Dari Kabinet Jatuh Bangun ke Kursi Presiden
Dalam percakapan politik sehari-hari, kita sering mendengar istilah sistem presidensial dan sistem parlementer. Namun, pernahkah terpikir mengapa di beberapa negara pemerintahan bisa berganti hanya dalam hitungan bulan akibat mosi tidak percaya, sementara di negara lain presiden bisa bertahan penuh hingga akhir periode meski sering bersitegang dengan parlemen?
Jawabannya terletak pada desain arsitektur kekuasaan masing-masing sistem pemerintahan. Sistem presidensial memang dirancang dengan tingkat stabilitas politik yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem parlementer, dan Indonesia sendiri pernah merasakan langsung pasang surut keduanya sepanjang sejarah ketatanegaraan.
Merujuk pada analisis ilmuwan politik Matthew Soberg Shugart dan John M. Carey dalam karya klasik mereka Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics (1992) serta penjabaran W. Joseph Robbins, ada empat alasan mendasar mengapa sistem presidensial cenderung sangat stabil.
Pertama, adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai pelaksana pemerintahan berdiri di jalur terpisah dari parlemen sebagai pembuat undang-undang, sehingga dinamika politik di ruang sidang dewan tidak serta-merta meruntuhkan kabinet.
Kedua, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan berbagai varian mekanisme pemilu. Hal ini memberi presiden sumber legitimasi tersendiri yang independen, bukan sekadar hasil kompromi bagi-bagi kursi antarpartai di parlemen seperti yang lazim terjadi pada model Westminster di Inggris.
Ketiga, masa jabatan presiden bersifat tetap, umumnya empat hingga lima tahun, dan tidak bergantung pada belas kasihan dukungan parlemen. Berbeda dengan sistem parlementer yang memungkinkan perdana menteri tumbang sewaktu-waktu lewat mosi tidak percaya, presiden dalam sistem presidensial jauh lebih terlindungi dari upaya penggulingan di tengah jalan.
Keempat, kepastian waktu tersebut memungkinkan pemerintah merancang dan mengeksekusi kebijakan jangka panjang secara konsisten tanpa terus-menerus tersandera ancaman bubarnya koalisi.
Menariknya, perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia menjadi laboratorium hidup yang pernah menjajal berbagai sistem pemerintahan tersebut.
Sistem Parlementer (1945–1959)
Pada kurun waktu awal kemerdekaan hingga akhir dekade 1950-an, Indonesia mempraktikkan sistem parlementer. Kala itu, kendali pemerintahan sehari-hari berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, sementara presiden lebih banyak berperan sebagai kepala negara dengan fungsi simbolis.
Seperti dicatat dalam buku Demokrasi Elektoral: Sistem dan Perbandingan Pemerintahan (2015), model eksekutif ganda semacam ini membuat kabinet sangat bergantung pada peta koalisi parlemen, yang pada masa itu membuat umur kabinet di Indonesia sering kali hanya seumur jagung.
Sistem Presidensial (1959–Sekarang)
Situasi berubah drastis sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Indonesia ke sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden memegang kekuasaan eksekutif secara penuh sekaligus merangkap peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Sistem Semi-Presidensial (1999–2004)
Memasuki era transisi reformasi, dinamika ketatanegaraan kita sempat menyentuh nuansa sistem semi-presidensial, sebuah konsep jalan tengah yang dipopulerkan Maurice Duverger saat meneliti Republik Kelima Prancis. Pada fase ini, pembagian peran eksekutif dan pertanggungjawaban kepada parlemen mengalami tarik-menarik sebelum akhirnya sistem presidensial murni dipertegas kembali lewat amandemen konstitusi.
Pada akhirnya, sejarah membuktikan bahwa stabilitas pemerintahan bukan sekadar soal siapa figur pemimpinnya, melainkan seberapa kokoh sistem konstitusi menjaga keseimbangan antara kekuatan eksekutif dan kontrol parlemen.
Jadi, setelah belajar dari sejarah kabinet yang jatuh bangun di masa lalu hingga hadirnya kursi presiden yang masa jabatannya terkunci lima tahun, menurut Anda tantangan terbesar demokrasi kita hari ini ada pada kurang stabilnya pemerintahan, atau justru terlalu kuatnya kekuasaan eksekutif hingga sulit dikontrol parlemen?
_az_
`








0 comments:
Post a Comment