Sunday, May 25, 2025

Posted by adrianizulivan Posted on 7:46:00 PM | No comments

Aturan Upah dan Kenyataan Lapangan

`
Urusan gaji atau upah selalu jadi topik paling sensitif dalam dunia kerja. Bagi pekerja, upah adalah penopang hidup utama keluarga. Sementara bagi perusahaan, upah merupakan komponen biaya operasional yang harus dihitung cermat. Di titik inilah pemerintah hadir lewat kebijakan pengupahan agar kedua kepentingan tersebut tidak saling bertabrakan dan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga.

Meski aturan main sudah disusun berlapis, implementasi kebijakan upah oleh perusahaan di lapangan ternyata masih menyisakan banyak cerita.

Tujuan Aturan Pengupahan
Secara hukum, pemerintah sudah memagari hak upah pekerja melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan teknisnya kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, termasuk kewajiban menyusun struktur dan skala upah berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017.

Sebagaimana dicatat oleh Nasuha dalam jurnal ketenagakerjaan tahun 2022, penetapan upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Selain itu, kajian Dewan Pengupahan Nasional pada tahun 2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 juga menegaskan bahwa penerapan struktur dan skala upah yang proporsional dapat mengurangi ketimpangan sosial sekaligus mendorong pekerja untuk bekerja lebih produktif.

Ketika Aturan Terbentur Realitas
Sayangnya, kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan upah belum sepenuhnya merata. Praktik pembayaran upah di bawah standar minimum maupun pemotongan gaji sepihak masih kerap terjadi. Kasus nyata pernah terjadi di Surabaya pada 2017, ketika Direktur PT Panca Puji Bangun dijatuhi hukuman penjara satu tahun karena terbukti membayar 35 karyawannya jauh di bawah standar upah minimum yang berlaku.

Contoh lain mencuat pada 2021 saat puluhan pekerja KFC yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia menggelar aksi protes di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan akibat kebijakan pemotongan upah sebesar 30 persen. Sejalan dengan analisis Chadijah dan Salomo dalam tulisan mereka tahun 2021 mengenai kebijakan pengupahan, dinamika regulasi sering kali memicu gesekan apabila pengawasan dari pemerintah tidak berjalan seimbang dengan perlindungan bagi pekerja.

Kebijakan pengupahan yang baik pada dasarnya menguntungkan semua pihak karena pekerja yang sejahtera akan melahirkan produktivitas yang tinggi bagi perusahaan. Agar aturan ini tidak berhenti sebagai formalitas dokumen semata, pengawasan yang konsisten dan dialog yang jujur antara pengusaha, pekerja, serta pemerintah harus terus dijaga agar keadilan ekonomi benar-benar dirasakan di meja makan setiap keluarga pekerja.

_az_



`

Posted by adrianizulivan Posted on 7:42:00 PM | No comments

Kena PHK Sepihak? Ini Langkah yang Bisa Diambil

`
Dipecat secara tiba-tiba tanpa kejelasan tentu jadi mimpi buruk bagi siapa pun yang menggantungkan hidup dari gaji bulanan. Selain bikin pusing soal keuangan rumah tangga, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak sering kali memicu stres dan rasa tidak berdaya. Padahal, secara aturan, perusahaan tidak bisa seenaknya memberhentikan pekerja begitu saja tanpa prosedur yang sah.

Saat berada di posisi ini, sikap tenang dan tahu langkah hukum yang tepat adalah kunci utama agar hak-hak pekerja tidak hilang begitu saja.

Memahami Hak Hukum 
Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, PHK bukanlah keputusan satu arah dari perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap rencana PHK wajib dirundingkan terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Jika perundingan tidak menemui kata sepakat, PHK baru sah setelah ada penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sebagaimana dicatat oleh Wibowo dan Herawati dalam kajian hukumnya tahun 2021, PHK sepihak yang dilakukan tanpa menempuh prosedur tersebut berstatus batal demi hukum, sehingga pengusaha tetap berkewajiban mempekerjakan kembali dan membayar upah pekerja. Di sisi lain, Aponno dan Arifiani pada tahun 2021 juga menyoroti bahwa dampak sosial dan psikologis dari kehilangan pekerjaan mendadak sangat berat, sehingga pekerja perlu segera mencari pendampingan dari serikat pekerja maupun lembaga bantuan hukum.

Langkah yang Bisa Ditempuh Pekerja
Ketika surat PHK sepihak datang, langkah pertama yang harus dilakukan pekerja adalah menolak menandatangani surat persetujuan PHK jika isinya merugikan, lalu segera mengumpulkan bukti-bukti hubungan kerja seperti kontrak, slip gaji, dan riwayat absensi. Selanjutnya, pekerja bisa mengajak perusahaan melakukan perundingan bipartit untuk mencari jalan tengah yang adil. Jika gagal, jalur mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial terbuka lebar, sebagaimana dijelaskan oleh Sumarni dalam bukunya mengenai perlindungan hak-hak pekerja tahun 2019.

