Sunday, May 25, 2025

Posted by adrianizulivan Posted on 8:19:00 PM | No comments

Tol Dibangun, Warga Memblokade

`
Mengurai Kisruh Pembebasan Lahan di Jatikarya

Pembangunan jalan tol selalu digadang-gadang sebagai urat nadi kemajuan ekonomi karena mempercepat konektivitas antarwilayah. Namun, di balik mulusnya aspal jalan bebas hambatan, sering kali tersimpan cerita getir warga yang tanahnya tergusur. Hal inilah yang terjadi pada proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung di kawasan Jatikarya, Bekasi, pada 2023 lalu.

Warga memilih memblokade akses jalan tol karena merasa belum menerima pembayaran ganti rugi yang sesuai atas lahan mereka. Meski pemerintah saat itu sudah menitipkan dana ganti rugi ke pengadilan atau konsinyasi, warga tetap menuntut penyelesaian yang dinilai lebih adil dan manusiawi.

Alur Pengadaan Tanah dan Titik Rawan Sengketa
Secara hukum, pengadaan tanah untuk proyek kepentingan umum seperti jalan tol sebenarnya sudah diatur berjenjang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta aturan pelaksananya, seperti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. 

Prosesnya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan lewat konsultasi publik, hingga tahap pelaksanaan yang mencakup pendataan lahan dan penilaian harga oleh tim penilai independen. Namun, seperti diulas oleh Subekti dan rekan-rekannya dalam buku Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tahun 2023 serta kajian Sugianto dan Leliya tahun 2017, sengketa hampir selalu pecah di meja musyawarah ganti rugi. Ketika warga merasa nilai taksiran tidak sepadan atau komunikasi berjalan satu arah, penitipan uang ke pengadilan justru sering dianggap sebagai jalan pintas yang mengabaikan dialog, hingga berujung pada blokade lapangan. 

Padahal, selain soal uang ganti rugi, proyek fisik juga membawa dampak lingkungan seperti debu, kerusakan properti, hingga risiko banjir yang perlu ditangani lewat kajian lingkungan serta perbaikan rumah warga.

Pendekatan yang Lebih Manusiawi
Agar kasus seperti di Jatikarya tidak terus berulang, pemerintah perlu mengedepankan transparansi sejak tahap konsultasi publik serta membentuk tim kajian keberatan yang benar-benar mendengar keluhan warga. Sebagaimana dicatat oleh Syah dalam bukunya mengenai pengadaan tanah tahun 2015, keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci kelancaran pembangunan.

Pendekatan yang lebih partisipatif sebenarnya pernah terbukti berhasil, misalnya pada proyek Konsolidasi Tanah Vertikal di Palmerah dan Tanah Tinggi, Jakarta. Dalam proyek tersebut, kawasan permukiman padat berhasil ditata ulang menjadi hunian vertikal yang layak tanpa menggusur warga jauh dari ruang hidup asalnya.

Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum selalu sulit ditunda, tetapi rakyat kecil juga tidak boleh dikorbankan atas nama kemajuan. Dengan penilaian harga yang jujur, komunikasi dua arah yang terbuka, serta perlindungan dampak sosial dan lingkungan yang nyata, jalan tol tidak hanya menghubungkan kota-kota besar, tetapi juga merawat rasa keadilan warganya.

_az_



`


Categories:

0 comments:

Post a Comment

  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata