`
Banyak orang mengira seseorang baru bisa dipenjara kalau kejahatannya sudah sukses dilakukan dan memakan korban. Padahal dalam hukum pidana Indonesia, baru mulai mencoba pun, lalu gagal karena ketahuan atau terhalang keadaan, pelakunya sudah bisa langsung diseret ke meja hijau.
Di sisi lain, bagaimana pula nasib pelaku kejahatan yang mengulang aksinya berkali-kali dengan modus serupa, seperti kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh Balmon? Mari kita bedah dua konsep penting dalam hukum pidana ini dengan bahasa yang lebih membumi.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang belum selesai ini disebut sebagai percobaan tindak pidana atau poging. Berdasarkan Pasal 53 KUHP, seseorang tetap bisa dipidana jika memenuhi tiga syarat: sudah ada niat jahat, sudah mulai melakukan tindakan nyata, dan gagalnya perbuatan itu murni karena faktor di luar kehendaknya, bukan karena ia sadar lalu bertobat di tengah jalan.
Seperti dijelaskan oleh pakar hukum pidana Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana (2008), pemidanaan terhadap percobaan bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat sejak dini. Jika negara harus menunggu sampai kejahatan selesai dan korban berjatuhan baru bertindak, maka perlindungan hukum tentu sudah terlambat.
Meski begitu, hukum tidak lantas menghukum secara membabi buta. Guru besar hukum pidana Sudarto dalam karyanya Hukum dan Hukum Pidana (1986) mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan asas ultimum remedium, yakni menjadikan sanksi pidana sebagai obat terakhir.
Oleh sebab itu, Pasal 54 KUHP membatasi bahwa percobaan hanya berlaku untuk kategori kejahatan, bukan pelanggaran ringan. Ancaman hukumannya pun dipangkas, maksimal hanya dua pertiga dari ancaman pidana pokok kejahatan yang selesai dilakukan.
Lantas, bagaimana jika kejahatan itu bukan lagi sekadar percobaan, melainkan benar-benar tuntas dan dilakukan berulang kali? Di sinilah kita masuk ke kasus pemalsuan uang oleh Balmon.
Balmon tidak hanya mencetak uang palsu, tetapi juga menggunakannya untuk bertransaksi. Perbuatannya otomatis menjerat dua pasal berat sekaligus: Pasal 244 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan Pasal 245 KUHP tentang pengedaran uang palsu, yang masing-masing mengancam pidana penjara maksimal 15 tahun.
Menariknya, aksi Balmon dilakukan pada dua waktu berbeda, yakni pada 2 Februari 2020 sebanyak lima lembar, lalu diulang lagi pada 20 Februari 2020 senilai sepuluh juta rupiah. Dalam hukum pidana, situasi ini dikenal sebagai perbarengan tindak pidana atau concursus.
Sebagaimana diuraikan Andi Hamzah dalam buku Pengantar Hukum Pidana Indonesia (2005), ketika satu pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri (concursus realis), perhitungan hukumannya memiliki aturan main khusus agar tidak tumpang tindih.
Merujuk Pasal 65 KUHP, jika rangkaian perbuatan itu dipandang memiliki hubungan erat, hakim hanya menjatuhkan satu pidana terberat dengan ancaman maksimal ditambah sepertiga. Artinya, dari ancaman pokok 15 tahun penjara, Balmon terancam mendekam di balik jeruji besi hingga maksimal 20 tahun lamanya.
Pada akhirnya, struktur delik dalam hukum pidana dirancang begitu presisi untuk menutup celah bagi para pelaku kejahatan, baik yang baru sekadar mencoba maupun yang nekat mengulang perbuatannya berkali-kali.
Jadi, jika baru memulai langkah awal kejahatan saja sudah diintai ancaman bui dua pertiga maksimal, dan mengulang aksi yang sama justru melipatgandakan hukuman hingga dua dekade, masih ada yang berpikir hukum bisa diakali dengan alasan "kan baru coba-coba"?
_az_
`








0 comments:
Post a Comment