Monday, May 5, 2025

Posted by adrianizulivan Posted on 8:29:00 PM | No comments

Benang Kusut Administrasi Pertanahan

`
Sertifikat Ganda hingga Batas Lahan Tumpang Tindih

Urusan tanah di Indonesia sering kali ibarat menyimpan bom waktu. Di balik selembar sertifikat hak milik yang tersimpan rapi di lemari, tidak jarang terselip potensi sengketa yang bisa meledak kapan saja, mulai dari batas lahan yang saling serobot hingga terbitnya dua sertifikat di atas satu bidang tanah yang sama.

Untuk memahami mengapa persoalan agraria seolah tak pernah habis, kita perlu melihat bagaimana sistem administrasi pertanahan sebenarnya bekerja, di mana letak celah masalahnya, serta aturan main pendaftaran tanah yang berlaku.

Dalam ilmu administrasi pertanahan, pengelolaan tanah tidak bisa dilihat dari satu kacamata saja, melainkan mencakup tiga sudut pandang utama.

Dari sudut pandang proses, administrasi pertanahan merupakan rangkaian panjang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan tanah agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara dari sudut pandang fungsional, fokusnya terletak pada kerja-kerja teknis yang dijalankan administrator, seperti pengukuran lahan, pendaftaran tanah, hingga pengawasan pemanfaatannya. Adapun dari sudut pandang institusional, urusan ini merujuk pada peran lembaga resmi yang memegang mandat pengelolaan tanah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebagaimana diuraikan oleh pakar hukum agraria Boedi Harsono dalam Hukum Agraria Indonesia (2008) serta H. Sitorus dalam Manajemen Pertanahan di Indonesia (2016), seluruh kerja kelembagaan tersebut diarahkan untuk mewujudkan empat pilar yang dikenal sebagai Catur Tertib Pertanahan. Keempat pilar itu meliputi tertib hukum untuk menjamin kepastian kepemilikan, tertib administrasi agar layanan transparan dan efisien, tertib penggunaan tanah sesuai peruntukan, serta tertib pemeliharaan tanah demi kelestarian lingkungan hidup.

Sayangnya, jarak antara idealisme Catur Tertib Pertanahan dan realitas di lapangan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Berbagai sengketa agraria yang kerap mencuat ke permukaan umumnya dipicu oleh lima akar masalah klasik:

1. Lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen, yang membuka celah munculnya sertifikat tidak sah maupun sertifikat ganda.

2. Kesalahan teknis dalam pengukuran dan pemetaan lapangan, sehingga memicu tumpang tindih klaim atas bidang tanah yang sama.

3. Pemanfaatan lahan yang melenceng dari peruntukannya, yang merugikan warga sekitar sekaligus merusak daya dukung lingkungan.

4. Regulasi pertanahan yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron, sehingga menciptakan kebingungan dan celah hukum.

5. Birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu lama saat masyarakat mencoba menyelesaikan sengketa, yang berujung pada rasa ketidakadilan.

Persoalan birokrasi dan penataan akses tanah inilah yang juga menjadi sorotan dalam tulisan Puspita Nirmala di Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik (2021) serta kajian R. M. A. Nugroho dan P. N. Rahmat di Jurnal Pertanahan (2024). Tanpa pembenahan tata kelola yang menyentuh akar persoalan, masyarakat kecil akan selalu berada di posisi paling rentan saat berhadapan dengan sengketa lahan.

Untuk meminimalkan risiko sengketa tersebut, pemerintah sebenarnya telah menetapkan pagar pengaman melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Regulasi ini mewajibkan setiap proses pendaftaran tanah berdiri di atas lima asas utama.

Pertama adalah asas sederhana, yakni prosedur pendaftaran harus mudah dipahami masyarakat. Kedua, asas aman, yang memastikan pendaftaran benar-benar menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik sah. Ketiga, asas terjangkau, agar biaya pengurusan dapat diakses oleh seluruh lapisan ekonomi. Keempat, asas mutakhir, yang menuntut data pertanahan selalu diperbarui mengikuti perubahan kondisi terakhir. Kelima, asas terbuka, sehingga informasi pertanahan dapat diakses secara transparan oleh publik.

Pada akhirnya, kelima asas pendaftaran tanah dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 beserta Catur Tertib Pertanahan dirancang untuk melindungi hak warga negara atas ruang hidupnya.

Jadi, ketika aturan main di atas kertas sudah sedemikian rinci, mengapa cerita sengketa sertifikat ganda dan birokrasi berbelit masih saja akrab di telinga kita—apakah sistemnya yang belum cukup mutakhir, atau justru pengawasannya yang masih mudah dinegosiasikan?

_az_


`


Categories:

0 comments:

Post a Comment

  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata