'
Urusan tanah di Indonesia hampir tidak pernah sepi dari cerita sengketa. Bagi masyarakat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup dan sumber penghidupan sehari-hari. Namun, ketika berhadapan dengan proyek pembangunan berskala besar atau ekspansi bisnis perkebunan, hak warga sering kali berada di posisi yang rentan.
Kisah ketegangan semacam ini terlihat jelas pada tuntutan ganti rugi warga dalam proyek jalan tol Serang-Panimbang pada 2023 lalu, serta konflik agraria berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit di Sumatera Barat yang bahkan sudah mengendap sejak 1996. Dua kejadian berbeda zaman ini menunjukkan bahwa akar persoalan pertanahan kita masih berkutat di titik yang sama.
Mengapa Sengketa Tanah Terus Berulang?
Jika ditarik benang merahnya, konflik pertanahan jarang muncul secara tiba-tiba. Penyebab pertama yang paling sering memicu gejolak adalah nilai ganti rugi yang dirasa tidak adil. Dalam proyek infrastruktur seperti jalan tol, warga kerap merasa harga taksiran pemerintah tidak sebanding dengan nilai riil tanah mereka, diperparah dengan minimnya transparansi dan komunikasi selama proses pembebasan lahan berlangsung.
Sementara pada kasus perkebunan sawit di Sumatera Barat, persoalannya mengarah pada dugaan penyerobotan lahan serta ketimpangan kekuatan ekonomi dan politik. Perusahaan besar sering kali memiliki daya tawar jauh lebih kuat dibandingkan warga lokal, sementara penegakan hukum di lapangan berjalan lambat. Sebagaimana disoroti oleh Maria SW Soemardjono dalam bukunya Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi tahun 2009 serta kajian Maharani Nurdin dalam Jurnal Hukum Positum tahun 2018, jurang antara aturan di atas kertas dan praktik di lapangan sering kali menjadi pemicu utama sengketa agraria.
Langkah untuk BPN
Untuk mengurai benang kusut ini, pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif. Pertama, proses penilaian tanah wajib dilakukan secara transparan dengan melibatkan penilai independen yang kredibel, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
Kedua, negara harus hadir menegakkan aturan tanpa pandang bulu berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kasus penyerobotan lahan yang berlarut-larut puluhan tahun harus diselesaikan lewat mediasi yang adil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Pandangan ini sejalan dengan tulisan Bernhard Limbong dalam bukunya Konflik Pertanahan tahun 2012 dan kajian Septiyanto serta rekan-rekannya dalam Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan tahun 2023 yang menekankan pentingnya mediasi serta pemberdayaan hukum bagi masyarakat lokal.
Pembangunan jalan tol maupun pengembangan sektor perkebunan memang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, kemajuan tersebut tidak boleh dibayar dengan mengorbankan rasa keadilan masyarakat pemilik tanah. Dengan komunikasi yang terbuka, ganti rugi yang manusiawi, dan ketegasan hukum dari pihak pertanahan, konflik agraria bukan tidak mungkin diubah menjadi titik temu yang menyejahterakan semua pihak.
_az_
`








0 comments:
Post a Comment