`
Setiap jengkal tanah punya peran penting, baik untuk tempat tinggal, pertanian, industri, maupun menjaga kelestarian alam. Agar semua kebutuhan ini tidak saling bertabrakan, pemerintah menyusun kebijakan penatagunaan tanah yang mengatur bagaimana lahan dikuasai dan dimanfaatkan secara adil serta berkelanjutan.
Payung hukum sudah kokoh melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, kalau melihat wajah tata ruang kita hari ini, masih banyak pertanyaan besar yang mengganjal: apakah pelaksanaannya sudah sesuai harapan, atau justru masih jauh panggang dari api?
Kemajuan di Atas Kertas
Jika menengok sisi positifnya, kebijakan penatagunaan tanah bukannya tanpa hasil. Salah satu terobosan pentingnya adalah Kebijakan Satu Peta yang menyatukan data geospasial nasional agar tidak lagi terjadi tumpang tindih izin lahan. Sebagaimana dicatat oleh Mustofa dan Wahyuni pada tahun 2020, kebijakan ini terbukti membantu pemerintah di Kalimantan Tengah dalam mengidentifikasi tumpang tindih izin antara kawasan hutan dan perkebunan sehingga bisa segera ditinjau ulang.
Keberhasilan lain tampak pada pemanfaatan kawasan konservasi yang tetap ramah lingkungan, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berdasarkan kajian Savitri dan Supriatna dalam Jurnal Konservasi Alam Indonesia tahun 2021, kawasan tersebut mampu dioptimalkan untuk ekowisata dan penelitian tanpa merusak fungsi ekologisnya. Di sisi lain, pemerintah juga terus menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap guna mempercepat legalitas kepemilikan tanah warga.
Alih Fungsi Lahan hingga Konflik Agraria
Meski ada kemajuan, kegagalan di lapangan masih terasa sangat mencolok. Program konsolidasi tanah untuk menata permukiman padat di Gedebage, Bandung, misalnya, sempat terhambat karena banyak warga tidak mengantongi bukti kepemilikan yang sah, seperti diulas oleh Arnowo pada tahun 2021. Lebih serius lagi, pelanggaran tata ruang dan alih fungsi lahan masih marak terjadi. Kajian Pramuji dan Putri dalam Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan tahun 2020 menyoroti bagaimana kawasan hutan di Riau dan Kalimantan Barat banyak beralih menjadi perkebunan sawit tanpa mengindahkan rencana tata ruang wilayah.
Selain itu, konflik agraria yang mengorbankan hak masyarakat adat juga belum mereda. Sebagaimana dicatat Koeswahyono dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun 2012, proyek pangan berskala besar di Papua bahkan sempat mengalihfungsikan hutan adat tanpa persetujuan warga setempat. Ditambah lagi dengan catatan Surianto dan Munir dalam Jurnal Pertanahan tahun 2021 mengenai banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar resmi, benang kusut administrasi pertanahan kita masih menuntut pembenahan serius.
Kebijakan penatagunaan tanah di Indonesia ibarat dua sisi mata uang: di satu sisi sudah punya arah yang jelas lewat integrasi data peta dan penataan aset, tetapi di sisi lain masih sering kalah oleh kepentingan bisnis dan lemahnya pengawasan. Tanpa penegakan hukum tata ruang yang tegas serta penghormatan terhadap hak warga dan masyarakat adat, cita-cita pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan akan terus menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.
_az_
`








0 comments:
Post a Comment