`
Secara hitam di atas putih, aturan negara kita sebenarnya sudah cukup tegas melarang pekerja anak. Namun, kalau kita menengok ke lapangan, kenyataannya sering kali jauh berbeda dari teks undang-undang. Anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah masih saja mudah ditemui ikut mencari nafkah, entah di kebun, pasar, maupun industri rumahan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah sistem ketenagakerjaan kita benar-benar sudah melindungi anak, ataukah aturan tersebut baru sekadar bagus di atas kertas?
Aturan Hukum
Jika bicara soal payung hukum, posisi Indonesia sebenarnya sudah sejalan dengan standar perlindungan anak internasional. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang pada Pasal 32 menegaskan hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya.
Aturan itu kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 68, pengusaha dilarang keras mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Bahkan, Pasal 74 melarang pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang mengancam keselamatan dan moral, lengkap dengan ancaman sanksi pidana serta administratif pada Pasal 183 juncto Pasal 190.
Sebagaimana dicatat oleh Farhan dalam kajian hukumnya tahun 2019, kerangka hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memberikan perlindungan normatif yang memadai bagi anak.
Realitas Lapangan
Sayangnya, aturan yang rapi belum tentu menjamin pelaksanaan yang mulus. Data dari laporan Organisasi Buruh Internasional atau ILO tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta anak usia 10 hingga 17 tahun di Indonesia bekerja di sektor pertanian tembakau. Sebagian besar bahkan sudah mulai bekerja sejak usia 12 tahun saat musim tanam tiba, sehingga rentan mengalami keracunan nikotin yang berdampak pada perkembangan otak mereka.
Laporan UNICEF juga mencatat sekitar 2,9 juta anak terlibat dalam berbagai pekerjaan berbahaya, mulai dari sektor perikanan hingga perkebunan kelapa sawit, di mana anak-anak ikut terpapar pestisida dan mengangkat beban berat. Belum lagi kasus dugaan eksploitasi anak di lingkungan hiburan seperti yang sempat mencuat pada mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Masalah utamanya sering kali berakar pada tekanan ekonomi keluarga serta lemahnya pengawasan pemerintah di sektor informal yang sulit dijangkau inspeksi rutin.
Pada akhirnya, kedudukan pekerja anak dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia memang sudah diatur sesuai prinsip perlindungan anak. Namun, hukum tidak bisa bekerja sendirian tanpa pengawasan yang ketat dan solusi nyata bagi kemiskinan keluarga. Selama perut masih lapar dan pengawasan di sektor informal masih longgar, aturan sekuat apa pun akan terus tertinggal di belakang realitas sosial.
_az_
`







