`
Membicarakan soal hubungan antara pemerintah dan pekerja atau buruh di Indonesia, ceritanya panjang dan penuh liku. Hubungan ini tidak pernah berjalan mulus begitu saja. Posisi buruh selalu bergeser mengikuti siapa yang sedang berkuasa dan aturan main apa yang sedang berlaku di negeri ini.
Memahami dinamika sejarah ini sebenarnya bukan cuma soal mengingat masa lalu. Lebih dari itu, kita jadi bisa melihat kenapa hari ini buruh sering turun ke jalan dan kenapa aturan ketenagakerjaan selalu jadi topik panas di ruang publik.
Dari Kolonial ke Awal Kemerdekaan
Mundur jauh ke belakang pada masa penjajahan Belanda, posisi buruh benar-benar berada di titik terendah. Pemerintah kolonial kala itu jelas lebih berpihak pada pemilik modal dan pengusaha. Aturan seperti Poenale Sanctie dan kontrak kerja paksa membuat pekerja nyaris tidak punya ruang bernapas karena sangat eksploitatif.
Namun, tekanan ini justru memicu lahirnya kesadaran untuk melawan, yang ditandai dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam pada 1903 sebagai tonggak awal pergerakan buruh. Situasi makin kelam saat Jepang masuk dan menerapkan sistem kerja paksa romusha yang sangat brutal tanpa mempedulikan hak dasar manusia.
Angin segar baru berembus setelah Indonesia merdeka. Pemerintah mulai menempatkan buruh sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa lewat lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Perburuhan. Di masa ini, serikat buruh seperti SOBSI dan kemudian FBSI mulai tumbuh untuk memperjuangkan nasib pekerja secara lebih terorganisir.
Era Reformasi hingga Kini
Masuk ke era reformasi, kedudukan pekerja makin diakui secara hukum. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dijamin dengan lebih terbuka. Namun, kebebasan ini bukan berarti masalah selesai. Tantangan baru muncul dalam bentuk upah murah, sistem kerja kontrak, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja sepihak.
Dalam beberapa tahun terakhir, tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh kembali memanas lewat hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kebijakan ini memicu gelombang demonstrasi besar-besaran pada 2020 hingga 2021 karena dinilai merugikan pekerja, mulai dari soal formula kenaikan upah yang tipis hingga fleksibilitas kontrak kerja.
Di tengah ketegangan itu, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penyeimbang dengan membatalkan sejumlah pasal bermasalah demi melindungi hak konstitusional warga negara. Pemerintah pun akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai perbaikan atas aturan Cipta Kerja, yang mencoba menata ulang ketentuan soal perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya atau outsourcing, hingga jaminan pesangon.
Menurut catatan Khoirul dalam tulisannya di tahun 2024, perubahan regulasi ini menunjukkan bahwa relasi antara negara dan pekerja terus mencari titik temu yang adil. Sejalan dengan itu, Pratami dan rekan-rekannya dalam kajian hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2023 juga menekankan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pekerja sesuai undang-undang adalah kunci utama agar hubungan kerja tidak timpang.
Perjalanan panjang hubungan pemerintah dan buruh membuktikan bahwa kesejahteraan pekerja tidak pernah datang sebagai hadiah cuma-cuma. Setiap perbaikan aturan, mulai dari penghapusan kerja paksa hingga revisi undang-undang ketenagakerjaan modern, selalu lahir dari proses dialog yang panjang dan perjuangan di lapangan. Harapannya negara punya tanggung jawab besar untuk memastikan aturan yang dibuat tidak hanya ramah bagi investasi, tetapi juga tetap memanusiakan pekerja sebagai penggerak utama ekonomi bangsa.
_az_
`







