyata ada, sesuai kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 5 UUPA mempertegas bahwa hukum agraria nasional mendasarkan diri pada hukum adat.


Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 memberikan pedoman pendaftaran tanah ulayat untuk mengatasi kendala pembuktian batas kolektif.


Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memperkuat posisi hukum adat dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi Hutan Negara, sehingga memberikan dasar klaim sah bagi warga adat.


Peran Hukum Adat dalam Resolusi Sengketa Agraria

Hukum adat memiliki fungsi strategis sebagai basis argumentasi dan sarana pemulihan hak Suku Anak Dalam. Pertama, ingatan kolektif tetua adat dan penanda alamiah diakui sebagai bukti penguasaan fisik yang sah.


Kedua, hukum adat memandang janji kemitraan inti-plasma sebagai ikatan moral dan yuridis untuk menuntut hak alokasi plasma seluas 1.100 hektar.


Ketiga, hukum adat mengedepankan musyawarah restoratif guna mengembalikan keseimbangan sosial dan lingkungan yang terganggu.


Agar berfungsi optimal dalam hukum modern, formalisasi melalui Peraturan Daerah menjadi langkah krusial untuk sertifikasi tanah ulayat. Landasan hukum UUPA dan Putusan MK menjadi kunci penuntasan sengketa secara adil.


_az_


`


Posted by adrianizulivan Posted on 1:41:00 AM | No comments

Kepatuhan Sistem Barter di Pasar Mambunibuni Fakfak

`

Keberadaan transaksi barter di Pasar Mambunibuni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menjadi objek kajian hukum adat yang sangat menarik. Seluruh operasional pasar tunduk pada tata cara adat di bawah kepemimpinan Kepala Pasar Baltasar Hegemur.


Ciri utama yang paling menonjol dalam transaksi ini adalah ciri komunal yang berkelindan erat dengan ciri magis-religius. Pasar ini mengutamakan keseimbangan sosial dengan mempertemukan masyarakat pesisir penyedia ikan dan masyarakat darat penyedia hasil kebun.


Prosesi pembukaan menggunakan bahasa daerah dan ketergantungan pada instruksi pimpinan adat menunjukkan dimensi sakral yang mengikat warga secara normatif. Kepala pasar berperan menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial di wilayah tersebut.


Karakter Hukum Adat

Praktik barter di Pasar Mambunibuni mencerminkan berbagai karakter hukum adat menurut Ter Haar dan Van Vollenhoven. Pertama, karakter kontan dan tunai di mana pertukaran barang terjadi seketika di tempat tanpa utang-piutang.


Kedua, karakter konkret dan visual yang ditunjukkan oleh kehadiran fisik para pihak serta pertukaran nyata bahan pangan. Perjanjian tidak didasarkan pada janji abstrak, melainkan tindakan nyata.


Ketiga, karakter tidak tertulis karena jadwal operasional dan frasa komando pembukaan ditaati secara konsisten meski tanpa Peraturan Daerah. Keempat, penerapan Teori Keputusan lewat legitimasi kepemimpinan Kepala Pasar.


Eksistensi pranata adat ini dilindungi oleh Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Keberlakuannya juga didukung oleh UU Otonomi Khusus Papua dan UU Desa Adat.


Secara hukum perdata nasional, transaksi barter ini memenuhi pasal tukar-menukar (Pasal 1541 KUHPerdata) serta keabsahan perjanjian berbasis konsensus (Pasal 1338 jo. 1320 KUHPerdata).


_az_


`

Posted by adrianizulivan Posted on 1:38:00 AM | No comments

Ritual Rambu Solo dalam Perspektif Hukum Adat Toraja

`

Hukum adat di Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Dalam tata hukum nasional, hukum adat diakui eksistensinya sepanjang masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat.


Salah satu ritus menonjol di Indonesia adalah ritual Rambu Solo pada masyarakat adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara pemakaman ini dilaksanakan saat matahari terbenam untuk mengantarkan arwah menuju alam roh.


Selama prosesi Rambu Solo belum terpenuhi, jenazah disikapi layaknya orang sakit yang tetap dirawat dan disediakan makanan. Ritual ini menguji status keilmuan hukum adat serta keterkaitannya dengan perundang-undangan positif.


Status Rambu Solo dalam Sistem Hukum Adat Toraja

Berdasarkan teori hukum adat, Rambu Solo memenuhi syarat sebagai hukum adat yang berlaku pada masyarakat Toraja. Corak magis-religius terlihat dari kepercayaan Aluk Todolo bahwa transisi dari orang sakit menjadi almarhum hanya sah secara kosmis melalui ritual ini.


Karakter komunal tecermin dari keterlibatan seluruh kerabat, pemangku adat, dan rumpun tongkonan. Sementara aspek konkret diwujudkan lewat tindakan nyata berupa pemotongan hewan kurban dan pembagian daging.


Menurut Teori Keputusan Adat dari Ter Haar, Rambu Solo dijalankan berdasar stratifikasi sosial dan penetapan To Parengnge'. Hal ini menjadikannya norma wajib yang dipatuhi masyarakat setempat.


Kedudukan Rambu Solo dijamin secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Norma ini juga dilindungi oleh UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai objek pemajuan kebudayaan.


Unsur Hukum Adat Formal yang Tidak Terpenuhi

Kendati mengikat secara sosiokultural, Rambu Solo tidak memenuhi beberapa unsur dogmatik hukum adat formal. Unsur utama yang tidak terpenuhi adalah ketiadaan sanksi hukum adat yang tegas.


Jika keluarga belum mampu melangsungkan Rambu Solo, tidak ada denda atau hukuman fisik dari fungsionaris adat. Konsekuensi yang muncul murni bersifat sanksi sosial, moral, dan spiritual.


Selain itu, Rambu Solo merupakan ritual siklus hidup, bukan instrumen penyelesaian sengketa hukum antarwarga. Ketiadaan unsur sengketa ini membedakannya dari mekanisme peradilan adat.


Negara pun tidak dapat memaksa seseorang untuk melangsungkan ritual ini. Penundaan Rambu Solo karena alasan ekonomi tidak dikategori sebagai pelanggaran hukum pidana adat menurut Pasal 2 KUHP Baru.


_az_



`







Posted by adrianizulivan Posted on 1:16:00 AM | No comments

Ketika Suara Pembela Lingkungan Diteror Pasal Karet

Pembelajaran dari Kasus Daniel Tangkilisan di Karimunjawa


Keindahan Taman Nasional Karimunjawa, surga bahari yang dilindungi, ternyata menyimpan cerita kelam tentang ancaman terhadap kelestarian alam dan pembungkaman partisipasi warga. Aktivitas tambak udang intensif ilegal yang membuang limbah berbahaya secara langsung ke laut telah merusak terumbu karang serta mencemari kawasan permukiman penduduk. Di tengah krisis ekologi tersebut, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang anggota koalisi #SaveKarimunjawa, menyuarakan kritik sosial melalui media sosial dengan mengunggah video kondisi kerusakan pantai Karimunjawa. Namun, aksi penolakan atas perusakan lingkungan ini justru berbuah kriminalisasi. Daniel dilaporkan ke pihak kepolisian oleh kelompok pendukung tambak dengan tuduhan ujaran kebencian.


Kasus yang menimpa Daniel merupakan contoh nyata fenomena Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), yaitu tindakan hukum atau pidana yang ditujukan untuk membungkam kritik serta partisipasi publik dalam membela kepentingan umum. Dalam proses peradilan di tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum menuntut Daniel 10 bulan penjara. Pengadilan Negeri Jepara melalui Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa kemudian menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta menggunakan pasal karet Undang-Undang ITE, yaitu Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2). Putusan PN Jepara ini mengabaikan fakta utama bahwa tindakan Daniel dilandasi oleh semangat pembelaan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat, bukan motif kebencian SARA.


Padahal, sistem hukum Indonesia secara tegas telah menyediakan mekanisme perlindungan Anti-SLAPP untuk membentengi pejuang lingkungan dari kriminalisasi. Jaminan tersebut tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Norma ini makin diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang memerintahkan hakim untuk memeriksa keberlakuan Anti-SLAPP terlebih dahulu dan membebaskan terdakwa atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) jika terdakwa adalah pembela lingkungan, serta didukung oleh Pedoman Kejaksaan RI Nomor 236 Tahun 2024.


Menghadapi vonis bersalah dari PN Jepara, koalisi masyarakat sipil mengonsolidasikan strategi jalur ganda. Pada jalur dalam, tim advokasi hukum dari YLBHI, LBH Semarang, dan WALHI menyusun memori banding berbasis regulasi Anti-SLAPP, yang diperkuat oleh penyerahan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan dari koalisi akademisi dan pakar hukum. Sementara pada jalur luar, gelombang solidaritas publik digalang melalui petisi daring, aksi publik, serta kampanye media massa dan digital dengan tagar #SaveKarimunjawa dan #FreeDanielTangkilisan untuk mengawal objektivitas proses peradilan.


Sinergi dan pengawasan publik ini akhirnya membuahkan hasil manis di tingkat banding. Melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG, Majelis Hakim Banding membatalkan putusan PN Jepara dan memutus melepaskan Daniel Tangkilisan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging). Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT Semarang secara tegas menyatakan bahwa tindakan Daniel merupakan bentuk partisipasi sah warga negara yang dilindungi Pasal 66 UU PPLH dan PERMA No. 1 Tahun 2023, serta menegaskan bahwa unggahan kritik lingkungan tidak dapat dikategorikan sebagai pidana ujaran kebencian berbasis SARA.


Kemenangan Daniel di tingkat banding menjadi angin segar sekaligus preseden hukum yang amat penting bagi penegakan norma Anti-SLAPP di Indonesia. Kendati demikian, kasus ini menyisakan refleksi kritis akan pentingnya pembenahan di tingkat aparat penegak hukum dasar. Kaku dan positivistiknya pemahaman kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tingkat pertama menandakan perlunya pelatihan intensif Anti-SLAPP bagi aparat penegak hukum agar pejuang lingkungan tidak perlu merasakan dinginnya jeruji besi terlebih dahulu. Selain itu, solidaritas kolaboratif masyarakat sipil yang berbasis data fakta terbukti menjadi benteng utama dalam menjaga ruang demokrasi dan kelestarian ekosistem dari kesewenang-wenangan pemilik modal.


_az_


Posted by adrianizulivan Posted on 12:50:00 AM | No comments

Strategi Konvergensi Media: Cara Tempo Bertransformasi di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita mengonsumsi berita secara fundamental. Media cetak yang dulu menjadi sumber utama kini harus berbagi panggung bahkan menyerahkan tongkat estafet kepada platform digital. Di tengah disrupsi ini, bagaimana media arus utama bertahan tanpa kehilangan taji jurnalismenya?


Studi kasus menarik datang dari PT Tempo Inti Media Tbk, entitas media independen di Indonesia yang berhasil melakoni transformasi digital secara komprehensif.


Dari Lembaran Majalah hingga Ekosistem Siber

Kisah Tempo bermula pada 6 Maret 1971 lewat edisi perdana Majalah Berita Mingguan Tempo yang diprakarsai oleh Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, dan jurnalis senior lainnya. Sejak awal, Tempo membangun reputasinya lewat jurnalisme investigatif yang lugas, analisis sosiopolitik yang tajam, serta gaya penulisan naratif-sastra (literary journalism).


Sikap kritis ini bukan tanpa risiko. Pada masa Orde Baru, Tempo sempat mengalami tindakan represif berupa pembredelan pada tahun 1982 dan 24 Juni 1994. Peristiwa pembredelan 1994 justru menjadi titik balik sejarah yang mempercepat solidaritas kebebasan pers nasional hingga era Reformasi.


Pasca-1998, Tempo memperkuat fondasi bisnisnya dengan melantai di Bursa Efek Indonesia (go public) dan meluncurkan koran harian Koran Tempo pada 2001. Namun, menghadapi pergeseran zaman, Tempo melakukan langkah berani: menata ulang model bisnis dari berbasis cetak konvensional menuju ekosistem media siber terintegrasi.


Portofolio digital yang dikelola saat ini meliputi:

  1. Tempo.co: Platform berita digital untuk sajian informasi real-time, analisis mendalam, dan laporan investigasi.
  2. Aplikasi Majalah Tempo: Layanan e-paper berbasis langganan berbayar untuk majalah dan harian digital.
  3. Kanal YouTube Tempodotco: Olahan isu publik dan investigasi dalam format video/podcast interaktif, salah satunya melalui program populer Bocor Alus Politik.
  4. Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT): Unit riset dan pangkalan data jurnalisme bagi publik akademik maupun korporat.


3 Pilar Strategi Konvergensi Media Tempo

Konvergensi media bukan sekadar mengunggah tulisan cetak ke situs web, melainkan perubahan mendalam pada budaya produksi dan konsumsi informasi. Dalam perjalanannya, strategi Tempo dapat dibedakan melalui tiga sudut pandang teori komunikasi:


1. Konvergensi Teknologi & Budaya (Henry Jenkins)

Menurut Henry Jenkins, konvergensi mencakup aliran konten di berbagai platform, kerja sama antar-industri, dan perilaku migrasi khalayak.

Tempo menerapkan konsep single newsroom di dapur redaksinya. Para jurnalis tidak lagi bekerja terkotak-kotak untuk media cetak atau digital saja. Satu temuan hasil investigasi diolah ulang (content repurposing) menjadi artikel real-time di Tempo.co, edisi majalah digital, infografis media sosial, hingga tayangan audio-visual. Keputusan penghentian cetak fisik Koran Tempo yang sepenuhnya beralih ke format aplikasi digital juga merespons budaya partisipatif publik yang menginginkan akses serba praktis via ponsel pintar.


2. Logika Media Siber & Mediatisasi (Stig Hjarvard)

Teori Mediatisasi menjelaskan bagaimana lembaga media dan publik beradaptasi dengan media logic, yaitu kecepatan, daya tarik visual, dan interaktivitas. 

Implementasi nyata strategi ini terlihat pada program Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco. Hasil investigasi politik yang biasanya panjang dan terkesan kaku disajikan ulang lewat percakapan kasual, santai, dan kemasan visual yang dinamis tanpa mengorbankan fakta maupun etika jurnalistik. Langkah ini seolah "membuka pintu dapur redaksi" ke panggung diskusi publik.


3. Networked Agenda Setting (Shaw & McCombs)

Di era digital, penentuan agenda publik tidak lagi berjalan satu arah dari media ke pembaca. Terjadi fenomena networked agenda setting, yaitu interaksi antara media arus utama, media sosial, dan respons warganet.

Tempo memanfaatkan dinamika ini secara strategis: laporan investigasi korupsi di Majalah Tempo dipecah menjadi potongan klip pendek di Instagram, TikTok, dan X (Twitter). Penyebaran terencana ini memicu trending topic di media sosial, yang pada akhirnya memperkuat desakan agenda publik dan memaksa pemangku kebijakan untuk memberikan tanggapan resmi.


Memperkuat Jurnalisme Investigatif di Era Siber

Langkah konvergensi yang dilakukan PT Tempo Inti Media Tbk membuktikan bahwa transformasi digital tidak harus mengorbankan kualitas jurnalisme. Transformasi ini tidak hanya membantu perusahaan menjaga relevansi bisnis di segmen pembaca muda, tetapi juga memperluas dampak kontrol sosial publik (public oversight).


Laporan investigasi kini tidak lagi mengendap di lembaran kertas yang terbatas, melainkan bergema lebih cepat dan luas melalui jaringan digital. Rekam jejak Tempo menjadi bukti bahwa kedalaman jurnalisme (in-depth journalism) dan kemajuan teknologi digital bisa berjalan beriringan untuk mengawal demokrasi.


_az_

Tuesday, August 18, 2026

`

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Kajian Law, Society, and Justice (LSJ) FH UGM serta koalisi masyarakat sipil menggelar Eksaminasi Publik terhadap putusan tahanan politik (tapol) Magelang pada Selasa, 18 Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan publik yang objektif dan ilmiah terhadap kasus pidana unjuk rasa Agustus 2025 yang menjerat Muhammad Azhar Fauzan, Purnomo Yogi Antoro, dan Enrille Championy Geniosa.


Eksaminasi ini menguji Putusan PN Magelang dan dikaustkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menyatakan ketiga terdakwa bersalah. Vonis tersebut dinilai janggal karena di seluruh Indonesia, tidak ada kasus penghasutan tanpa pengrusakan yang diputus bersalah selain perkara tapol Magelang. Ketiga terdakwa yang kini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung menegaskan bahwa protes mereka merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang sah secara hukum.


Direktur LBH Yogyakarta, Kharisma Wardhatul Khusniah, menegaskan bahwa eksaminasi publik penting untuk menguji kepatuhan peradilan pada prinsip keadilan. "Eksaminasi publik ini dimaksudkan untuk menilai kualitas pertimbangan hukum sekaligus sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap produk penegakan hukum yang dilakukan secara objektif, ilmiah, dan bertanggung jawab," tegas Kharisma.


Ahli hukum Ahmad Sofian menilai terjadinya kekeliruan penerapan hukum atau error of law dalam penilaian fakta oleh majelis hakim. "Persoalan perkara ini bukan semata-mata soal kekurangan pembuktian, melainkan rangkaian error of law yang memengaruhi cara fakta dinilai. Karena unsur esensial harus dinilai berdasarkan konstruksi hukum yang benar, kesimpulan bersalah terhadap masing-masing Terdakwa tidak memperoleh dasar ratio decidendi yang cukup kuat untuk dipertahankan," jelasnya.


Sementara itu, Azhar selaku salah satu terdakwa berharap eksaminasi ini membuka mata hakim Mahkamah Agung. "Para ahli sudah menjelaskan berdasar keilmuannya, bahwa perkara ini tidak layak diputus bersalah," ujar Azhar.


Agenda eksaminasi ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan setahun peristiwa Prahara Agustus 2025 yang digelar di pelbagai kota hingga puncak peringatan tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan.


_az_



`



  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata