Monday, December 1, 2025

Posted by adrianizulivan Posted on 6:43:00 PM | No comments

Mengenal Jalur Penyelamatan Bisnis Lewat PKPU

`
Dalam dunia usaha, lilitan utang-piutang adalah risiko yang nyaris mustahil dihindari. Ketika arus kas macet dan perusahaan tak lagi sanggup membayar tagihan yang jatuh tempo, hukum Indonesia sebenarnya menyediakan dua jalur utama: menyatakan diri pailit atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Alih-alih langsung mengibarkan bendera putih dan membubarkan bisnis, banyak perusahaan memilih PKPU sebagai napas buatan. Langkah inilah yang ditempuh oleh CV Mandiri Tekstil saat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Bandung demi menyelamatkan operasional bisnisnya dari jurang kebangkrutan.

Secara historis, aturan kepailitan di Indonesia berakar panjang dari warisan hukum kolonial Belanda, yakni Faillissementsverordening yang diundangkan lewat Staatsblad 1905 No. 217. Aturan lawas ini bertahan hampir seabad sebelum akhirnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, lalu disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Sebagaimana diuraikan pakar hukum bisnis Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hukum Kepailitan (2002) serta Munir Fuady dalam Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (2005), tujuan utama hukum kepailitan bukanlah sekadar mematikan perusahaan debitur, melainkan menjamin kepastian hukum serta keadilan distribusi aset bagi para kreditur.

Di sinilah PKPU yang diatur dalam Pasal 222 hingga Pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 hadir sebagai jalan tengah yang jauh lebih manusiawi. Mekanisme ini memberi ruang jeda bagi perusahaan untuk menunda pembayaran utang sekaligus menyusun proposal rencana perdamaian (homologasi) bersama para kreditur.

Agar prosesnya adil, PKPU berdiri di atas empat prinsip dasar: iktikad baik dari debitur, perlakuan setara bagi semua kreditur tanpa diskriminasi (paritas creditorium), keseimbangan keadilan, serta efisiensi waktu agar sengketa tidak berlarut-larut.

Dalam kasus CV Mandiri Tekstil, Pengadilan Niaga Bandung mengabulkan permohonan PKPU dengan masa observasi selama 90 hari. Namun, praktik di lapangan tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Selama masa observasi itu, direksi dan para kreditur sempat terlibat tarik-menarik kepentingan terkait isi rencana perdamaian.

Untuk meyakinkan kreditur bahwa bisnisnya masih layak hidup, manajemen CV Mandiri Tekstil menyiapkan lima langkah penyehatan perusahaan secara terukur:

1. Melakukan restrukturisasi utang melalui negosiasi ulang jadwal pembayaran, perpanjangan tenor, hingga pemangkasan beban bunga.

2. Menjalankan efisiensi operasional dengan menekan biaya produksi dan mengoptimalkan kinerja tenaga kerja.

3. Meninjau ulang model bisnis agar strategi perusahaan kembali relevan dengan selera pasar.

4. Membuka pintu bagi investor baru lewat kemitraan strategis maupun penambahan modal.

5. Menyusun rencana pemulihan menyeluruh yang dilengkapi analisis SWOT dan proyeksi keuangan jangka panjang.

Seluruh langkah penyehatan ini wajib dijalankan secara transparan dengan melibatkan kreditur agar kepercayaan pasar kembali pulih.

Pada akhirnya, kasus CV Mandiri Tekstil menunjukkan bahwa reformasi hukum kepailitan lewat UU No. 37 Tahun 2004 berhasil membuka ruang penyelamatan bagi dunia usaha tanpa mengorbankan hak para kreditur.

Jadi, ketika sebuah perusahaan berada di ujung tanduk akibat tumpukan utang, mana yang lebih menguntungkan bagi semua pihak: langsung mempailitkan dan melelang asetnya dengan harga murah, atau memberi kesempatan kedua lewat jalur PKPU agar roda bisnis dan lapangan kerja tetap berputar?

_az_


`
Posted by adrianizulivan Posted on 6:39:00 PM | No comments

Cara Memaksa Eksekusi Putusan Pengadilan

`
Memenangkan gugatan di pengadilan sering kali baru setengah jalan dari perjuangan mencari keadilan. Masalah sesungguhnya kerap muncul ketika putusan sudah ketok palu dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tetapi pihak yang kalah justru pura-pura lupa dan enggan menjalankannya secara sukarela.

Situasi pelik inilah yang dihadapi oleh Rudi saat berhadapan dengan PT. Kurnia. Untungnya, hukum acara perdata tidak membiarkan kemenangan di atas kertas berakhir sia-sia.

Dalam hukum acara perdata, negara menyediakan mekanisme bernama eksekusi, yakni tindakan hukum pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah agar mematuhi isi putusan yang sudah final. Tahap pamungkas ini bisa langsung ditempuh Rudi karena PT. Kurnia tidak menunjukkan iktikad baik untuk menunaikan kewajibannya secara sukarela.

Namun, pengadilan tidak bergerak otomatis tanpa adanya permintaan. Untuk memulainya, Rudi harus menempuh prosedur administratif yang jelas dengan mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.

Dalam pengajuan itu, Rudi wajib melampirkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akta pemberitahuan putusan, serta akta permohonan pelaksanaan putusan. Setelah memastikan tidak ada lagi upaya hukum lain yang berjalan, Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan surat penetapan eksekusi.

Proses berikutnya tidak langsung berupa penyitaan brutal, melainkan dimulai dengan tahapan persuasif bernama aanmaning. Pada fase ini, juru sita pengadilan akan memanggil dan memberikan teguran resmi kepada PT. Kurnia agar melaksanakan isi putusan dalam tenggang waktu delapan hari.

Lantas, bagaimana jika masa peringatan delapan hari berlalu dan PT. Kurnia tetap membandel? Di titik inilah pengadilan mengeluarkan taringnya melalui eksekusi paksa yang disesuaikan dengan jenis putusannya, bisa berupa eksekusi riil penyerahan barang, pembayaran sejumlah uang, maupun pengosongan aset.

Jika perusahaan tersebut masih saja ngeyel dan menghalangi prosesnya, pengadilan berwenang melakukan langkah lanjutan berupa penyitaan aset hingga melelang barang-barang milik PT. Kurnia untuk melunasi kewajibannya. Pengadilan bahkan dapat menggandeng aparat kepolisian guna mengawal jalannya eksekusi di lapangan.

Tak berhenti di situ, sikap membangkang PT. Kurnia juga bisa berujung fatal secara hukum. Jika ketidakpatuhan tersebut dinilai mengandung unsur penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court), perusahaan bisa terjerat sanksi pidana maupun perdata tambahan, di luar hak Rudi untuk kembali menggugat ganti rugi atas kerugian akibat penundaan tersebut.

Pada akhirnya, mekanisme eksekusi hadir untuk memastikan bahwa putusan hakim bukanlah sekadar macan kertas tanpa wibawa, melainkan jaminan nyata atas kepastian hukum bagi warga negara.

Jadi, jika putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap saja masih berani diabaikan oleh pihak yang kalah, kira-kira seberapa panjang napas sebuah perusahaan untuk bertahan saat juru sita dan aparat mulai mengetuk pintu aset mereka?

_az_



`

Posted by adrianizulivan Posted on 6:36:00 PM | No comments

Mengenal Aturan Percobaan Kejahatan dan Perbarengan Pidana

`
Banyak orang mengira seseorang baru bisa dipenjara kalau kejahatannya sudah sukses dilakukan dan memakan korban. Padahal dalam hukum pidana Indonesia, baru mulai mencoba pun, lalu gagal karena ketahuan atau terhalang keadaan, pelakunya sudah bisa langsung diseret ke meja hijau.

Di sisi lain, bagaimana pula nasib pelaku kejahatan yang mengulang aksinya berkali-kali dengan modus serupa, seperti kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh Balmon? Mari kita bedah dua konsep penting dalam hukum pidana ini dengan bahasa yang lebih membumi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang belum selesai ini disebut sebagai percobaan tindak pidana atau poging. Berdasarkan Pasal 53 KUHP, seseorang tetap bisa dipidana jika memenuhi tiga syarat: sudah ada niat jahat, sudah mulai melakukan tindakan nyata, dan gagalnya perbuatan itu murni karena faktor di luar kehendaknya, bukan karena ia sadar lalu bertobat di tengah jalan.

Seperti dijelaskan oleh pakar hukum pidana Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana (2008), pemidanaan terhadap percobaan bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat sejak dini. Jika negara harus menunggu sampai kejahatan selesai dan korban berjatuhan baru bertindak, maka perlindungan hukum tentu sudah terlambat.

Meski begitu, hukum tidak lantas menghukum secara membabi buta. Guru besar hukum pidana Sudarto dalam karyanya Hukum dan Hukum Pidana (1986) mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan asas ultimum remedium, yakni menjadikan sanksi pidana sebagai obat terakhir.

Oleh sebab itu, Pasal 54 KUHP membatasi bahwa percobaan hanya berlaku untuk kategori kejahatan, bukan pelanggaran ringan. Ancaman hukumannya pun dipangkas, maksimal hanya dua pertiga dari ancaman pidana pokok kejahatan yang selesai dilakukan.

Lantas, bagaimana jika kejahatan itu bukan lagi sekadar percobaan, melainkan benar-benar tuntas dan dilakukan berulang kali? Di sinilah kita masuk ke kasus pemalsuan uang oleh Balmon.

Balmon tidak hanya mencetak uang palsu, tetapi juga menggunakannya untuk bertransaksi. Perbuatannya otomatis menjerat dua pasal berat sekaligus: Pasal 244 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan Pasal 245 KUHP tentang pengedaran uang palsu, yang masing-masing mengancam pidana penjara maksimal 15 tahun.

Menariknya, aksi Balmon dilakukan pada dua waktu berbeda, yakni pada 2 Februari 2020 sebanyak lima lembar, lalu diulang lagi pada 20 Februari 2020 senilai sepuluh juta rupiah. Dalam hukum pidana, situasi ini dikenal sebagai perbarengan tindak pidana atau concursus.

Sebagaimana diuraikan Andi Hamzah dalam buku Pengantar Hukum Pidana Indonesia (2005), ketika satu pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri (concursus realis), perhitungan hukumannya memiliki aturan main khusus agar tidak tumpang tindih.

Merujuk Pasal 65 KUHP, jika rangkaian perbuatan itu dipandang memiliki hubungan erat, hakim hanya menjatuhkan satu pidana terberat dengan ancaman maksimal ditambah sepertiga. Artinya, dari ancaman pokok 15 tahun penjara, Balmon terancam mendekam di balik jeruji besi hingga maksimal 20 tahun lamanya.

Pada akhirnya, struktur delik dalam hukum pidana dirancang begitu presisi untuk menutup celah bagi para pelaku kejahatan, baik yang baru sekadar mencoba maupun yang nekat mengulang perbuatannya berkali-kali.

Jadi, jika baru memulai langkah awal kejahatan saja sudah diintai ancaman bui dua pertiga maksimal, dan mengulang aksi yang sama justru melipatgandakan hukuman hingga dua dekade, masih ada yang berpikir hukum bisa diakali dengan alasan "kan baru coba-coba"?

_az_

`

Posted by adrianizulivan Posted on 6:23:00 PM | No comments

Gagal Kontrak: ​Dimaafkan versus Ganti Rugi

`
Dalam dunia bisnis, kontrak adalah kitab suci bagi pihak-pihak yang bersepakat. Namun, situasi di lapangan sering kali jauh lebih rumit daripada draf perjanjian yang ditandatangani di atas materai.

Ketika sebuah proyek mandek atau barang pesanan datang terlambat, muncul satu pertanyaan besar: apakah kejadian ini murni musibah yang dimaafkan hukum, atau justru kelalaian yang layak digugat ganti rugi?

Mari kita bedah dua kasus dalam hukum perdata berikut ini untuk melihat garis batas yang jelas antara force majeure dan wanprestasi.

Kasus pertama menimpa PT Konstruksi Jaya yang tengah menggarap proyek pembangunan gedung milik Pemerintah Kota. Di tengah jalan, gempa bumi besar menghantam wilayah tersebut, menghancurkan jalan akses sekaligus meluluhlantakkan material bangunan yang sudah disiapkan.

Akibatnya, proyek terhenti total dan mengalami keterlambatan. Dalam kacamata hukum perdata, situasi ini bukanlah bentuk ingkar janji atau wanprestasi, melainkan force majeure atau keadaan memaksa.

Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pihak yang berutang kewajiban tidak bisa dituntut ganti rugi apabila kegagalannya disebabkan oleh kejadian tak terduga di luar kendali dan kesalahannya. Gempa bumi adalah bencana alam yang mustahil dicegah manusia.

Lalu, bagaimana nasib material bangunan yang hancur akibat gempa? Mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Jika pembagian risiko tidak diatur spesifik dalam kontrak, berlaku aturan umum dalam Pasal 1237 KUH Perdata bahwa risiko baru beralih ke pembeli setelah barang diserahkan.

Sebab material tersebut masih berada di tangan PT Konstruksi Jaya dan belum diserahkan ke Pemerintah Kota, maka risiko kerusakan material tetap ditanggung kontraktor. Bedanya, karena pemicunya adalah gempa bumi, kontraktor dibebaskan dari kewajiban membayar denda atau ganti rugi keterlambatan sesuai Pasal 1245 KUH Perdata.

Menariknya, musibah ini juga tidak serta-merta membatalkan kontrak. Sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum perdata R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (2008), kontrak hanya gugur jika pelaksanaannya menjadi mustahil secara permanen. Selama gedung masih bisa dilanjutkan setelah kondisi pulih, kedua belah pihak cukup melakukan renegosiasi jadwal dan penyesuaian klausul berdasarkan asas keadilan.

Cerita berbeda dialami oleh PT Sinar Abadi dan PT Mitra Usaha dalam transaksi jual beli komersial. PT Sinar Abadi berjanji menyerahkan 500 unit mesin pendingin paling lambat 30 April 2025.

Namun hingga tenggat waktu tiba, baru 200 unit yang dikirim dengan alasan keterlambatan produksi. Alasan internal seperti gangguan produksi pabrik tentu tidak bisa berlindung di balik tameng force majeure.

Tindakan ini jelas masuk kategori wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Akibat ulah PT Sinar Abadi, PT Mitra Usaha gagal memenuhi tender pemerintah, kehilangan potensi keuntungan hingga Rp2 miliar, sekaligus tercoreng reputasinya.

Merujuk pada Pasal 1243 KUH Perdata, PT Mitra Usaha berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil tersebut setelah memberikan teguran atau somasi secara patut.

Seperti ditekankan oleh Salim HS dalam bukunya Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (2013) serta Munir Fuady dalam Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (2014), sengketa bisnis semacam ini sebenarnya bisa dicegah sejak meja perundingan.

Selain wajib memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal, sebuah kontrak bisnis harus mengunci detail krusial. Mulai dari spesifikasi jumlah barang, denda keterlambatan, batasan jelas mengenai force majeure, hingga mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Pada akhirnya, hukum perdata sangat adil dalam membedakan mana pelaku usaha yang benar-benar terhantam bencana dan mana yang sekadar mencari alasan atas ketidaksiapan operasionalnya.

