`
Mengurus legalitas tanah di Indonesia sering kali terbayang sebagai perjalanan panjang yang melelahkan. Tumpukan berkas, alur meja ke meja, hingga rasa khawatir soal ketidakpastian waktu membuat banyak orang ragu melangkah sendiri. Padahal, seluruh alur birokrasi permohonan pertanahan sebenarnya sudah dirancang secara berurutan untuk satu tujuan utama, yakni memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah sekaligus mencegah sengketa di kemudian hari.
Memahami alur kerja dan aturan mainnya membuat masyarakat tidak lagi buta saat berhadapan dengan layanan pertanahan.
Runtutan Langkah Mengurus Tanah di BPN
Secara garis besar, proses pengajuan permohonan hak atas tanah berjalan melalui tujuh tahapan utama. Langkah pertama dimulai dari pemohon yang mengumpulkan kelengkapan dokumen identitas diri serta bukti awal kepemilikan lahan, lalu mengisi formulir resmi yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Setelah berkas diajukan ke kantor pertanahan setempat, petugas akan turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi fisik serta batas-batas lahan secara langsung.
Tahap berikutnya adalah pengumuman publik, di mana informasi permohonan diumumkan secara terbuka untuk memberi kesempatan apabila ada pihak lain yang merasa keberatan atau memiliki klaim atas tanah tersebut. Jika tidak ada sanggahan hingga masa pengumuman berakhir, barulah pejabat berwenang mengambil keputusan untuk menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti hak yang sah.
Seluruh tahapan ini berdiri di atas payung hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai aturan induk, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk percepatan layanan dan tata cara pemberian hak, pemerintah juga mengaturnya lewat Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.
Mendobrak Citra
Selama bertahun-tahun, persepsi bahwa urusan tanah itu berbelit dan mahal kerap mendorong masyarakat memakai jasa perantara atau calo. Sebagaimana disoroti oleh Puspita Nirmala dalam Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik tahun 2021 serta buku Manajemen Pertanahan di Indonesia karya Sitorus tahun 2016, pembenahan tata kelola birokrasi sangat menentukan hadirnya keadilan agraria bagi warga.
Bukti bahwa birokrasi pertanahan bisa berubah pernah ditunjukkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat sejak 2014. Lewat komitmen pimpinan dan perubahan pola pikir pegawai dari sekadar penguasa berkas menjadi pelayan masyarakat, layanan diubah menjadi lebih cepat, transparan, dan jelas rincian biayanya. Hasilnya, warga mulai berani mengurus sertifikat secara mandiri tanpa lagi bergantung pada perantara. Sejalan dengan kajian Nugroho dan Rahmat dalam Jurnal Pertanahan tahun 2024 serta buku klasik Boedi Harsono tahun 2008 tentang Hukum Agraria Indonesia, keterbukaan informasi merupakan kunci utama agar administrasi pertanahan berjalan efektif.
Birokrasi pertanahan yang tertib pada dasarnya hadir untuk melindungi hak warga negara atas ruang hidupnya. Ketika aturan hukum dijalankan secara transparan dan petugas layanan terus berbenah meninggalkan cara-cara lama yang berbelit, mengurus sertifikat tanah bukan lagi perkara yang menakutkan, melainkan langkah pasti menuju rasa aman yang sah di mata hukum.
_az_
`







