`
Dipecat secara tiba-tiba tanpa kejelasan tentu jadi mimpi buruk bagi siapa pun yang menggantungkan hidup dari gaji bulanan. Selain bikin pusing soal keuangan rumah tangga, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak sering kali memicu stres dan rasa tidak berdaya. Padahal, secara aturan, perusahaan tidak bisa seenaknya memberhentikan pekerja begitu saja tanpa prosedur yang sah.
Saat berada di posisi ini, sikap tenang dan tahu langkah hukum yang tepat adalah kunci utama agar hak-hak pekerja tidak hilang begitu saja.
Memahami Hak Hukum
Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, PHK bukanlah keputusan satu arah dari perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap rencana PHK wajib dirundingkan terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Jika perundingan tidak menemui kata sepakat, PHK baru sah setelah ada penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Sebagaimana dicatat oleh Wibowo dan Herawati dalam kajian hukumnya tahun 2021, PHK sepihak yang dilakukan tanpa menempuh prosedur tersebut berstatus batal demi hukum, sehingga pengusaha tetap berkewajiban mempekerjakan kembali dan membayar upah pekerja. Di sisi lain, Aponno dan Arifiani pada tahun 2021 juga menyoroti bahwa dampak sosial dan psikologis dari kehilangan pekerjaan mendadak sangat berat, sehingga pekerja perlu segera mencari pendampingan dari serikat pekerja maupun lembaga bantuan hukum.
Langkah yang Bisa Ditempuh Pekerja
Ketika surat PHK sepihak datang, langkah pertama yang harus dilakukan pekerja adalah menolak menandatangani surat persetujuan PHK jika isinya merugikan, lalu segera mengumpulkan bukti-bukti hubungan kerja seperti kontrak, slip gaji, dan riwayat absensi. Selanjutnya, pekerja bisa mengajak perusahaan melakukan perundingan bipartit untuk mencari jalan tengah yang adil. Jika gagal, jalur mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial terbuka lebar, sebagaimana dijelaskan oleh Sumarni dalam bukunya mengenai perlindungan hak-hak pekerja tahun 2019.
Perlawanan semacam ini bukan hal baru di dunia kerja kita. Pada 2023 lalu, misalnya, serikat pekerja di PT Tokai Dharma Indonesia di Depok menggelar aksi protes menuntut pembatalan PHK sepihak terhadap 74 karyawan tetap yang diklaim perusahaan memakai alasan efisiensi. Begitu pula kasus ratusan pekerja PT Alpen Food Industry pada 2020 yang diinvestigasi Kementerian Ketenagakerjaan setelah ditemukan dugaan pelanggaran hak pekerja, serta pemberhentian sejumlah karyawan CNN Indonesia pada 2023 yang memicu protes luas karena diduga berkaitan dengan pendirian serikat pekerja.
Menghadapi PHK sepihak memang menguras energi, tetapi diam dan pasrah hanya akan membuat perusahaan merasa tindakan mereka benar. Dengan memahami posisi hukum, menjaga bukti kerja, dan berani menempuh jalur perundingan maupun hukum yang tersedia, pekerja punya peluang besar untuk memperjuangkan hak serta martabatnya secara bermartabat.
_az_
`








0 comments:
Post a Comment