Jadi, sebelum membubuhkan tanda tangan di atas kontrak kerja sama bernilai miliaran rupiah, sudahkah draf perjanjian Anda cukup kebal melindungi bisnis dari risiko tak terduga, atau justru masih penuh celah yang siap meledak sewaktu-waktu?

_az_


`

Posted by adrianizulivan Posted on 6:15:00 PM | No comments

PHK di Tengah Krisis: Teori Ekonomi Klasik Diuji Kenyataan

`
Dalam buku teks ekonomi klasik, manusia sering digambarkan sebagai makhluk super rasional yang selalu menghitung untung-rugi untuk memaksimalkan kepuasan pribadi. Konsep yang dikenal sebagai homo economicus ini menjadi fondasi bagi banyak teori pasar, termasuk gagasan "tangan tak terlihat" atau invisible hand.

Namun, teori yang tampak rapi di atas kertas sering kali gagap saat berhadapan dengan kenyataan pahit di lapangan. Bayangkan saja nasib Si A, seorang pekerja yang tiba-tiba terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat stagnasi ekonomi nasional. Sejauh mana rasionalitas individu bisa bertahan ketika sumber penghidupan mendadak hilang?

Ketika baru saja kehilangan pekerjaan, insting pertama Si A tentu saja bertahan hidup. Ia mulai mencari lowongan baru, mencoba merintis usaha kecil-kecilan, atau mengikuti pelatihan keterampilan.

Dalam kacamata Adam Smith lewat karya monumentalnya The Wealth of Nations (1776), langkah Si A ini adalah wujud nyata dari konsep invisible hand. Saat seseorang mengejar kepentingan pribadinya untuk bertahan hidup, secara tidak langsung ia ikut menggerakkan roda ekonomi umum.

Pandangan ini juga diamini oleh ekonom N. Gregory Mankiw dalam Principles of Economics (2021). Keputusan individu di pasar bebas, jika diambil secara rasional, dapat menciptakan nilai ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan alokasi sumber daya yang menguntungkan masyarakat luas.

Sayangnya, cerita tidak selalu berakhir manis seperti prediksi teori pasar bebas. PHK yang menimpa Si A justru memicu apa yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai deadweight loss. sebuah kerugian efisiensi akibat kegagalan atau ketidakseimbangan pasar.

Akibat pemecatan tersebut, potensi produktivitas Si A sebagai tenaga kerja terampil terbuang percuma. Di sisi lain, perusahaan kehilangan kontribusi pekerja berpengalaman, sementara daya beli Si A anjlok sehingga ikut melemahkan permintaan pasar secara keseluruhan.

Seperti dijelaskan Paul Krugman dan Robin Wells dalam buku Microeconomics (2018), deadweight loss memang kerap muncul saat terjadi pengangguran akibat resesi. Artinya, PHK terhadap Si A bukan sekadar musibah personal, melainkan kerugian ekonomi kolektif yang sulit pulih tanpa campur tangan kebijakan publik.

Dampaknya pun merembet jauh melampaui urusan isi dompet. Kehilangan pekerjaan perlahan menggerus harga diri, identitas, hingga akses Si A terhadap jaringan pertemanannya. Fenomena ini memicu fragmentasi sosial, yakni kondisi ketika kohesi masyarakat retak akibat melebarnya kesenjangan dan melemahnya solidaritas.

Sosiolog Zygmunt Bauman dalam bukunya Community: Seeking Safety in an Insecure World (2001) menyoroti bahwa dalam masyarakat modern yang semakin individualistik, kegagalan sistem ekonomi menyediakan jaminan sosial akan mendorong individu ke jurang keterasingan. Si A yang tadinya merupakan bagian penting dari roda produksi, kini mendadak terpinggirkan dan rentan mengalami eksklusi sosial.

Kisah Si A menjadi bukti nyata bahwa krisis ekonomi tidak pernah sekadar deretan angka statistik di layar berita. Rasionalitas individu dan mekanisme pasar saja terbukti tidak cukup sakti untuk menahan gempuran stagnasi ekonomi yang melahirkan inefisiensi dan keterasingan sosial.

Jadi, jika hukum pasar dibiarkan bekerja sendirian tanpa jaring pengaman sosial yang berpihak pada kelompok rentan, siapa yang sebenarnya sedang diselamatkan oleh "tangan tak terlihat" itu: masyarakat luas, atau hanya segelintir pemilik modal?

_az_


`

`
Dalam bisnis yang bersinggungan langsung dengan keselamatan nyawa manusia, seperti penjualan obat-obatan dan sediaan farmasi, ketidaktahuan terhadap aturan bukanlah tameng yang bisa menyelamatkan pelaku usaha dari jerat pidana.

Prinsip tegas inilah yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1707 K/Pid.Sus/2016 yang menjerat Yongky Salim, pemilik Toko Obat Noval di kawasan Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Kasus ini bermula ketika petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi di toko milik Yongky. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan dan menyita sejumlah besar produk obat-obatan serta obat tradisional ilegal yang dipasarkan tanpa izin edar resmi.

Barang bukti yang diamankan dari toko tersebut terbilang beragam. Petugas menyita tujuh jenis obat keras maupun impor tanpa izin edar; seperti Lipanthyl, Cialis, Ventolin Inhaler, Nangen Zengzhangsu, dan Liang Zhan Qi Tian; serta tiga jenis obat tradisional ilegal seperti PTC Caoshanhu, TCU, dan Sriti Cream Antiseptic.

Secara hukum, perbuatan menyimpan dan mengedarkan produk-produk tersebut melanggar ketentuan Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aturan ini secara eksplisit mengancam siapa saja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan sanksi pidana.

Di ruang persidangan, Yongky sempat berdalih bahwa ia tidak mengetahui adanya kewajiban mengurus izin edar bagi produk-produk yang dijual di tokonya.

Namun, majelis hakim menolak mentah-mentah pembelaan tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, alasan ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf untuk menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Perjalanan hukum perkara ini pun berjalan cukup panjang dan melewati seluruh jenjang peradilan secara lengkap.

Pada tingkat pertama melalui Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Januari 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Yongky terbukti bersalah. Majelis hakim menjatuhkan vonis enam bulan penjara serta denda sebesar Rp10 juta subsider satu bulan kurungan.

Merasa keberatan, Yongky mengajukan upaya banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 60/PID/2016/PT.DKI pada 24 Maret 2016 justru menguatkan putusan tingkat pertama tersebut sepenuhnya.

Tidak berhenti di situ, ia kembali menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung.
Seperti dijelaskan oleh pakar hukum acara pidana Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan di tingkat kasasi berfokus pada penilaian apakah pengadilan di bawahnya telah menerapkan hukum dengan tepat dan mengadili perkara sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam perkara Yongky ini, Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan banding sudah sesuai, baik secara formil berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun secara materiil.

Permohonan kasasi pun akhirnya ditolak pada 28 September 2016. Dengan penolakan ini, putusan resmi berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

Sebagaimana ditegaskan oleh R. Subekti dalam bukunya Hukum Acara Pidana, sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi dapat diganggu gugat melalui upaya hukum biasa dan wajib segera dieksekusi. 

Karena tidak ada catatan mengenai pengajuan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK), rangkaian proses hukum dianggap selesai dan terpidana harus menjalani hukumannya.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat keras bahwa di mata hukum, pura-pura lupa atau benar-benar tidak tahu aturan punya harga yang sama mahalnya.

Jadi, sebelum tergiur menjual produk kesehatan atau obat-obatan yang sekadar "katanya manjur" tanpa nomor registrasi resmi, ada baiknya bertanya pada diri sendiri: sudah siap berurusan dengan palu hakim demi keuntungan yang gak seberapa?


`
_az_

  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata