Sunday, May 18, 2025

Posted by adrianizulivan Posted on 8:16:00 PM | No comments

Ketika Hutan Adat Menjadi Kebun Sawit

`
Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan bukan lagi cerita baru di negeri ini. Salah satu contoh paling mencolok terjadi di Kabupaten Jambi pada 2014 lalu, ketika masyarakat adat Suku Anak Dalam berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada. Persoalan bermula saat tanah ulayat yang menjadi ruang hidup turun-temurun warga adat beralih fungsi menjadi lahan perkebunan berdasarkan izin usaha yang dikantongi perusahaan.

Meski mediasi berulang kali digelar, ketegangan tetap menyala karena kedua pihak sama-sama merasa punya dasar klaim yang kuat. Situasi ini menyisakan pertanyaan penting: bagaimana kebijakan landreform bisa menjadi jalan keluar agar keadilan agraria benar-benar hadir di tanah adat?

Akar Benturan di Tanah Ulayat
Jika ditelusuri, konflik antara Suku Anak Dalam dan PT Asiatic Persada berakar pada benturan dua sistem klaim yang berbeda. Di satu sisi, masyarakat adat memandang tanah ulayat sebagai bagian dari identitas budaya dan hak hidup yang diwariskan leluhur. Di sisi lain, perusahaan beroperasi dengan berpegang pada izin resmi yang diterbitkan pemerintah.

Sebagaimana dicatat oleh Suharto dalam Jurnal Agraria tahun 2014 serta Wibowo dalam Jurnal Hukum tahun 2015, lemahnya pengakuan hak ulayat dalam kebijakan perizinan sering membuat tanah adat diambil alih tanpa konsultasi maupun kompensasi yang layak. Kondisi ini makin rumit akibat batas-batas wilayah antara tanah adat dan konsesi perusahaan yang tidak pernah dipetakan secara jelas sejak awal.

Landreform dan Tantangannya
Di sinilah kebijakan landreform atau pembaruan agraria seharusnya mengambil peran strategis. Landasan hukumnya sebenarnya sudah tersedia sejak lama melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 17 mengenai penataan ulang penguasaan tanah, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Tata Cara Redistribusi Tanah serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Lewat kerangka ini, negara bisa melakukan redistribusi tanah yang lebih adil, mempertegas perlindungan hak ulayat, dan memfasilitasi mediasi yang setara.

Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak semudah membalik telapak tangan. Birokrasi yang berbelit, resistensi dari korporasi yang sudah menanamkan modal besar, minimnya data batas tanah adat yang terdokumentasi resmi, hingga tarik-menarik kepentingan politik sering kali membuat agenda landreform berjalan di tempat.

Kasus Suku Anak Dalam di Jambi menjadi cermin bahwa izin investasi tidak boleh menabrak hak-hak masyarakat adat yang sudah lebih dulu hidup di atas tanah tersebut. Kebijakan landreform hanya akan menjadi slogan jika tidak dibarengi pembenahan data pertanahan, keberanian politik, dan komitmen negara untuk menempatkan hak warga adat sejajar di mata hukum.

_az_


`

Categories:

0 comments:

Post a Comment

  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata