`
Urusan gaji atau upah selalu jadi topik paling sensitif dalam dunia kerja. Bagi pekerja, upah adalah penopang hidup utama keluarga. Sementara bagi perusahaan, upah merupakan komponen biaya operasional yang harus dihitung cermat. Di titik inilah pemerintah hadir lewat kebijakan pengupahan agar kedua kepentingan tersebut tidak saling bertabrakan dan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga.
Meski aturan main sudah disusun berlapis, implementasi kebijakan upah oleh perusahaan di lapangan ternyata masih menyisakan banyak cerita.
Tujuan Aturan Pengupahan
Secara hukum, pemerintah sudah memagari hak upah pekerja melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan teknisnya kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, termasuk kewajiban menyusun struktur dan skala upah berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017.
Sebagaimana dicatat oleh Nasuha dalam jurnal ketenagakerjaan tahun 2022, penetapan upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Selain itu, kajian Dewan Pengupahan Nasional pada tahun 2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 juga menegaskan bahwa penerapan struktur dan skala upah yang proporsional dapat mengurangi ketimpangan sosial sekaligus mendorong pekerja untuk bekerja lebih produktif.
Ketika Aturan Terbentur Realitas
Sayangnya, kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan upah belum sepenuhnya merata. Praktik pembayaran upah di bawah standar minimum maupun pemotongan gaji sepihak masih kerap terjadi. Kasus nyata pernah terjadi di Surabaya pada 2017, ketika Direktur PT Panca Puji Bangun dijatuhi hukuman penjara satu tahun karena terbukti membayar 35 karyawannya jauh di bawah standar upah minimum yang berlaku.
Contoh lain mencuat pada 2021 saat puluhan pekerja KFC yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia menggelar aksi protes di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan akibat kebijakan pemotongan upah sebesar 30 persen. Sejalan dengan analisis Chadijah dan Salomo dalam tulisan mereka tahun 2021 mengenai kebijakan pengupahan, dinamika regulasi sering kali memicu gesekan apabila pengawasan dari pemerintah tidak berjalan seimbang dengan perlindungan bagi pekerja.
Kebijakan pengupahan yang baik pada dasarnya menguntungkan semua pihak karena pekerja yang sejahtera akan melahirkan produktivitas yang tinggi bagi perusahaan. Agar aturan ini tidak berhenti sebagai formalitas dokumen semata, pengawasan yang konsisten dan dialog yang jujur antara pengusaha, pekerja, serta pemerintah harus terus dijaga agar keadilan ekonomi benar-benar dirasakan di meja makan setiap keluarga pekerja.
_az_
`







