YOGYAKARTA – Forum Cik Di Tiro (FCD), koalisi gerakan sipil lintas sektor di Yogyakarta, merilis laporan tahunan bertajuk “Terus Melawan Rezim Populis Otoritarian Patriarkal yang Semakin Represif” pada Sabtu, 14 Februari 2026. Memasuki hampir dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, FCD menilai kondisi demokrasi, penegakan HAM, dan perlindungan warga mengalami kemunduran serius.
Kritik atas Konsolidasi Kekuasaan
Dalam rilisnya, FCD menyebut Pemilu 2024 sebagai titik balik terburuk pasca-Reformasi. Mereka menyoroti pembentukan Kabinet Merah Putih yang dinilai gemuk dan sarat bagi-bagi kekuasaan. Sepanjang 2025, fungsi kepolisian disebut bergeser menjadi alat pengamanan politik.
“Represi tidak lagi dianggap penyimpangan, melainkan instrumen sah untuk meredam kritik publik,” tulis pernyataan resmi FCD.
FCD juga mengkritik keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo. Menurut mereka, langkah itu merupakan pemutihan sejarah atas kejahatan kemanusiaan Orde Baru.
UU TNI dan Konflik Agraria
Revisi UU TNI yang disahkan Maret 2025 disebut sebagai “bom waktu bagi demokrasi” karena memperluas peran militer di ranah sipil. Gelombang aksi penolakan pada Agustus–September 2025 berujung bentrokan; ribuan mahasiswa ditahan, ratusan luka-luka, dan sedikitnya 10 orang tewas.
Di sektor agraria, FCD mencatat percepatan proyek strategis nasional (PSN) memicu 341 konflik baru sepanjang 2025. Konsorsium Pembaruan Agraria melaporkan 736 korban kekerasan, termasuk 404 orang yang dikriminalisasi.
Isu Gender dan Pekerja Rumah Tangga
FCD menyoroti dampak kebijakan pembangunan terhadap perempuan, terutama akibat perampasan tanah adat dan pemangkasan anggaran pendampingan korban kekerasan. Mereka juga menyesalkan mandeknya pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 22 tahun diajukan.
“Lebih dari empat juta pekerja rumah tangga, mayoritas perempuan, terus terjebak dalam kerentanan struktural,” tulis laporan tersebut.
Kontroversi Program Makan Bergizi Gratis
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan karena menyedot anggaran hingga Rp335 triliun, atau 44 persen dari total anggaran pendidikan. FCD menilai implementasi program rawan kebocoran dana dan birokrasi sentralistik. Sejumlah kasus keracunan massal siswa dilaporkan terjadi akibat penyeragaman menu tanpa kompetensi gizi memadai.
Seruan Gerakan Sipil
Menutup laporannya, FCD yang didukung oleh akademisi dan LSM seperti UII, PUKAT FH UGM, AJI Yogyakarta, LBH Pers, dan Rifka Annisa, mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai merusak fondasi kebebasan sipil. Mereka menyerukan masyarakat untuk menolak amnesia sejarah dan mengonsolidasikan gerakan perlawanan demi menyelamatkan demokrasi.
_az_
0 comments:
Post a Comment