Perlawanan semacam ini bukan hal baru di dunia kerja kita. Pada 2023 lalu, misalnya, serikat pekerja di PT Tokai Dharma Indonesia di Depok menggelar aksi protes menuntut pembatalan PHK sepihak terhadap 74 karyawan tetap yang diklaim perusahaan memakai alasan efisiensi. Begitu pula kasus ratusan pekerja PT Alpen Food Industry pada 2020 yang diinvestigasi Kementerian Ketenagakerjaan setelah ditemukan dugaan pelanggaran hak pekerja, serta pemberhentian sejumlah karyawan CNN Indonesia pada 2023 yang memicu protes luas karena diduga berkaitan dengan pendirian serikat pekerja.

Menghadapi PHK sepihak memang menguras energi, tetapi diam dan pasrah hanya akan membuat perusahaan merasa tindakan mereka benar. Dengan memahami posisi hukum, menjaga bukti kerja, dan berani menempuh jalur perundingan maupun hukum yang tersedia, pekerja punya peluang besar untuk memperjuangkan hak serta martabatnya secara bermartabat.

_az_



`

Sunday, May 11, 2025

Posted by adrianizulivan Posted on 7:18:00 PM | No comments

Kontrak Kerja Sering Dilanggar?

`
Dalam dunia kerja, perjanjian kerja seharusnya menjadi pegangan aman bagi kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun pekerja. Di Indonesia, aturan mainnya dibagi menjadi dua jenis utama, yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT untuk pekerja kontrak, dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT untuk pekerja tetap. Meski aturannya sudah tertulis rapi, kenyataannya pelanggaran kontrak kerja masih saja sering terjadi di lapangan.

Kondisi ini tentu memunculkan pertanyaan sederhana. Kalau regulasinya sudah jelas, celah apa yang sebenarnya membuat perjanjian kerja begitu mudah dilanggar?
Akar Masalah di Balik Pelanggaran Kontrak
Jika ditelusuri, pelanggaran perjanjian kerja jarang terjadi karena satu sebab tunggal. 

Faktor pertama yang paling sering muncul adalah minimnya pemahaman hukum dari kedua belah pihak. Banyak pekerja yang langsung menandatangani kontrak tanpa benar-benar memahami hak dan kewajibannya. Di sisi lain, ada juga perusahaan yang mengabaikan prosedur administratif, seperti tidak mencatatkan PKWT ke instansi ketenagakerjaan.

Faktor berikutnya adalah komunikasi yang kurang terbuka serta dorongan efisiensi biaya operasional. Tidak jarang perusahaan mengubah jam kerja, beban tugas, atau memutus kontrak di tengah jalan demi menekan pengeluaran. Padahal, hukum kita sudah mengatur batasan ini lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Khakim dalam bukunya Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia serta Bambang Waluyo dalam kajiannya mengenai PKWT dan PKWTT, kepastian hukum dalam hubungan kerja sangat bergantung pada ketaatan pengusaha terhadap syarat sah dan batasan waktu kontrak yang ditetapkan undang-undang.

Potret Sengketa di Lapangan
Lemahnya kepatuhan ini terlihat jelas dari sejumlah sengketa yang pernah mencuat ke publik. Salah satunya adalah kasus sengketa status kerja yang menimpa buruh di PT Ichikoh Indonesia. Saat itu, sekitar 20 buruh mengajukan pemeriksaan khusus karena merasa tidak pernah menandatangani perpanjangan kontrak kerja kedua, hingga persoalan ini berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian.

Contoh lainnya terjadi pada kasus PT Phillips Seafoods Indonesia. Dalam sengketa ini, status kontrak PKWT pekerja akhirnya diputuskan berubah menjadi pekerja tetap atau PKWTT oleh majelis hakim karena adanya pelanggaran ketentuan hukum, sehingga perusahaan diwajibkan membayar hak kompensasi kepada buruh. Begitu pula kasus pemutusan kontrak PKWT sebelum masa berlaku habis yang kerap memaksa pekerja melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan demi memperjuangkan uang kompensasi yang seharusnya mereka terima. 

Sejalan dengan pandangan Kinanthi Puspitaningtyas dan Waluyo dalam tulisan mereka mengenai politik hukum PKWT, lemahnya pengawasan dari instansi terkait sering kali membuat pelanggaran semacam ini terus berulang.

Pada akhirnya, sekuat apa pun pasal-pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan disusun, perlindungan pekerja tidak akan berjalan maksimal tanpa pengawasan yang tegas dan kesadaran hukum bersama. Pekerja perlu lebih teliti membaca setiap poin sebelum membubuhkan tanda tangan, sementara pengusaha harus memandang kepatuhan terhadap perjanjian kerja sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dan produktif.

_az_


`
  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata