Monday, December 1, 2025

`
Dalam bisnis yang bersinggungan langsung dengan keselamatan nyawa manusia, seperti penjualan obat-obatan dan sediaan farmasi, ketidaktahuan terhadap aturan bukanlah tameng yang bisa menyelamatkan pelaku usaha dari jerat pidana.

Prinsip tegas inilah yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1707 K/Pid.Sus/2016 yang menjerat Yongky Salim, pemilik Toko Obat Noval di kawasan Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Kasus ini bermula ketika petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi di toko milik Yongky. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan dan menyita sejumlah besar produk obat-obatan serta obat tradisional ilegal yang dipasarkan tanpa izin edar resmi.

Barang bukti yang diamankan dari toko tersebut terbilang beragam. Petugas menyita tujuh jenis obat keras maupun impor tanpa izin edar; seperti Lipanthyl, Cialis, Ventolin Inhaler, Nangen Zengzhangsu, dan Liang Zhan Qi Tian; serta tiga jenis obat tradisional ilegal seperti PTC Caoshanhu, TCU, dan Sriti Cream Antiseptic.

Secara hukum, perbuatan menyimpan dan mengedarkan produk-produk tersebut melanggar ketentuan Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aturan ini secara eksplisit mengancam siapa saja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan sanksi pidana.

Di ruang persidangan, Yongky sempat berdalih bahwa ia tidak mengetahui adanya kewajiban mengurus izin edar bagi produk-produk yang dijual di tokonya.

Namun, majelis hakim menolak mentah-mentah pembelaan tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, alasan ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf untuk menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Perjalanan hukum perkara ini pun berjalan cukup panjang dan melewati seluruh jenjang peradilan secara lengkap.

Pada tingkat pertama melalui Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Januari 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Yongky terbukti bersalah. Majelis hakim menjatuhkan vonis enam bulan penjara serta denda sebesar Rp10 juta subsider satu bulan kurungan.

Merasa keberatan, Yongky mengajukan upaya banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 60/PID/2016/PT.DKI pada 24 Maret 2016 justru menguatkan putusan tingkat pertama tersebut sepenuhnya.

Tidak berhenti di situ, ia kembali menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung.
Seperti dijelaskan oleh pakar hukum acara pidana Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan di tingkat kasasi berfokus pada penilaian apakah pengadilan di bawahnya telah menerapkan hukum dengan tepat dan mengadili perkara sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam perkara Yongky ini, Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan banding sudah sesuai, baik secara formil berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun secara materiil.

Permohonan kasasi pun akhirnya ditolak pada 28 September 2016. Dengan penolakan ini, putusan resmi berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

Sebagaimana ditegaskan oleh R. Subekti dalam bukunya Hukum Acara Pidana, sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi dapat diganggu gugat melalui upaya hukum biasa dan wajib segera dieksekusi. 

Karena tidak ada catatan mengenai pengajuan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK), rangkaian proses hukum dianggap selesai dan terpidana harus menjalani hukumannya.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat keras bahwa di mata hukum, pura-pura lupa atau benar-benar tidak tahu aturan punya harga yang sama mahalnya.

Jadi, sebelum tergiur menjual produk kesehatan atau obat-obatan yang sekadar "katanya manjur" tanpa nomor registrasi resmi, ada baiknya bertanya pada diri sendiri: sudah siap berurusan dengan palu hakim demi keuntungan yang gak seberapa?


`
_az_

Categories:

0 comments:

Post a Comment

  • Atribution. Powered by Blogger.
  • ngeksis

  • mata-mata