Sunday, June 15, 2025

Posted by adrianizulivan Posted on 7:53:00 PM | No comments

Mengintip Efektivitas Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

`
Kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba tentu membuat siapa pun cemas memikirkan biaya hidup sehari-hari. Untuk meredam guncangan ekonomi ini, pemerintah menghadirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Program yang lahir lewat paket Undang-Undang Cipta Kerja ini menjanjikan tiga manfaat sekaligus, yakni uang tunai, akses informasi lowongan kerja, serta pelatihan peningkatan keterampilan.

Di atas kertas, program ini terdengar sangat menjanjikan. Namun, seberapa efektifkah JKP membantu pekerja saat benar-benar dibutuhkan di lapangan?

Tantangan Syarat Klaim
Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tujuan JKP sebenarnya sangat mulia untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempercepat mereka kembali bekerja. Sayangnya, pelaksanaannya masih tersandung sejumlah kendala teknis.

Pertama, prosedur klaimnya kerap dinilai rumit karena mensyaratkan dokumen PHK yang sah dan tercatat secara administratif, padahal banyak kasus PHK di lapangan justru masih menyisakan sengketa antara pekerja dan perusahaan. 

Kedua, sebaran fasilitas pelatihan kerja dan konselor masih terlalu terpusat di Pulau Jawa, sebagaimana disoroti dalam kajian Ivandi dari Universitas Sebelas Maret tahun 2022. Kondisi ini sejalan dengan laporan evaluasi Kementerian Ketenagakerjaan yang disusun Tobing dan rekan-rekannya pada tahun 2024, yang mencatat bahwa minimnya sosialisasi dan belum meratanya layanan di daerah membuat banyak pekerja kesulitan menikmati manfaat program ini secara maksimal.

Potret di Luar Jawa
Hambatan tersebut bukan sekadar catatan di atas meja. Pada awal tahun 2024, misalnya, seorang pekerja di Kalimantan Timur yang terkena PHK mengeluhkan sulitnya mengakses pelatihan keterampilan karena belum adanya lembaga pelatihan mitra JKP di wilayah tempat tinggalnya. Di saat yang sama, pencairan manfaat tunainya juga tertahan karena ia harus menunggu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan mantan perusahaannya selesai terlebih dahulu. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa masa tenggang pengajuan klaim dan infrastruktur layanan di daerah masih perlu banyak pembenahan.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada dasarnya adalah terobosan penting dalam sistem perlindungan sosial tenaga kerja di Indonesia. Namun, agar manfaatnya tidak hanya terasa di kota-kota besar, pemerintah perlu menyederhanakan syarat klaim bagi pekerja yang sedang bersengketa, memperluas jaringan pelatihan hingga ke luar Pulau Jawa, serta menggencarkan sosialisasi agar setiap pekerja tahu hak perlindungan yang melekat pada dirinya.

_az_


`

Categories:

0 comments:

Post a Comment

  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata