Thursday, June 5, 2025

Posted by adrianizulivan Posted on 7:59:00 PM | No comments

Pesangon Boleh Dipotong?

`
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu menjadi momok yang menyakitkan bagi pekerja karena menyangkut urusan dapur dan keberlangsungan hidup keluarga. Situasi kian pelik ketika perusahaan tidak hanya memutus pekerjaan, tetapi juga memangkas hak kompensasi dengan alasan kondisi finansial sedang seret.

Skenario inilah yang terjadi pada kasus PT Timbel, sebuah perusahaan pertambangan dengan 1.000 karyawan yang pada awal 2024 melakukan PHK terhadap 200 pekerjanya akibat penurunan permintaan global. Bukannya memberikan hak secara utuh, manajemen justru hanya menawarkan kompensasi setengah dari nilai yang seharusnya diterima pekerja.

Lantas, apakah alasan efisiensi dan kesulitan keuangan membuat perusahaan bebas memotong hak pesangon sesuka hati? Mari kita bedah duduk perkaranya berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, alasan efisiensi akibat perusahaan mengalami kerugian memang diakui sebagai dasar sah untuk melakukan PHK, sebagaimana diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf c.

Namun, alasan tersebut tidak boleh sekadar klaim sepihak di meja perundingan. Seperti disoroti oleh Rudi Febrianto Wibowo dan Ratna Herawati dalam tulisan mereka di Jurnal Hukum dan Pembangunan (2023), legalitas PHK efisiensi sangat bergantung pada bukti nyata berupa laporan keuangan perusahaan yang benar-benar menunjukkan kondisi merugi. Tanpa pembuktian audit yang transparan, PHK tersebut berisiko dinyatakan tidak sah secara hukum.

Kalaupun alasan kerugian perusahaan terbukti sah, kewajiban membayar hak pekerja tetap tidak bisa dipangkas serampangan. Dalam aturan ketenagakerjaan, paket kompensasi PHK terdiri atas tiga komponen utama: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) seperti sisa cuti yang belum diambil.

Merujuk pada PP Nomor 35 Tahun 2021, perusahaan yang melakukan efisiensi karena kerugian memang diperbolehkan membayar Uang Pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan. Akan tetapi, komponen UPMK dan UPH tetap wajib dibayarkan penuh tanpa diskon sedikit pun.

Sebagaimana diulas oleh Ayzza Rachma Zahranisza dkk. dalam Jurnal Ilmiah Multidisiplin Madani (2024) terkait jaminan pemberian pesangon pada kasus PHK massal, jika PT Timbel nekat memukul rata pemotongan menjadi setengah dari total keseluruhan hak pekerja, maka tindakan tersebut jelas melanggar hukum dan mencederai prinsip perlindungan pekerja.
Ketika perundingan bipartit antara serikat pekerja dan manajemen PT Timbel menemui jalan buntu, hukum menyediakan jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terukur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Pelaporan kasus ke Dinas Ketenagakerjaan menjadi pintu masuk intervensi negara melalui mekanisme mediasi oleh mediator pemerintah. Selain mediasi, para pihak juga memiliki opsi penyelesaian non-litigasi lewat konsiliasi atau arbitrase. Apabila seluruh jalur musyawarah tersebut tetap gagal membuahkan kesepakatan, serikat pekerja dapat membawa perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan bekal bukti pelanggaran perhitungan hak.

Seperti diingatkan pula oleh Amanda Maharani Fachri dalam Jurnal Kompeten (2023) mengenai hak karyawan yang terkena PHK, ketegasan pengawasan pemerintah dan kepatuhan perusahaan sangat menentukan terjaganya iklim hubungan industrial yang sehat.

Pada akhirnya, alasan efisiensi bisnis tidak pernah dimaksudkan oleh undang-undang sebagai jalan pintas untuk mengorbankan hak normatif pekerja. Jadi, jika perusahaan masih sanggup berdalih demi memangkas hak karyawan yang sudah bertahun-tahun membesarkan bisnisnya, masih pantaskah pekerja dituntut setia saat perusahaan meminta pengertian di masa sulit?

_az_


`

Categories:

0 comments:

Post a Comment

  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata