`
Setiap negara pasti punya pondasi utama yang menjadi pijakan dalam menyusun aturan main berbangsa. Di Indonesia, pondasi tertinggi itu adalah Pancasila. Meski sering kita dengar sejak bangku sekolah, banyak orang masih bertanya-tanya soal posisi hukumnya secara nyata: mengapa Pancasila berada di puncak tertinggi dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang apa pun di negeri ini?
Memahami kedudukan ini penting agar kita tahu bahwa aturan hukum di Indonesia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berakar pada nilai hidup bersama.
Payung Hukum dan Teori di Balik Posisi Tertinggi Pancasila
Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Posisi ini diperkuat kembali lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya pada Pasal 2 yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
Jika dikaji dengan teori ilmu hukum, posisi ini sejalan dengan teori jenjang norma atau Stufenbau des Rechts yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, lalu dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky. Dalam teori Nawiasky, norma tertinggi dalam suatu negara disebut sebagai Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara.
Di Indonesia, kedudukan tersebut dipegang oleh Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya, seluruh pasal konstitusi, undang-undang, hingga peraturan daerah di bawahnya wajib bersumber dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
Bukan Sekadar Simbol
Alasan utama mengapa Pancasila ditempatkan di posisi paling atas adalah karena kelima silanya merupakan kristalisasi nilai luhur, budaya, dan kesepakatan dasar para pendiri bangsa saat mendirikan negara yang majemuk. Tanpa satu pijakan bersama yang merangkul keberagaman agama, suku, dan golongan, aturan hukum bisa dengan mudah terombang-ambing mengikuti kepentingan penguasa sesaat.
Contoh dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ketika sebuah pasal undang-undang dinilai melanggar rasa keadilan sosial, kebebasan beragama, atau hak asasi manusia yang dijamin sila-sila Pancasila dan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkannya. Di sinilah Pancasila bekerja nyata sebagai batu uji dan kompas penunjuk arah agar hukum tetap memanusiakan warga negaranya.
Menempatkan Pancasila sebagai hukum tertinggi bukanlah sekadar penghormatan simbolis terhadap sejarah bangsa. Lebih dari itu, Pancasila menjadi pagar pengaman agar setiap kebijakan dan aturan hukum yang lahir di Indonesia selalu berpihak pada keadilan, persatuan, dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat.
_az_
`








0 comments:
Post a Comment